DPRD Konsolidasi Ulang Anggota Pasca Pemekaran

Antara, Pontianak

DPRD Kabupaten Pontianak melakukan konsolidasi ulang anggotanya sebab mayoritas atau 31 dari 45 anggota pindah ke Kabupaten Kubu Raya akibat pemekaran wilayah sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok dan fungsi legislatif.
"Yang akan menggantikan orang-orang baru sehingga mereka perlu mendapat pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dan lembaga DPRD," kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria di Pontianak.

Ia menambahkan, sesuai UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD, seluruh anggota yang pindah akan diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). "Hingga kini belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggantian anggota karena pemekaran wilayah. Mekanisme PAW yang paling memungkinkan," kata Rahmat Satria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak itu.

DPRD Kabupaten Pontianak masih menunggu keputusan KPUD mengenai pemindahan tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan para anggota DPRD yang baru di Kabupaten Pontianak, akan diberikan bimbingan teknis misalnya dalam pembuatan peraturan daerah (Perda). Setiap posisi yang ditinggalkan akan diisi anggota dewan dari partai yang sama. "Dewan tetap akan membuat Perda seperti yang dijadwalkan sebelumnya," kata Rahmat.

Ia mengakui, pemekaran wilayah itu mempengaruhi luas wilayah serta mengecilnya pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten induk. "Ini perlu terobosan termasuk melalui produk hukum daerah agar Kabupaten Pontianak tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan yang ada," katanya.

Sejumlah potensi yang tengah disiapkan di Kabupaten Pontianak di antaranya pembangunan pelabuhan perikanan nusantara, pengembangan wisata agro dan bahari, serta kawasan industri yang terpadu.

Kabupaten Kubu Raya disetujui pendiriannya oleh DPR RI pada 17 Juli 2007. Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk, terdiri atas 18 kecamatan, 168 desa dan 213 dusun dengan luas wilayah 8.262 kilometer persegi. Jumlah penduduk 709.933 jiwa.

Kabupaten Kubu Raya, terdiri atas 9 kecamatan, 101 desa dan 370 dusun dengan luas 6.985,20 kilometer per segi dan 480.938 jiwa. Rahmat Satria dalam situs pribadinya menyatakan, APBD Kabupaten Pontianak tahun 2008 dengan perincian pendapatan sebesar Rp709,576 miliar sedangkan belanja Rp760,251 miliar atau selisih (defisit) Rp50,6 miliar.■

Read More

Perkuat Konsulidasi Melalui Orientasi Fungsionaris Partai

Orientasi Fungsional Partai Golkar
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir. H. Zulfadli, didampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, serta H. Anwar, S,Pd, MH, saat menghadiri acara Orientasi Fungsionaris Partai Golkar dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dalam rangka pemilihan bupati, pemilu dan Pilpres Tahun 2009. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Guna memperkuat konsolidasi organisasi di Partai Golkar, khususnya di DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak. Senin (25/2), kemarin, DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, menyelenggarakan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar untuk menghadapi pemilihan bupati, Pemilu dan Pilpres tahun 2009.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir. H. Zulfadli, yang memberikan masukan, saran dalam menciptakan persatuan, serta memperkuat keberadaan Partai Golkar dalam menghadapi berbagai persoalan di tubuh Partai Golkar, sehingga Partai Golkar eksis dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan pada kegiatan tersebut juga hadir, tokoh-tokoh Partai Golkar dari provinsi, Drs. H. Daud Maountain, Andrianus Senen, H. Anwar, S.Pd, MH, yang memberikan materi menyangkut pengetahuan tentang organisasi dan menyatukan persepsi dalam mencapai tujuan bersama Partai Golkar.

“Pada kegiatan orientasi fungsionaris ini, kita akan membahas dan memberikan materi tentang karya kekaryaan para kader Golkar dalam rangka meningkatkan pengetahuan kader Partai Golkar yang ada di tingkat, DPD, kecamatan, maupun desa untuk bersama menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui di sela-sela kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, juga akan dikaji tentang hasil pelaksanaan Pilgub Kalbar, dimana calon yang diusung Partai Golkar mengalami kekalahan pada pesta demokrasi rakyat itu. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap kegagalan tersebut agar tidak terjadi baik pada Pilkada Bupati Pontianak maupun pada Pemilu Presiden tahun 2009 mendatang. Di samping itu juga dimaksudkan untuk pengayaan fungsionaris yang dalam hal ini berkaitan dengan pengkaderan dalam rangka menyikapi pelaksanaan setiap pemilihan yang diikuti Partai Golkar.

“Kegiatan ini, tidak lain untuk memperkuat konsolidasi Partai Golkar dalam rangka pemilihan bupati dan Pilres 2009. Apalagi fungsionaris ini sendiri merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dan petunjuk organisasi yang dilaksanakan berjenjang yang dimulai dari fungsionaris tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta selanjutnya, bahkan fungsionaris ini juga akan kita laksanakan di tingkat kecamatan dan desa,” ucapnya.■

Read More

Matta Band Akan Guncang Kota Mempawah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria, SH, MH berencana mendatangkan grup Mata Band yang merupakan salah satu pentolan band ternama di belantika musik Indonesia. Band yang terkenal lewat hits “Ketahuan” itu, akan mengguncang bumi Galaherang pada Jumat malam (29/2) di Lapangan Opu Daeng Menambon Mempawah.

“Melihat tingginya minat masyarakat Kota Mempawah akan kecintaanya terhadap dunia musik terlebih pada kaum muda-mudi di Kota Mempawah. Untuk itulah, mudah-mudahan dengan kedatangan grup Matta Band ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Mempawah akan musik dalam negeri,” kata Rahmad Satria yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dalam susunan kegiatan yang dipersiapkan panitia penyelenggara, ungkap Legislator Partai Golkar, sebelum pelaksanaan konser Matta Band akan dilakukan konvoi bersama komunitas motor yang mengelilingi Kota Mempawah yang dimulai dari Jalan Gusti Muhamad Taufik untuk selanjutnya menuju Jalan Benteng. Kemudian, konvoi Mata Band akan dilanjutkan menuju jalan Al-Fallah untuk menuju kediaman Rumah Dinas (Rumdin) Ketua DPRD Kabupaten Pontianak.

“Setelah melakukan konvoi, pada malam harinya barulah Matta Band menghibur masyarakat Kota Mempawah yang akan dilaksanakan di GOR Opu Daeng Menambon,” tutur Rahmad Satria.

Untuk itu, harap salah satu kandidat kuat Balon Bupati Pontianak itu, konser musik tersebut hendaknya dapat berjalan berjalan lancar dan terlaksana dengan baik tanpa ada sesuatu dan lain hal yang dapat merusak kemeriahan konser Matta Band di Kota Mempawah yang diperkirakan akan berlangsung selama satu setengah jam itu.

“Mudah-mudahan dengan konser Matta Band ini dapat menghibur seluruh masyarakat Kota Mempawah terlebih bagi mereka yang memang mengidolakan grup band ini. dan saya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Mempawah untuk bersama menjaga keamanan dan ketenteraman selama kegiatan konser berlangsung,” pungkasnya.■

Read More

Ciptakan Kader Militan Melalui Orientasi Fungsional Pengurus Partai

*DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pontianak dalam mengembangkan dan memajukan Partai Golkar. DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak akan menggelar Orientasi Fungsional DPD Partai Golkar yang dilaksanakan, 26 Februari, di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, yang rencananya akan dibuka langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar. Ir. H. Zulfadli


“Orientasi ini merupakan Diklat bagi fungsionaris Partai Golkar, dalam rangka meningkatkan konsolidasi partai dari tingkat bawah sampai ke atas. Diharapkan mampu meningkatkan rasa persaudaraan sesama anggota Partai Golkar dan kinerja Partai Golkar ke depannya semakin solid,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, di temui usai mengikuti sosialisasi peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 Tentang penggantian dan pengisian anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan KPUD Kabupaten Pontianak, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut akan dihadiri seluruh Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pontianak dengan didampingi tiga orang pengurus DPC. Serta empat anggota DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar juga akan menghadiri tersebut. Pembicara dalam pertemuan tersebut selain dari provinsi, juga akan menghadirkan Anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar dari Jakarta, Samsul Muarif.

“Melalui ini Orientasi ini, diharapkan akan muncul kader-kader partai yang militan bukan kader yang karbitan, sehingga ada regenerasi ke pemimpin yang muncul dari setiap desa, kecamatan dan kabupaten dari Partai Golkar. Sehingga apa yang menjadi tujuan Partai Golkar dalam membangun bangsa ini dari segala bidang kehidupan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ucapnya.■

Read More

Pertanian Sektor Unggulan Masyarakat Desa Bukit Batu

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Lahan pertanian terhampar di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Terlihat kiri kanan jalan di desa tersebut, padi masih menghijau serta para petani sibuk membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman pertanian mereka.

“Salah satu lumbung padi Kabupaten Pontianak adalah Desa bukit Batu ini, selain Anjongan. Untuk itu desa ini harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah apalagi daerah direncanakan menjadi metro agro bisnis terpadu,” kata Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd, MH, saat melaksanakan reses yang juga didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak. H. Rahmad Satria, SH, MH, di desa tersebut, serta menyampaikan Desa Bukit Batu telah menerima Dana APBD Provinsi Rp 600 juta, Jumat (15/2), kemarin.

Dia menilai Desa Bukit Batu merupakan desa yang memiliki berbagai banyak potensi lain, selain sektor pertanian terutama sumber daya alam (SDA) meliputi pertambangan dan perkebunan yang juga menjadi kehidupan masyarakat setempat. Seperi kebun kelapa, jeruk, dan karet. Dan di desa tersebut juga banyak bahan galian seprti batu dan tanah kuning untuk memperbaiki infrastruktur jalan.

“Saya lebih senang reses seperti daerah-daerah seperti ini, disini kita bisa mengetahui kondisi masyarakat di daerah pedalaman. Dan kita bisa mengetahui aspirasi dan keinginan masyarakat terutama untuk kemajuan daerah mereka. Karena saya berasal dari daerah ini, saya mengetahui potensi pertanian di sini sangat besar sekali,” ucapnya.

Sedangkan salah seorang tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Kepala Unit penyedia jasa pertanian Desa Bukit Batu, Ainaem , dikonfirmasi, mengatakan, kehidupan masyarakat setempat lebih banyak tergantung dari sektor pertanian. Maka dia berharap pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap pembinaan petani sehingga hasil produksi pertanian terus meningkat.

“Mayoritas masyarakat di sini hidup di sektor pertanian, apalagi ada bantuan normalisasi sungai dan irigasi tentu saja membantu petani terutama mengatasi masalah irigasi saat musim kemarau tiba. Selain itu kondisi jalan harus mendapat perhatian, sebenarnya jalan di sini telah diperbaiki, karena banyaknya keluar masuk truk membawa bahan galian C jalan menjadi rusak lagi,” katanya.■

Read More

Desa Bukit Batu Terima Dana APBD Provinsi Rp600 Juta

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



BERDIALOG
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, melaksanakan berdialog bersama masyarakat saat reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit untuk menampung aspirasi masyarakat setempat. Foto: Johan Wahyudi



Guna menampung aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di satu daerah Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Golkar, H. Anwar. S.Pd, dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, Jumat (15/2), kemarin, melaksanakan reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Rombongan disambut masyarakat, kepala desa dan Camat Sungai Kunyit di lokasi SDN 15 Bukit Batu.

Desa Bukit Batu yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga dalam meningkatkan produksi dari kedua sektor tersebut. Desa Bukit Batu menerima dana realisasi proyek dari APBD Provinsi sebesar Rp600 juta untuk normalisasi perairan dan sungai.

“Tujuan tidak lain untuk meningkatkan sektor pertanian di desa ini yang termasuk lumbung padi bagi Kabupaten Pontianak dan Provinsi. Saya menyampaikan hal ini karena anggaran tersebut sudah diketuk palu, jika tidak ada realisasi maka masyarakat berhak mengajukan protes,” kata Anwar, di depan para masyarakat Desa Bukit Batu yang menyambut baik atas normalisasi perairan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat juga menyampaikan aspirasi agar DPRD memberikan perhatian terhadap infrastruktur jalan yang rusak berat, serta bantuan kepada para masyarakat ekonomi lemah terutama bantuan untuk perbaikan rumah. ”Selain normalisasi sungai kami juga butuh perbaikan infrastruktur jalan, karena saat hujan jalan menjadi becek dan sulit dilewati, kalau musim panas pasti berdebu,” kata tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Jakarni, saat menyampaikan aspirasinya.

Aspirasi tersebut ditanggapi serius, Rahmad Satria. Dia menyarankan agar masyarakat memajukan permohonan perbaikan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak, serta ke DPRD Kabupaten Pontianak. Di mana permohonan tersebut nantinya akan dipertimbangkan untuk dimasukkan di APBD 2009. “Untuk saat ini APBD 2008, sudah ketuk palu. Maka saran menyarankan agar warga memasukkan permohonan perbaikan jalan ke Bupati dan DPRD agar nanti kita usahakan masuk ke APBD 2009,” katanya.

Selain itu kedua anggota dewan dari Partai Golkar tersebut, juga menyerahkan bantuan peralatan majelis taklim, peralatan olahraga dan bantuan di Masjid Desa Bukit Batu tersebut.■

Read More

Tahun 2008, Segedong Dapat Kucuran Proyek Rp4,8 Miliar

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


MUSRENBANG
Dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat desa, Kecamatan Segedong Kecamatan Segedong melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.
_____________________________________________________



Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk memperoleh masukan-masukan yang merupakan kegiatan prioritas dari desa dan kelurahan. Serta menyepakati kegiatan lintas desa dan kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) di Kecamatan.

Maka untuk mensikronisasikan hasil perencanaan tersebut, Kamis (14/2), kemarin, Kecamatan Segedong yang mendapatkan dana realisasi proyek Rp4.872.463 miliar untuk tahun 2008, melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Segedong. Dalam pertemuan tersebut hadir Camat Segedong, Drs. Herman, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Drs. H. Rahmad Satria, SH, MH, serta dari Bappeda, Yusri, SE, M.Si, Kapolsek Segedong, dan seluruh stakeholder kecamatan.

“Diharapkan dari Musrenbang kecamatan ini, dapat menghasilkan usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang dibiayai dari dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang betul-betul berdasarkan pertimbangan dan pengkajian yang mendalam. Juga membuat usulan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana dan kegiatan yang bersumber dana swadaya desa,” kata Yusri, yang mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Pontianak, Drs. H. Suhardi Syakim, M.Si.

Usulan kegiatan tersebut merupakan hasil kesepakatan serta memaduserasikan antara usulan SKPD Kabupaten Pontianak yang akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten yang direncanakan dilaksanakan Maret 2008 ini. Selanjutnya usulan tersebut juga akan disosialisasikan kepada masing-masing desa dan kelurahan oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan agar tidak menjadi tumpang tindih pengusulan rencana pembangunan yang dikhawatirkan mekanisme perencanaan yang telah disusun menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, dia berharap seluruh stakeholder kecamatan dapat membuat usulan program pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing yang diperkirakan dapat menimbulkan efek membangkitkan ekonomi yang lebih besar.

“Disadari bahwa setiap daerah sangat memerlukan sentuhan pembangunan, namun perlu untuk diketahui pula bahwa dana untuk pembangunan sangatlah terbatas. Untuk tahun 2008 dari dana Rp761.251 miliar dana APBD Kabupaten Pontianak, sekitar 56,9 persen untuk belanja operasional pegawai berjumlah 9 ribu lebih orang sehingga dana pembangunan hanya 43,1 persen,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menjelaskan, Musrenbang terlebih dahulu dilaksanakan di desa dan luar baru tingkat kecamatan, setelah itu baru naik ke Musrenbang Kabupaten. Musrenbang tingkat kecamatan perlu dilaksanakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Sebenarnya Musrenbang dari desa dan kecamatan peran DPRD belum begitu nampak artinya dalam kapasitasnya belum bisa campur terlalu banyak sampai ke RKPD dan Musrenbang Kabupaten, kemudian sampai membuat RKPD juga belum campur. DPRD boleh campur ketika membahas kebijakan umum anggaran (KUA). KUA inilah yang naik ke DPRD kemudian DPRD yang mengesahkan,” katanya.

Jalur Musrenbang ada melalui eksekutif, sedangkan jalur legislatif melalui rises, sehingga dua-duanya dapat menjaring aspirasi masyarakat. Musrenbang itu melewati struktural yakni melalui pemerintahan sedangkan rises yaitu melalui anggota dewan, di mana anggota dewan dijadwalkan untuk melakukan rises menjaring aspirasi masyarakat sampai ke desa-desa yang mana menjadi pusat pembangunan, kemudian dimasukkanlah di dalam KUA.

“Di KUA, anggota DPRD atau panitia anggaran mempunyai hak untuk mengajukan aspirasinya, kemudian pemerintah daerah juga eksekutif memberikan masukan sehingga pertemuan di sanalah menjadi kebijakan umum APBD dari kebijakan umum KUA maka dibuatlah nama prioritas pembangunan anggaran sementara (PPAS) KUA itu cukup banyak, mungkin yang diusulkan melalui Musrenbang dan masuk yang tertuang melalui RKPD kemudian dimasukkan dalam KUA, sedangkan dananya terbatas sehingga dibuatlah PPAS dan dibuat panitia anggaran DPRD,” katanya.

Lanjutnya lagi melalui Musrenbang, aspirasi-aspirasi masyarakat yang memiliki alasan-alasan jelas dan mendasar dalam hal membuat suatu APBD atau anggaran yang mana harus diprioritaskan, maka dari PPAS nanti menjadi Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (RABPD).

“RABPD kita sekarang sudah jadi APBD. Sejak 6 Desember lalu. Dan sudah disahkan APBD anggaran 2008 dan telah ditandatangani oleh DPRD. Apabila APBD itu belum ditandatangani dan belum disahkan oleh DPRD maka APBD itu belum bisa cair dan belum bisa dilaksanakan dan belum bisa dilakukan semua perundang-undangan atau dibuat menjadi Perda,” katanya.■

Read More

Bappeda Diminta Segera Laksanakan Musrenbang

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Pontianak segera melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2009 dalam rangka menentukan kebijakan umum anggaran (KUA) Kabupaten Pontianak.

“Pemkab harus segera melakukan Musrenbang yaitu musyawarah rencana pembangunan untuk anggaran tahun 2009. Di mana Musrenbang ini melalui jalur eksekutif. Sedangkan saat reses, dari hasil legislatif, hasilnya akan dimasukkan dalam KUA,” katanya ditemui di rumah dinas DPRD Kabupaten Pontianak, Rabu (23/2), kemarin.

Maka dari itu hasil Musrenbang itu, legislatif akan masukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), setelah itu baru dimasukkan di dalam KUA, kemudian baru disusun prioritas pembangunan sementara (PPS).

“Di sini kita akan bertemu antara eksekutif dan legislatif, pada saat pembahasan KUA dan penyampaian aspirasi dari DPRD juga harus dimasukkan di dalam KUA dan di situlah mekanisme APBD dilaksanakan. Oleh karena itu Muserenbang jangan sampai terlambat lagi dan saya berharap kepada pihak eksekutif khususnya Bappeda segera melakukan Musrenbang di wilayah kecamatan-kecamatan, apalagi kecamatan di Kabupaten Pontianak wilayahnya semakin kecil,” ucapnya.

Sedangkan para anggota DPRD dalam rangka menetapkan KUA, dipersilakan melakukan reses untuk menampung semua aspirasi masyarakat, sehingga eksekutif dan legislatif berjalan untuk pembangunan daerah.

“Paling lambat, Februari sudah harus selesai musrenbang. Sebab akan dibahas lagi di LPJ Bupati Pontianak. Konsekuensinya jika Musrenbang telat maka akan menghambat agenda-agenda lainnya karena Musrenbang itu harus dilalui setelah Musrenbang kecamatan, kemudian Musrenbang kabupaten dan barulah dibuat LPJ,” katanya.■

Read More

14 Club Bersaing di Open Tournament Volley Ball FKPPI

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

PEMBUKAAN
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, memukul bola pertama bertanda dimulainya Open Tournament Volley Ball FKPPI CUP II Se-Kalbar di lapangan Bola Voli Ivom Mempawah. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

________________________________________________

14 Club bola volley, siap bersaing menjadi yang terbaik di Open Tournament Volley Ball FKPPI II Se-Kalbar, dimulai 9- 16 Februari di lapangan IVOM Mempawah. Pada acara pembukaan, Sabtu sore (9/2), kemarin, langsung berhadapan club Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak melawan Club Kapuas.

Pada acara pembukaan, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, diminta melakukan servis pertama, bertanda dimulainya Open Tournament Volley Ball FKPPI CUP II Se-Kalbar. Dalam acara tersebut juga hadir Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, Dandim Mempawah, dan Ketua FKPPI Kalbar, serta pejabat lainnya.

Ketua Panitia, Taufikurohman, dalam sambutannya, mengatakan, Open Tournament Volley Ball FKPPI II Se-Kalbar dilaksanakan dalam rangka memperingati Hut Pemda Kabupaten Pontianak, serta memotivasi para pemain bola volley untuk menampilkan permainan terbaiknya dan mencari generasi baru bola volley Kabupaten Pontianak yang mulai menurun.

“Melalui event ini, kita berupaya mencari pemain-pemain terbaik terutama di kabupaten Pontianak, karena kita melihat prestasi bola volley di daerah kita ini sudah mulai menurun, selain. Dan dalam pertandingan ini kita akan merebutkan total hadiah Rp18 juta” katanya. Dan dalam pertandingan pertama kemarin, Club BPN berhasil menaklukkan Club Kapuas dengan skor 31.
Sedangkan, Bupati sangat mendukung atas digelarnya kegiatan tersebut yang juga diikuti peserta dari luar yaitu dari Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Sebab melalui bola volley ini bisa menjaring atlet berbakat tetapi juga sebagai mempererat tali silaturahmi.

“Kita berharap tahun depan pesertanya semakin meningkat, serta kegiatan sepantasnya didukung seluruh komponen masyarakat karena melalui olahraga akan mampu membendung hal-hal negatif yang dapat merusak para pemuda,” katanya.■

Read More

Tujuh Proyek Pembangunan Belum Layak Diresmikan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Tujuh proyek pembangunan Bappeda Kabupaten Pontianak belum sepenuhnya usai dikerjakan. Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, telah meresmikannya bertepatan dengan memperingati hari pemerintahan daerah provinsi Kalbar ke 51 dan hari pemindahan ibukota Kabupaten Pontianak ke 45 tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Pontianak, Selasa (5/2), kemarin di Halaman Kantor Bupati Pontianak. Mengundang pertanyaan dari wakil rakyat.

Tujuh proyek pembangunan yang diresmikan bupati Pontianak, Drs H Agus Salim MM itu adalah Kantor Camat Anjongan, Kantor Bappeda, Gedung Wisma Daerah, Jembatan Sungai Mempawah II, Kantor Dinas Pertanian, Kantor Camat Segedong dan Kantor Lurah Pasir Wan Salim

“Secara fisik pembangunan proyek tersebut belum selesai dilaksanakan, maka belum layak diresmikan untuk itu ha lini harus diluruskan. Bagaimana bisa mengevaluasi hasil pembangunan, sedangkan pembangunan masih berjalan. Contohnya Wisma Daerah, bangunan belum sepenuhnya jadi tetapi sudah diresmikan,” kata legislator Partai Golkar ini.

Menurut, evaluasi dilakukan sangat penting karena dana yang digunakan merupakan uang rakyat untuk kepentingan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Maka dia menilai sudah sewajarnya masyarakat tahu hasil pembangunan tersebut. Apalagi peresmian yang dilakukan bila sebuah pekerjaan telah selesai, itu pun harus ditinjau dahulu kondisi fisiknya baru diresmikan.

“Selain fisik pembangunan belum selesai, secara administrasi juga beberapa proyek pembangunan yang baru diresmikan, masih tercatat beban APBD 2008. Maka tahun ini rakyat masih membiayai proyek-proyek tersebut. ”Logikanya, peresmian lazim dilakukan apabila sebuah pekerjaan telah selesai dikerjakan. Itu pun harus ditinjau dahulu kondisi fisiknya,” terang Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Pontianak ini.■

Read More

Bangun Kabupaten Pontianak dari Nol Lagi

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kondisi Kabupaten Pontianak yang semakin kecil setelah pemekaran sangat dirasakan, saat memperingati Hari Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pontianak ke 45 tahun 2008 di Halaman Kantor Bupati Pontianak. Di mana para tamu yang menghadiri terutama kepala dinas instansi dan bahkan Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, terlihat hanya sebagian yang hadir terkesan suasana sangat sepi sekali.

“Saya sedih karena ulang tahun hari ini, Kabupaten Pontianak sudah semakin kecil karena Kabupaten Kubu Raya sudah terbentuk dan wilayah Kabupaten Pontianak sudah kehilangan beberapa kecamatan. Saya melihat hari ini adanya perubahan besar, dahulu tamu yang datang dari Sungai Raya ramai datang. Maka saya mengingatkan untuk ke depannya ulang tahun ini harusnya kita harus lebih maju, khususnya Kabupaten Pontianak, apalagi PAD kita dengan dimekarkannya Kabupaten Pontianak menjadi KKR sekitar 75 persen PAD pindah ke KKR,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, yang merasa prihatin melihat kondisi Kabupaten Pontianak setelah pemekaran.

Karena semua yang menjadi rencana Kabupaten Pontianak untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sama sekali belum terealisasi, baru berupa wacana dan perencanaan. Mungkin untuk waktu lima tahun ke depan pun belum ada PAD yang cukup besar untuk membangun Kabupaten Pontianak. Sedangkan harapan dari Pelabuhan Terpadu Mempawah untuk meningkatkan PAD, belum tentu bisa digunakan untuk jangka waktu setahun atau dua tahun. Bahkan pembangunan pelabuhan itu bisa menyedot dana APBD yang besar lagi.

“Untuk income dari sana, sampai saat ini belum ada lagi. Jadi kita betul-betul harus bekerja keras lagi baik itu dari dinas, kantor maupun bupatinya. Apalagi sekitar 60 orang dari pegawai negeri yang ada baik itu eselon dua maupun eselon tiga dan empat sudah banyak pindah ke KKR. Apalagi mereka sudah berpengalaman di bidangnya, berarti membangun Kabupaten Pontianak harus dari nol lagi dan ini juga yang membuat saya sedikit terharu,” ungkap legislator Partai Golkar ini.■

Read More

Kabupaten Pontianak Berencana Dirikan Museum Rumah Melayu

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Dewan pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Pontianak masa bhakti 2008-2013 yang diketuai Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, dilantik di Aula Kantor Bupati Pontianak oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat MABM Provinsi Kalbar, H. Abang Amien Thaha, Senin (4/2).

Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, kepala dinas, badan, kantor, tokoh adat dan masyarakat adat Melayu dengan menggunakan pakaian telok belanga khas adat Melayu.

Dengan dilantiknya dewan pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Pontianak masa bhakti 2008-2013, Ketua Dewan Pengurus Pusat MABM Provinsi Kalbar, H. Abang Amien Thaha, mengharapkan dengan usia ke 11 tahun, serta dengan terbentuknya pengurus baru MBAM Kabupaten Pontianak terus berkembang dan maju dalam membina adat istiadat Melayu di Kalbar melalui MABM.

“Mengapa saya tekankan agar MABM terus berkembang, karena melihat krisis moral budaya sangat meresahkan, maka ini menjadi tantang MABM untuk memperbaiki krisis moral dan budaya,” katanya.

Sedangkan Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, yang terpilih menjadi Ketua Umum MABM Kabupaten Pontianak, akan berusaha sebaik-baiknya menjalankan program MABM dengan kemampuan yang dimilikinya, serta dukungan dan kerja sama semua masyarakat secara kolektif dan pernuh kebersamaan dalam memajukan organisasi.

“Program konsolidasi MABM akan kita laksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga sampai pada jajaran tingkat desa. Maka program umum yang dihasilkan di Musda satu akan kita jabarkan menjadi program tahunan melalui Raperda,” katanya.

Dia menginginkan program lima tahunan yang akan dilaksanakan di tahun kepengurusan pertama yaitu membuat desain museum rumah melayu di Kabupaten Pontianak yang representatif bagi upaya mengembangkan aktivitas dan seni budaya Melayu. Selain itu sanggar kesenian Melayu juga akan terus dibina sebagai wadah untuk melestarikan budaya Melayu.

“Pada tahun 2009, kita berharap museum rumah Melayu sudah mulai dibangun. Dimana dalam kawasan museum juga direncanakan akan dibangun rumah adat suku-suku yang lainnya sebagai bentuk kuatnya rasa persaudaraan, sehingga Kabupaten Pontianak dapat menjadi miniatur keberagaman budaya bangsa Indonesia,” katanya.■

Read More

MTQ Memacu dan Memicu Belajar Baca Tulis Al-Quran

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



MTQ
Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, bersama Ketua DPRD, H. Rahmad Satria, SH, MH, bersama-sama menekan tombol sirene bertanda dimulainya MTQ ke 25 tingkat Kecamatan Mempawah Timur di Desa Bakau Kecil Laut. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune



Guna mencari qari dan qariah terbaik untuk mewakili Kecamatan Mempawah Timur di Musabaqah Tiwawatul Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Pontianak., Jumat malam, (1/2), digelar MTQ ke 25 tingkat kecamatan. Perhelatan yang dipusatkan di halaman Mts Muhammadiyah, Desa Sungai Bakau Kecil Laut, tersebut dibuka Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, bersama Ketua DPRD, H. Rahmad Satria, SH MH
dengan menekan timbol sirene.

MTQ tersebut diikuti delapan desa dan kelurahan. Terdiri dari Desa Parit Banjar, Desa Bakau Kecil, Desa Pasir Panjang, Desa Sejegi, Desa Pasir Panjang, Desa Antibar, Desa Pasir Palembang, Desa Pedalaman da Desa Wan Salim dengan jumlah peserta 112 orang.

Dalam pembukaan yang dihadiri beberapa kepala dinas instansi, tokoh masyarakat dan agama tersebut, Agus Salim, dalam sambutannya mengatakan, melalui MTQ diharapkan mampu memacu dan memicu seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak untuk mempelajari baca tulis Al-Quran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, apalagi angka anak-anak dan masyarakat buta baca tulis Al-Quran terus meningkat

“Berdasarkan data Departemen Agama untuk Kalimantan Barat , tingkat anak-anak dan masyarakat yang buta membaca Al-Qur’an semakin tahun semakin bertambah dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kabupaten Pontianak,” katanya.

Maka MTQ ini, merupakan salah satu untuk menggalakkan dan memotivasi masyarakat untuk belajar membaca Al-Qur’an dan dapat mempelajari tafsirnya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian MTQ yang dilaksanakan mempunyai manfaat sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sebagai masyarakat Kabupaten Pontianak khususnya masyarakat Kecamatan Mempawah Timur patut untuk memacu dan mendukung kegiatan ini.

“Selaku Bupati Pontianak, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaan serta persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat kecamatan Mempawah Timur dan bergandengan tangan menciptakan kebersamaan sehingga dapat melaksanakan kegiatan MTQ pada malam ini yang merupakan MTQ terakhir tingkat kecamatan. Dan rangka menghadapi MTQ tingkat kabupaten di Kecamatan Kakap, saya berharap kepada pelaksana dan peserta MTQ agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik dari segi membaca maupun yang lainnya agar supaya perlombaan ini betul-betul menghasilkan kualitas yang tinggi dan mampu untuk berlaga di Kecamatan Kakap nanti,” katanya.

Dan dia juga berharap kepada dewan hakim, dalam rangka penilaian para peserta betul-betul memperhatikan kemampuan dan kualitas seluruh peserta MTQ dan memberikan penilaian yang objektif agar terpilih qari dan qariah terbaik yang nantinya akan mewakili Kabupaten Pontianak berlaga di MTQ tingkat propinsi di Kota Singkawang.

“Pertandingan ini merupakan salah satu ajang, selain mencari bibit-bibit terbaik, tentunya peserta perlu dilatih kembali untuk dipersiapkan di tingkat kabupaten, demikian juga di tingkat kabupaten nanti, apabila kita telah memperoleh nilai-nilai terbaik untuk anak-anak kita untuk dididik, dilatih untuk dapat pernilaian di tingkat propinsi. dan saya selaku Bupati Pontianak benar-benar berharap untuk tingkat propinsi yang akan datang Kabupaten Pontianak tetap punya nama dan meraih juara umum pada tingkat propinsi yang akan datang,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, dikonfirmasi mengenai MTQ tingkat kecamatan se-Kabupaten Pontianak, menyayangkan karena MTQ tingkat kecamatan belum masuk dalam APBD sehingga beban biaya ditanggung para panitia pelaksana, maka kedepannya dia berencana untuk MTQ tingkat kecamatan agar dianggarkan di APBD.

“MTQ tingkat kabupaten telah dianggarkan di APBD, tetapi di tingkat kecamatan belum ada anggaran, seharusnya untuk kegiatan MTQ tingkat kecamatan itu dananya dimuat dalam anggaran APBD, minimal satu kecamatan 10 juta. Dan untuk anggaran kedepannya saya akan upayakan MTQ di tingkat kecamatan dapat masuk dalam anggaran. Sehingga penyelenggara tidak merasa terbebani untuk melaksanakan acara, dengan demikian syiar Islam bisa ditingkatkan dengan memberikan motivasi kepada anak-anak berupa hadiah yang cukup besar sehingga mereka lebih rajin lagi belajar tentang agama terutama baca tulis Al-Quran,” katanya.■

Read More