Gagal Panen Jadi Komuditas Politik

*Pemkab Lanjutkan Program Supertoy HL-2

MEMPAWAH, TRIBUN-Gagalnya panen kedua bibit padi Supertoy HL-2, di Purworejo, Jateng, ternyata tidak mempengaruhi Pemkab Pontianak untuk terus membudidayakan varietas baru tersebut di lahan seluas 2000 hektare.
"Gagalnya sekitar 103 Ha lahan di Desa Grabag, Purwerejo, telah dipolitisir menjadi komoditas politik jelang Pilpres 2008, " ujar Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak, HM Zakirin, saat ditemui Tribun, di ruang kerjanya, Senin (8/9). Menurut dia, kosongnya bulir padi penyebab gagal panen harus diteliti secara ilmiah, penyebab dan akar permasalahannya.

Namun ia melihat, dengan pembakaran padi oleh petani, telah terciptakan opini bahwa bibit tersebut telah gagal. "Padahal, Presiden sebelumnya sudah meminta agar jangan dibakar. SHI akan mengganti kerugian akibat gagal panen," tuturnya dengan suara tegas.

Kunci suksesnya penanaman Supertoy HL-2, katanya, terletak pada manajemen nutrisi yang baik. "Jadi penyebabnya bisa saja lahan yang tidak sesuai, atau penyebab teknis lainnya yang dapat diperbaiki," tukas Zakirin lagi.

Walau masih tetap meneruskan penanaman, pemkab akan membuat demonstrasi plot (Deplot) terlebih dahulu. Karena, beberapa petani telah menyatakan kebimbangannya kepada pemerintah daerah dan P4S Alam Cemerlang, yang bertanggung jawab sebagai penyedia nutrisi.

Lahan percontohan tersebut terdapat di Sungai Bundung, Kecamatan Sui Kunyit. "Luasnya hanya beberapa hektar, namun layak sebagai percobaan," timpalnya, sambil mengangguk.

Bagi Zakirin, Supertoy HL-2 merupakan karya anak bangsa, patut untuk dicoba. ôKita seharusnya bangga, untuk berhasil di bidang teknologi, memang terkadang menghadapi kendala,ö ujar pria bertubuh tegap tersebut.
Rencananya, budidaya supertoy HL-2, akan dikembangkan di sentra produksi yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti di Toho, Anjungan, Nusa Pati, Sungai Batang, dan Segedong.

Langsung Dibeli
Sumber Harapan Indopangan (SHI), perusahaan yang bermarkas di Jakarta itu akan menyediakan bantuan berupa bibit, pupuk, dan modal pengolahan lahan sawah. "Agar mendapatkan hasil maksimal, dinas pertanian dan peternakan juga menerjunkan para penyuluh, untuk membimbing para petani.

Bukan itu saja, perusahaan tersebut akan menampung semua hasil panen petani dengan harga Rp 2.500. Padi yang dibeli ini langsung dari hasil panen, tidak perlu dijemur dahulu," jelas Zakirin.

Petani akan sangat diuntungkan, karena setiap kali panen, gabah bisa mencapai 10-15 ton per hektare. Sehingga dihasilkan gabah sekitar 35 ton per hektare dalam satu kali penanaman.

Zakirin optimis, bibit padi Supertoy HL-2, akan berhasil dibudidayakan di Kabupaten Pontianak. Karena, padi yang mampu mencapai tinggi 1,6 meter itu, menggunakan pupuk organik.

"Di tempat kita terdapat pengolahan pupuk organik, tepatnya, oleh P4S Alam Cemerlang, di Sui Bundung," jelasnya dengan wajah serius. Zakirin berkeyakinan, dengan menggunakan bibit yang dikembangkan oleh peneliti GIB, produksi gabah dapat meningkat sekitar 40 persen.

Walau demikian, ia mengingatkan, bibit padi unggul tersebut tidak tepat digunakan di lahan yang terkontaminasi air asin.

TanggungJawab Pemkab
Ketua DPRD Kabupaten, Rahmad Satria, menegaskan, Jika kelak budidaya varietas baru tersebut tidak berhasil, maka pemerintah daerah harus bertanggungjawab. Menurut dia, kegagalan penanaman di Pulau Jawa tersebut, harus dikaji secara ilmiah, untuk mengetahui segala kekurangannya, karena ini adalah teknologi baru.

"Kita harus berani mencoba, jika memang bibit ini dapat meningkatkan jumlah produksi padi di Kabupaten Pontianak," ujarnya pada Tribun di sekertariat DPRD, Senin (9/9) siang.

Namun terlebih dahulu harus ada lahan percobaan untuk menilai tingkat keberhasilan Supertoy HL-2. Setidaknya, lanjut dia, kita harus bangga karena produk ini merupakan hasil karya putra Bangsa Indonesia demi kebaikan masyarakat. "Kita harus melepaskan unsur politis yang melekat akibat kegagalan panen di Purworejo, tidak boleh ada kepentingan golongan atau pribadi," bebernya. (dng)

Read More

Status Rekening Tak Jelas

* Laporan Keuangan APBD 2007
* BPK Temukan Delapan Kejanggalan

MEMPAWAH, TRIBUN-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Pontianak, Mudjijono, menyatakan telah memberi batas waktu 60 hari bagi DPRD dan Pemkab menindaklanjuti laporan APBD 2007. "Laporan keuangan itu wajar, namun kita menemukan delapan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti DPRD," ujarnya pada Tribun usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD, Senin (14/7).

Menurut dia, terdapat beberapa kejanggalan yang perlu diperbaiki dan dipertanggungjawabkan, diantaranya, Realisasi belanja, penggunaan dana yang tidak dibukukan, rekening yang tidak jelas statusnya, aset tanah, serta penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar.

"Jika tenggang waktu itu tidak dipatuhi maka akan ada sanksi adminitratif," tegas Mudjijono. Lebih lanjut dikatakannya, jika DPRD mendapat kesulitan untuk menindaklanjuti laporan pemeriksaan itu, sebaiknya berkonsultasi dengan BPK RI .
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabuaten Pontianak, Rahmad Satria, menyayangkan atas delapan temuan BPK tersebut. "Kita turun satu peringkat, pada laporan keuangan 2006, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian. Namun Laporan Keuangan 2007 menjadi wajar dengan beberapa temuan," kata Rahmad Satria di ruang kerjanya.

Delapan temuan BPK tersebut, Lanjut Rahmad, sangat signifikan sehingga harus segera dibahas oleh DPRD dan instansi-instansi terkait seperti kejaksaan negeri, dan pihak kepolisian. "Kita akan serahkan kepada aturan dan mekanisme yang sebagaimana mestinya," pungkas Ketua DPRD ini.

Mengenai tindaklajut yang akan dilakukan, DPRD akan membahasnya dalam laporan pertanggung jawaban oleh Bupati selaku pimpinan eksekutif. "Dari LPJ tersebut baru kita dapat membentuk Pansus dan itu merupakan hasil dari musyawarah anggota DPRD," tuturnya seraya tersenyum.

Politisi Golkar tersebut, mengatakan akan secepatnya menyelesaikan temuan BPK tersebut. "Waktu 60 hari itu adalah kewajiban, bila perlu kami akan bekerja pada malam hari untuk menyelesaikan tindak lanjutnya," tegas Rahmad dengan wajah serius.
Bupati Kabupaten Pontianak, H Agus Salim, ketika ditemui usai usai mengikuti acara penyerahan LHP, menyatakan lebih dulu akan melakukan pembahasan dengan pihak DPRD untuk menindak lanjuti laporan BPK tersebut.(dng)

Read More

Ditunggu Audit BPK

* Pelantikan 20 Anggota PAW DPRD
Ditunggu Audit BPK
MEMPAWAH, TRIBUN - Setelah sekian lama vakum dari berbagai sidang, karena anggota DPRD yang tidak memenuhi kuorum, akhirnya 20 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD, resmi dilantik. Prosesi pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria, dalam Rapat Paripurna Istimewa yang bertempat di rumah rakyat DPRD Kabupaten Pontianak, Selasa (8/7) pagi .

"Dengan demikian dewan sudah kuorum, secepatnya sampai minggu depan kita akan melaksanakan sidang paripurna istimewa, membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK," ujar Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, ditemui usai pelantikan.

Rahmad menambahkan, tugas dewan, masih bertumpuk, diantaranya, membahas anggaran perubahan APBD 2008, Penetapan APBD 2009, LKPJ bupati, serta pekerjaan rutin lainnya. Dia merasa lega karena dewan bisa kembali bekerja, sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya.

Di tempat terpisah, Plt Sekertaris DPRD, Mochrizal, membenarkan bahwa BPK sudah lama menunggu hasil pembahasan LHP. "BPK sudah lama meminta LHP itu agar dibahas, LHP itu merupakan audit keuangan tahun 2007," ujar Mochrizal, ditemui di ruang kerjanya. Ia menambahkan, sebelum melakukan kegiatan rutin, anggota dewan akan melaksanakan rapat kerja, menentukan agenda kerja DPRD.

Bupati Kabupaten Pontianak, H Agus Salim, yang turut hadir dalam acara pelantikan berharap, dengan terpenuhinya kuorum, dewan dapat segera membahas anggran perubahan APBD 2008.

"Anggaran perubahan ini penting, karena kita akan segera melaksanakan Pilkada. Dana yang tersedia di APBD 2008 tidak mencukupi untuk pelaksanaan," tutur H Agus Salim, kepada Tribun, di gedung DPRD. Dalam APBD 2008, kata dia, dana yang tersedia untuk pemilu Bupati hanya sebesar Rp 7,7 miliar, sedangkan setelah perhitungan kembali ternyata sebesar Rp 19,2 miliar.

"Kita berharap, pembahasan anggaran perubahan diprioritaskan karena menyangkut kesuksesan pesta demokrasi yang tidak lama lagi diselenggarakan," tambahnya sambil tersenyum.

Anggota PAW DPRD yang baru dilantik, Amon Amed, mengatakan ia siap melaksanakan tugas yang akan dijalankan selama 14 bulan masa baktinya. "Bagi saya ini adalah amanah, jadi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Meski hanya 14 bulan saja, saya akan berusaha berbuat untuk rakyat," kata Amon, saat ditemui di gedung PGRI Mempawah.

Menurut dia, dengan telah memenuhinya kuorum di DPRD, maka tugas dewan dapat kembali berfungsi. "Jadi masyarakat, tidak lagi menunggu dewan untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan," tambah pri asal toho ini sambil menghisap sebatang rokok.(dng)

Read More

Dukungan SMS Ayu Berubah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


Banyaknya peserta Audisi KDI 5, membuat ada perubahan terhadap dukungan SMS kepada para kontestan KDI. Dimana satu-satunya wakil Kalbar asal Kabupaten Pontianak, Ayu Sonata, terpaksa mengubah dukungan SMS dengan ketik Sonata kirim ke 6288.


“Salah satu peserta dari Bali, juga bernama Ayu. Maka panitia audisi KDI 5 mengadakan undian siapa yang berhak menggunakan nama Ayu. Ternyata terpilih peserta dari Bali. Maka dukungan SMS pertama ketik Ayu kirim ke 6288 batal,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, via telepon, Selasa (16/4), kemarin.

Untuk itu, Rahmad Satria, mengharapkan, tim sukses pendukung, Ayu Sonata, untuk segera menginformasikan kepada masyarakat Kalbar, khususnya Kabupaten Pontianak, atas perubahan tersebut, agar tidak terjadi kesalahan memberikan dukungan.

“Informasi ini, harus segera disampaikan, apalagi audisinya hanya tinggal menunggu hari, karena 20 April, seluruh kontestan sudah mulai diseleksi. Dan menurut jadwal dari panitia, 30 April, Ayu Sonata, akan tampil di Gerbang KDI 5, dan akan disirkan Televisi Pendidikan Indonesia,” katanya.

Read More

Desa Bukit Batu Terima Dana APBD Provinsi Rp600 Juta

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



BERDIALOG
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, melaksanakan berdialog bersama masyarakat saat reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit untuk menampung aspirasi masyarakat setempat. Foto: Johan Wahyudi



Guna menampung aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di satu daerah Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Golkar, H. Anwar. S.Pd, dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, Jumat (15/2), kemarin, melaksanakan reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Rombongan disambut masyarakat, kepala desa dan Camat Sungai Kunyit di lokasi SDN 15 Bukit Batu.

Desa Bukit Batu yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga dalam meningkatkan produksi dari kedua sektor tersebut. Desa Bukit Batu menerima dana realisasi proyek dari APBD Provinsi sebesar Rp600 juta untuk normalisasi perairan dan sungai.

“Tujuan tidak lain untuk meningkatkan sektor pertanian di desa ini yang termasuk lumbung padi bagi Kabupaten Pontianak dan Provinsi. Saya menyampaikan hal ini karena anggaran tersebut sudah diketuk palu, jika tidak ada realisasi maka masyarakat berhak mengajukan protes,” kata Anwar, di depan para masyarakat Desa Bukit Batu yang menyambut baik atas normalisasi perairan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat juga menyampaikan aspirasi agar DPRD memberikan perhatian terhadap infrastruktur jalan yang rusak berat, serta bantuan kepada para masyarakat ekonomi lemah terutama bantuan untuk perbaikan rumah. ”Selain normalisasi sungai kami juga butuh perbaikan infrastruktur jalan, karena saat hujan jalan menjadi becek dan sulit dilewati, kalau musim panas pasti berdebu,” kata tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Jakarni, saat menyampaikan aspirasinya.

Aspirasi tersebut ditanggapi serius, Rahmad Satria. Dia menyarankan agar masyarakat memajukan permohonan perbaikan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak, serta ke DPRD Kabupaten Pontianak. Di mana permohonan tersebut nantinya akan dipertimbangkan untuk dimasukkan di APBD 2009. “Untuk saat ini APBD 2008, sudah ketuk palu. Maka saran menyarankan agar warga memasukkan permohonan perbaikan jalan ke Bupati dan DPRD agar nanti kita usahakan masuk ke APBD 2009,” katanya.

Selain itu kedua anggota dewan dari Partai Golkar tersebut, juga menyerahkan bantuan peralatan majelis taklim, peralatan olahraga dan bantuan di Masjid Desa Bukit Batu tersebut.■

Read More

Tahun 2008, Segedong Dapat Kucuran Proyek Rp4,8 Miliar

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


MUSRENBANG
Dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat desa, Kecamatan Segedong Kecamatan Segedong melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.
_____________________________________________________



Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk memperoleh masukan-masukan yang merupakan kegiatan prioritas dari desa dan kelurahan. Serta menyepakati kegiatan lintas desa dan kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) di Kecamatan.

Maka untuk mensikronisasikan hasil perencanaan tersebut, Kamis (14/2), kemarin, Kecamatan Segedong yang mendapatkan dana realisasi proyek Rp4.872.463 miliar untuk tahun 2008, melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Segedong. Dalam pertemuan tersebut hadir Camat Segedong, Drs. Herman, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Drs. H. Rahmad Satria, SH, MH, serta dari Bappeda, Yusri, SE, M.Si, Kapolsek Segedong, dan seluruh stakeholder kecamatan.

“Diharapkan dari Musrenbang kecamatan ini, dapat menghasilkan usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang dibiayai dari dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang betul-betul berdasarkan pertimbangan dan pengkajian yang mendalam. Juga membuat usulan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana dan kegiatan yang bersumber dana swadaya desa,” kata Yusri, yang mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Pontianak, Drs. H. Suhardi Syakim, M.Si.

Usulan kegiatan tersebut merupakan hasil kesepakatan serta memaduserasikan antara usulan SKPD Kabupaten Pontianak yang akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten yang direncanakan dilaksanakan Maret 2008 ini. Selanjutnya usulan tersebut juga akan disosialisasikan kepada masing-masing desa dan kelurahan oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan agar tidak menjadi tumpang tindih pengusulan rencana pembangunan yang dikhawatirkan mekanisme perencanaan yang telah disusun menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, dia berharap seluruh stakeholder kecamatan dapat membuat usulan program pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing yang diperkirakan dapat menimbulkan efek membangkitkan ekonomi yang lebih besar.

“Disadari bahwa setiap daerah sangat memerlukan sentuhan pembangunan, namun perlu untuk diketahui pula bahwa dana untuk pembangunan sangatlah terbatas. Untuk tahun 2008 dari dana Rp761.251 miliar dana APBD Kabupaten Pontianak, sekitar 56,9 persen untuk belanja operasional pegawai berjumlah 9 ribu lebih orang sehingga dana pembangunan hanya 43,1 persen,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menjelaskan, Musrenbang terlebih dahulu dilaksanakan di desa dan luar baru tingkat kecamatan, setelah itu baru naik ke Musrenbang Kabupaten. Musrenbang tingkat kecamatan perlu dilaksanakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Sebenarnya Musrenbang dari desa dan kecamatan peran DPRD belum begitu nampak artinya dalam kapasitasnya belum bisa campur terlalu banyak sampai ke RKPD dan Musrenbang Kabupaten, kemudian sampai membuat RKPD juga belum campur. DPRD boleh campur ketika membahas kebijakan umum anggaran (KUA). KUA inilah yang naik ke DPRD kemudian DPRD yang mengesahkan,” katanya.

Jalur Musrenbang ada melalui eksekutif, sedangkan jalur legislatif melalui rises, sehingga dua-duanya dapat menjaring aspirasi masyarakat. Musrenbang itu melewati struktural yakni melalui pemerintahan sedangkan rises yaitu melalui anggota dewan, di mana anggota dewan dijadwalkan untuk melakukan rises menjaring aspirasi masyarakat sampai ke desa-desa yang mana menjadi pusat pembangunan, kemudian dimasukkanlah di dalam KUA.

“Di KUA, anggota DPRD atau panitia anggaran mempunyai hak untuk mengajukan aspirasinya, kemudian pemerintah daerah juga eksekutif memberikan masukan sehingga pertemuan di sanalah menjadi kebijakan umum APBD dari kebijakan umum KUA maka dibuatlah nama prioritas pembangunan anggaran sementara (PPAS) KUA itu cukup banyak, mungkin yang diusulkan melalui Musrenbang dan masuk yang tertuang melalui RKPD kemudian dimasukkan dalam KUA, sedangkan dananya terbatas sehingga dibuatlah PPAS dan dibuat panitia anggaran DPRD,” katanya.

Lanjutnya lagi melalui Musrenbang, aspirasi-aspirasi masyarakat yang memiliki alasan-alasan jelas dan mendasar dalam hal membuat suatu APBD atau anggaran yang mana harus diprioritaskan, maka dari PPAS nanti menjadi Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (RABPD).

“RABPD kita sekarang sudah jadi APBD. Sejak 6 Desember lalu. Dan sudah disahkan APBD anggaran 2008 dan telah ditandatangani oleh DPRD. Apabila APBD itu belum ditandatangani dan belum disahkan oleh DPRD maka APBD itu belum bisa cair dan belum bisa dilaksanakan dan belum bisa dilakukan semua perundang-undangan atau dibuat menjadi Perda,” katanya.■

Read More

Warga Parit Wak Dongkak Meminta Perbaikan Jalan

PERBAIKAN JALAN
Warga Parit Wak Dongkak, Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH. Mereka meminta perbaikan jalan yang mengalami rusak parah disebabkan masuknya proyek perbaikan infrastruktur jalan ditempati lain yang melalui jalan mereka. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kerusakan jalan sepanjang 450 m disebabkan masuknya kendaraan proyek di Desa Wak Dongkak, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak. Membuat enam warga di desa tersebut mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pontianak, Senin (21/1). Mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Pontianak untuk segera memperbaiki kerusakan jalan yang menuju ke arah Lapangan Sepak Bola Wajok Hilir tersebut.

Ke enam warga tersebut terdiri dari Ketua Parit Wak Dongkak, Abdul Razak dan Ketua LPM, M Syafei Madri, diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, diruang kerjanya. Di mana dalam pertemuan tersebut, Abdul Razak, menjelaskan bahwa masuknya proyek jalan ditempatnya membuat jalan di RT nya mengalami kerusakan berat.

“Sering masuknya truk proyek untuk memperbaiki jalan di daerah dalam, membuat jalan ditempati kami mengalami kerusakan maka warga meminta agar jalan tersebut diperbaiki dahulu baru melanjutkan proyek jalan yang di dalam. Dengan baiknya infrastruktur jalan di tempat kami tentu proses pembangunan di dalam akan lancar,” katanya.

Maka untuk menyikapi aspirasi warga tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak, Ir Syahrizal, S.IP, untuk datang ke Gedung DPRD Kabupaten Pontianak menanggapi aspirasi warga tersebut.

Karena tidak bisa hadir Kadis PU, yang diwakili salah satu stafnya, Ir. H Priyatna, menerima aspirasi masyarakat setempat dan akan memperbaiki kerusakan jalan sesuai APBD 2008 , dan dalam waktu tiga hari lagi pihak dari Dinas PU akan meninjau lokasi tersebut.

“Kita akan anggaran perbaiki jalan tersebut, dan dalam waktu tiga hari lagi pihak kami akan turun ke lapangan. Untuk itu saya harapkan jika proses pembangunan jalan sudah berjalan saya meminta warga dapat memantau, jika ada hal yang tidak sesuai di lapangan segera laporkan kepada kami, karena kami tidak mungkin selalu ada ditempati katanya,” ucapnya.

Sedangkan Ketua LPM, M Syafei Madri, menginginkan perbaikan jalan tersebut segera terealisasi karena dengan baiknya jlan tersebut akan membantu proses belajar mengajar di SD yang berada di dalam dan membantu warga dalam mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunanya seperti buah kelapa.

“Kalau musim panas kondisi jalan tidak ada masalah, tetapi kalau sudah hujan tentu sangat mengganggu terutama bagi anak SD yang sekolahnya berada di dalam, bagaimana generasi kita bisa pintar jika jalan untuk menuju sekolah saja rusak berat,” ucapnya.□

Read More

Dewan Dukung Road Show Diskusi Jurnalisme Lingkungan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
DPRD Kabupaten Pontianak menyambut baik dengan mendukung pelaksanaan kegiatan Road Show Diskusi Jurnalisme Lingkungan yang diadakan oleh Borneo Tribune yang bekerja sama dengan Tribune Institute dan EC-Indonesia FLEG Support Project dengan pemateri, Yanti Mirdayanti, freelancer Borneo Tribune di Bonn, Jerman yang didampingi Pimpinan Redaksi Harian Borneo Tribune, H. Nur Iskandar, SP. Di mana pelaksanaan akan diselenggarakan, Jumat (18/1) di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak.

Diskusi tersebut juga akan hadir Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH. Dalam diskusi tersebut akan membahas tentang isu pemanasan global, deforestasi, social forestry dan disaster.

“Diskusi ini sangat efektif sekali karena akan mengkaji permasalahan kerusakan sumber daya alam di dunia, sehingga memberikan masukan sangat baik terutama bagi pelajar melatih kemampuan jurnalisnya dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Kalbar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH.

Dan dia sangat mendukung agar kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi, dalam arti dapat dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi, selain itu kegiatan tersebut juga bisa dilaksanakan di tingkat provinsi, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kelestarian dan menyelamatkan lingkungan hidup di Kalbar.

“Kegiatan ini sangat positif, maka kita sebagai wakil rakyat sangat mendukung apalagi untuk mensosialisasikan Road Show Diskusi Jurnalisme Lingkungan kepada masyarakat, di mana akan memberikan masukan berarti tentang bagaimana kita mengelola sumber daya alam dengan baik,” katanya.□

Read More

ABT Harus Dibahas Minimal Bulan Agustus

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menilai diterbitkannya peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dihabiskan sebelum masuk anggaran baru, jika tidak harus dikembalikan di kas negara.

“Jika DAK tidak dapat direalisasikan keseluruhan setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Untuk itu saya berharap kepada eksekutif agar pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dilaksanakan Agustus 2008 ini,” katanya ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak.
Dia menilai, perlunya pembahasan ABT sedini mungkin dikarenakan pembahasan biasanya dilakukan akhir tahun. Maka dikhawatirkan merugikan daerah realisasi penggunaan DAK tidak mungkin selesai sehingga masuknya anggaran baru.

“Sebagaimana yang telah diatur pemerintah pusat, terhitung sejak tahun 2008 ini pemerintah pusat mewajibkan DAK yang diberikan harus dituntaskan, jika tidak maka dana harus dikembalikan ke kas negara, untuk itu kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin dana tersebut untuk kepentingan pembangunan daerah kita,” ucapnya.□

Read More

Perpindahan Anggota DPRD ke KKR Menunggu Kelengkapan Administrasi

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Setelah Kabupaten Kubu Raya resmi dimekarkan dari Kabupaten Pontianak, dipastikan anggota DPRD Kabupaten Pontianak berasal dari KKR hasil pemilu 2004 akan mengalami proses pemindahan. Paling lama 6 bulan setelah Pj Bupati KKR, Drs. Kamaruzzaman, MM, ditetapkan.

“Saya mengharapkan KPUD segera melengkapi adminstrasi untuk melakukan proses penggantian antar waktu (PAW) para anggota DPRD Kabupaten Pontianak berasal dari Dapil KKR,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH.

Maka dari itu KPUD harus bekerja keras dan lebih ekstra lagi dalam penyusunan administrasi dan harus melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Pj Bupati KKR yang telah sah dilantik Mendagri. Sehingga tugas dan tanggung jawab KPUD dapat terlaksana dengan baik. Diperkirakan sebanyak 31 anggota legislatif akan mengalami proses pemindahan, sehingga kabupaten induk hanya menyisakan 14 anggota saja.

“Selaku ketua DPRD jika perlengkapan administrasi sudah siap maka proses pemindahan dapat segera dilakukan karena paling lambat semenjak Pj bupati dilantik anggota legislatif KKR sudah harus terbentuk. Pergantian tersebut sesuai proses PAW. Di mana dari salah satu anggota partai di PAW maka diganti sesuai jumlah yang. Contohnya dari Partai Golkar delapan orang maka yang masuk delapan orang juga,” jelasnya.□

Read More

Sambutan Tahun 2008 dengan Intropeksi Diri

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, bersama istri tercinta. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Berbagai peristiwa telah dilewati di tahun 2007. Banyak suka dan duka yang telah dirasakan sehingga manusia semakin dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Dengan penggantian tahun 2007 ke 2008, harus menjadi instropeksi diri untuk ke arah yang lebih baik dari hari sebelumnya.

“Tahun 2008 bukan ajang yang hura-hura dan melakukan hal yang tidak bermanfaat, untuk itu mari kita intropeksi diri dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria, SH, MH.

Lanjutnya lagi, di tahun baru ini adalah kesempatan memperbaiki kekurangan dan segala rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan yang sudah berhasil dicapai hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan.

“untuk itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini, sehingga hidup ini menjadi lebih bermanfaat dan berarti,” ucapnya

Selain itu juga, dia juga berharap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pontianak, maupun legislatif, selalu bekerja sama dalam membangun Kabupaten Pontianak. Karena dengan persatuan dan kebersamaan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Kabupaten Pontianak semakin berkembang dan maju dan menjadi kabupaten yang dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam kemajuan di segala bidang.

“Harapan saya semoga prestasi Kabupaten Pontianak lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu kerja sama harus lebih ditingkatkan seperti kerja sama antar legislatif, dan eksekutif, antar masyarakat, tokoh masyarakat, agama dan kerja sama dengan yang lainnya, sehingga pembangunan Kabupaten Pontianak yang kita cintai ini, kinerjanya lebih baik dan ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

Dan tidak lupa, dia mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani dan tahun baru 2008 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak dan jajaran instansi terkait, serta seluruh jama’ah haji Kabupaten Pontianak yang berjumlah 257 jama’ah yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sekarang masih berada di Mekah.

“Saya menyampaikan ucapan selamat kepada jamaah haji kita yang telah melaksanakan wukuf di Arafah, semoga selalu dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah lebih lanjut dan pulang dalam keadaan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Dan saya juga mengucapkan kepada umat Kristiani selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2008, semoga sukses selalu menyertai kita,” ucapnya.□

Read More

SIDANG PENDAPAT UMUM
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria SH MH memimpin sidang pendapat umum fraksi-fraksi terhadap Rancanagan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Pontianak tahun 2008. Duduk di samping Rahmad adalah Bupati Pontianak Drs H Agus Salim MM. Kabupaten Pontianak pada tahun 2007 adalah daerah yang tercepat mengesahkan APBD. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Read More

Listrik Lebih Baik Ditangani Swasta

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kurang baiknya manajemen PT PLN menangani masalah listrik di Kalbar yang mengakibatkan sering terjadi pemadaman dan menimbulkan kekesalan masyarakat, mengundang keprihatinan Ketua DPRD H Rahmad Satria SH MH.
Menurut Rahmad salah satu solusi untuk itu adalah membiarkan pihak swasta menangani PLN. Sebab, jika ditangani negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) tidak ada persaingan yang sehat.

“Selaku wakil rakyat saya memberikan solusi terhadap listrik yang sering byer pet. Lebih baik diswastanisasi saja sehingga ada persaingan yang kondusif. Jangan menjadi milik persero saja apalagi milik BUMN yang jelas tidak ada persaingan yang sehat,” kata Ketua Rahmad yang ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak, Senin (1/10), kemarin.

Rahmad menilai, listrik yang dikelola PT PLN bertindak seenaknya saja karena tidak ada persaingan. Sedangkan di negara lain ada listrik yang ditangani pihak swasta sehingga ada persaingan positif sehingga pemerintah hanya mengawasi dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik.

“Jika ditangani pihak swasta pasti ada persaingan positif misalnya Kabupaten Pontianak dikelola PT A sedangkan Kota Singkawang atau Sambas dikelola PT B, sehingga masing-masing perusahaan tentukan akan ada persaingan setiap perusahaan untuk menunjukkan hasil yang terbaik. Sekarang bagaimana pemerintah memberikan sanksi tegas sedangkan dia ikut dalam perseroan tersebut,” tegasnya.

Selain itu dia juga mengatakan, melihat bentuk republik ini kurang transparan dan tidak memberikan wewenang kepada pihak swasta khususnya untuk pelayanan publik termasuk PDAM dan dia yakin bila listrik diswastanisasikan pasti ada perbaikan.

“Saya yakin bila diswastanisasikan tentu ada perasaingan sehat sekarang tidak ada perasaingan sehat sama sekali baik dari pihak pegawai, direkturnya paling tidak diomeli saja dan diberi sangsi tetapi tidak diberhentikan sama sekali. Jangan ada alasan klasik soal minyak, harga naik sebenarnya semua itu sudah bisa diatasi dan dikendalikan,” ujarnya.□

Read More