Ramadan Bersama Keluarga

Nikmat bulan Ramadan, memang sangat terasa bagi setiap insan, baik sepiritual dan materi. Bagi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, momen mulia ini merupakan kesempatan baginya untuk bersama dengan keluarga.
"Sangat terasa, kalau bulan biasa, saya jarang sekali bersama dengan istri dan anak, namun selama Ramadan, kuantitas dan kualitas pertemuan begitu terasa," ujar Rahmad, kepada Tribun, Kamis (18/9).

Kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, mendekatkan diri pada Yang Ilahi dan keluarga, memang tak disia-siakannya. Untuk sahur dan berbuka, Rahmad sangat mendambakan kebersamaan dengan orang yang dikasihinya.

Apa lagi, pria kelahiran Wajok Hilir, 26 Oktober 1970 ini, baru saja mendapat momongan, maka genaplah kebahagiannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Rejeki itu dari Tuhan, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, sangat tidak layak untuk melupakan Sang Pencipta," tukasnya sembari tertawa.

Bulan yang penuh makna, juga dimanfaatkan Rahmad untuk bersilaturahmi, saling menanyakan kabar dengan kolega. "Saat ini mudah, mengucapkan selamat puasa, karena telah ada fasilitas SMS," timpal lelaki dengan tinggi 166 cm itu.

Selain simpel dan irit, ia menilai, dengan SMS makna ucapan selamat berpuasa, akan lebih terasa. Fasilitas tersebut, dapat digunakan dimana dan kapan pun. "Meski ditengah kesibukan, atau ada tamu yang mengajak bicara, kita masih bisa membalas ucapan selamat," tambahnya lagi.

Menurutnya, yang terpenting adalah nilai dan makna dari SMS, jika dilandasi dengan niat yang baik maka akan mendapat rahmat dan berkat dari Ilahi. "Ini saat yang tepat, untuk melupakan dan memaafkan perselisihan, yang terjadi selama ini akibat perbedaan yang terjadi," pungkas Rahmad Satria.(dng)

Read More

Gagal Panen Jadi Komuditas Politik

*Pemkab Lanjutkan Program Supertoy HL-2

MEMPAWAH, TRIBUN-Gagalnya panen kedua bibit padi Supertoy HL-2, di Purworejo, Jateng, ternyata tidak mempengaruhi Pemkab Pontianak untuk terus membudidayakan varietas baru tersebut di lahan seluas 2000 hektare.
"Gagalnya sekitar 103 Ha lahan di Desa Grabag, Purwerejo, telah dipolitisir menjadi komoditas politik jelang Pilpres 2008, " ujar Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak, HM Zakirin, saat ditemui Tribun, di ruang kerjanya, Senin (8/9). Menurut dia, kosongnya bulir padi penyebab gagal panen harus diteliti secara ilmiah, penyebab dan akar permasalahannya.

Namun ia melihat, dengan pembakaran padi oleh petani, telah terciptakan opini bahwa bibit tersebut telah gagal. "Padahal, Presiden sebelumnya sudah meminta agar jangan dibakar. SHI akan mengganti kerugian akibat gagal panen," tuturnya dengan suara tegas.

Kunci suksesnya penanaman Supertoy HL-2, katanya, terletak pada manajemen nutrisi yang baik. "Jadi penyebabnya bisa saja lahan yang tidak sesuai, atau penyebab teknis lainnya yang dapat diperbaiki," tukas Zakirin lagi.

Walau masih tetap meneruskan penanaman, pemkab akan membuat demonstrasi plot (Deplot) terlebih dahulu. Karena, beberapa petani telah menyatakan kebimbangannya kepada pemerintah daerah dan P4S Alam Cemerlang, yang bertanggung jawab sebagai penyedia nutrisi.

Lahan percontohan tersebut terdapat di Sungai Bundung, Kecamatan Sui Kunyit. "Luasnya hanya beberapa hektar, namun layak sebagai percobaan," timpalnya, sambil mengangguk.

Bagi Zakirin, Supertoy HL-2 merupakan karya anak bangsa, patut untuk dicoba. ôKita seharusnya bangga, untuk berhasil di bidang teknologi, memang terkadang menghadapi kendala,ö ujar pria bertubuh tegap tersebut.
Rencananya, budidaya supertoy HL-2, akan dikembangkan di sentra produksi yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti di Toho, Anjungan, Nusa Pati, Sungai Batang, dan Segedong.

Langsung Dibeli
Sumber Harapan Indopangan (SHI), perusahaan yang bermarkas di Jakarta itu akan menyediakan bantuan berupa bibit, pupuk, dan modal pengolahan lahan sawah. "Agar mendapatkan hasil maksimal, dinas pertanian dan peternakan juga menerjunkan para penyuluh, untuk membimbing para petani.

Bukan itu saja, perusahaan tersebut akan menampung semua hasil panen petani dengan harga Rp 2.500. Padi yang dibeli ini langsung dari hasil panen, tidak perlu dijemur dahulu," jelas Zakirin.

Petani akan sangat diuntungkan, karena setiap kali panen, gabah bisa mencapai 10-15 ton per hektare. Sehingga dihasilkan gabah sekitar 35 ton per hektare dalam satu kali penanaman.

Zakirin optimis, bibit padi Supertoy HL-2, akan berhasil dibudidayakan di Kabupaten Pontianak. Karena, padi yang mampu mencapai tinggi 1,6 meter itu, menggunakan pupuk organik.

"Di tempat kita terdapat pengolahan pupuk organik, tepatnya, oleh P4S Alam Cemerlang, di Sui Bundung," jelasnya dengan wajah serius. Zakirin berkeyakinan, dengan menggunakan bibit yang dikembangkan oleh peneliti GIB, produksi gabah dapat meningkat sekitar 40 persen.

Walau demikian, ia mengingatkan, bibit padi unggul tersebut tidak tepat digunakan di lahan yang terkontaminasi air asin.

TanggungJawab Pemkab
Ketua DPRD Kabupaten, Rahmad Satria, menegaskan, Jika kelak budidaya varietas baru tersebut tidak berhasil, maka pemerintah daerah harus bertanggungjawab. Menurut dia, kegagalan penanaman di Pulau Jawa tersebut, harus dikaji secara ilmiah, untuk mengetahui segala kekurangannya, karena ini adalah teknologi baru.

"Kita harus berani mencoba, jika memang bibit ini dapat meningkatkan jumlah produksi padi di Kabupaten Pontianak," ujarnya pada Tribun di sekertariat DPRD, Senin (9/9) siang.

Namun terlebih dahulu harus ada lahan percobaan untuk menilai tingkat keberhasilan Supertoy HL-2. Setidaknya, lanjut dia, kita harus bangga karena produk ini merupakan hasil karya putra Bangsa Indonesia demi kebaikan masyarakat. "Kita harus melepaskan unsur politis yang melekat akibat kegagalan panen di Purworejo, tidak boleh ada kepentingan golongan atau pribadi," bebernya. (dng)

Read More

Dewan Berdebat Status Agus Salim

* Sidang Paripurna Ditunda

MEMPAWAH, TRIBUN-Pasca pencabutan Pasal 58 huruf q UU No 12 Thn 2008 oleh Mahkamah Kostitusi (MK), menciptakan perbedaan pandangan antara wakil rakyat Kabupaten Pontianak, dalam menanggapi surat pengunduran diri Agus Salim sebagai Bupati.
Sidang Paripurna yang sejatinya membahas penerimaan dewan atas surat edaran pengunduran diri bupati terpaksa ditunda, sambil menunggu aturan hukum yang mengikat atas pencabutan oleh MK.

"Pencabutan tersebut tidak mutlak langsung berlaku, harus melalui mekanisme yang seharusnya," ujar Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, kepada Tribun usai menskors sidang paripurna, Senin (11/8).

Menurut dia, hasil konsultasi dua pimpinan DPRD bersama tujuh pimpinan fraksi, didampingi Plt Sekwan, Mochrizal, ke Departemen Dalam Negeri(Depdagri), membuahkan bahwa DPRD akan menunggu tindak lanjut dari Depdagri. "Keputusan MK harus masuk dalam Lembaran Negara, kemudian bisa saja akan dibuat UU baru oleh DPR RI ," jelas Rahmad.

Ia menegaskan pencabutan oleh MK tidak berlaku surut. "Yang jelas Saudara Agus Salim, telah menyatakan surat pengunduran dirinya dan itu telah direstui oleh Mendagri apa lagi dia sudah mendaftar di KPU. Keputusan MK itu tidak bisa membatalkan," tandas lelaki yang juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pontianak itu.
Ketua Fraksi PPP, H Amin H Aminin, menilai pencabutan berbeda dengan penetapan UU. "Pencabutan MK, berlaku sejak lembaga tersebut mengetuk palu pengesahan, saat pencabutan tersebut diucapkan," ujarnya.

Saat berkonsultasi ke Depdagri, ia bersama aggota DPRD lainnya menemui Kabid Otonomi Daerah, Herman Wira. "Pak Herman Menjelaskan sesuai dengan surat edaran Mendagri, Agus Salim resmi mundur, saat mendaftarkan diri di KPU," tutur pria berkacamata itu.
Dengan demikian, Agus Salim mengundurkan diri setelah MK mencabut Pasal 58 huruf q UU No 12 Thn 2008. "Pada tanggal 4 kemarin, Agus Salim mendaftar sekitar pukul 12:15 WIB, sedangkan MK mencabut pasal tersebut pada pukul 10:53. Jadi ini sangat berbeda dibandingkan kepala daerah lain, dan telah kita informasikan ke Depdagri," papar Amin dengan penuh semangat.

Dengan demikian, menurut dia, H Agus Salim layak menduduki sisa delapan bulan jabatannya. "Kita tunggu saja tapi saya yakin beliau akan menjabat, karena ini kasus berbeda," pungkas H Amin seraya berlalu.(dng)

Read More

Calon Wali Kota Sosialisasi Lewat Blog

Pontianak, Tribun - Bakal calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Pontianak memanfaatkan teknologi internet untuk sosialisasi ke masyarakat. Calon pemimpin Kota Katulistiwa ini memanfaatkan blog gratis untuk meraih simpati 400 ribu lebih wajib pilih di daerha ini.


Pasangan Abduh A Rahim- Muhammad Thaha melalui www.bang-abduh.blogspot.com menampilkan kegiatan sehari-hari pasangan ini. Selain itu, kegiatan parpol pengusung maupun tim pemenangan keduanya juga ditampilkan. Selain lewat blog, aktivitas keduanya juga ditampilkan regular di www.pks-kalbar.or.id, website resmi milik DPW PKS Kalbar.

"Blog ini termasuk kreativitas tim. Dengan teknologi ini, masyarakat bisa menyampaikan langsung komentar berupa saran maupun kritikan yang konstruktif," kata Abduh, Jumat (1/8). Blog yang dikelola Sabaruddin ini diluncurkan sejak 10 Juni 2008 silam.
Hingga kemarin, blog ini telah dikunjungi 621 pengunjung yang tersebar di 24 negara. Mayoritasnya, 536 pengunjung berasal dari Indonesia.

Sementara pasangan yang diusung Golkar, Hersan-Setiawan, menyapa pendukung dan masyarakat Kota Pontianak lewat www.setiawanlim.blogspot.com. Jika melihat content (isi) kedua blog ini, blog milik Abduh tampil 'lumayan' dibanding milik Setiawan.

Postingan artikel maupun berita milik Direktur Politeknik Negeri Kota Pontianak ini di- updating setiap saat. Blog Abduh dilengkapi dengan nama-nama pengelola. Sementara blog milik Setiawan menampilkan tiga foto kegiatan dirinya dengan semboyan Selalu Bersatu. "Kita akan memaksimalkan semua media yang ada untuk menyapa masyarakat," kata Setiawan saat mendaftar di KPU Kota Pontianak lalu.

Untuk tahun 2007, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 25 juta pengguna internet di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan meningkat 40 persen atau sekitar sepuluh juta lebih pada tahun 2008.

Khusus Kota Pontianak, belum ada data resmi pengguna internet. Namun aktivitas sosialisasi kandidat lewat internet termasuk salah satu cara untuk meraih simpati pemilih dari kalangan intelektua yang tinggal di perkotaan.

"Sasaran sosialisasi lewat website khusus berbayar maupun yang gratisan adalah para pemilih dari kalangan akademik. Paling tidak calon yang menggunakan metode sosialisasi ini mendapat kesan menguasai teknologi," kata pengamat teknologi, Ahmad Jazuli.

Saat dimintai tanggapan soal tampilan blog milik Setiawan Lim, Jazuli hanya tersenyum. "Tidak etis mengomentari karya orang lain. Apalagi ini wilayah politis," ujarnya. Menurut dosen Universitas Tanjung Pura ini, meski jumlah pemilih intelektual jumlahnya sedikit, namun mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemilih lain untuk mencoblos pasangan tertentu.

Sementara bakal calon Wakil Wali Kota yang diusung koalisi perahu Demokrat-PKB, Hartono Azas, menyebut pihaknya masih merencanakan sosialisasi lewat dunia maya.Hartono akan mengandalkan strategi sosialisasi lewat pertemuan dengan konstituennya.

"Kami sementara merancang sosialisasi lewat internet. Tapi, untuk sementara, cara yang lebih efektif sosialisasi dengan berbaur langsung dengan masyarakat," kata legislator Partai Demokrat Kota Pontianak ini.

Tidak hanya kedua pasang calon ini, balon wakil wali kota dari PPP dan PKP Indonesia, Paryadi, juga intensif menuangkan pemikirannya lewat blog. Dari penelusuran di internet, legislator PKB ini memiliki dua blog di blogspot dan mutliply. Politisi muda Pontianak ini aktif jadi blogger di www.paryadi.blogspot.com sejak April 2007 silam. Dari postingan artikel maupun penggalan berita yang tampak, tak satu pun yang menyinggung sosialisasi Paryadi bersama pasangannya Sutarmidji menghadapi pilwako.

Sebelumnya pada pemilihan gubernur tahun 1997, Cornelis, juga membuat blog di http://corneliscenter.blogspot.com. Blog tersebut berisi semua berita kegiatan kampanye dan kesehariannya. Kini, blog Cornelis masih terus di-update, terutama seputar kegiatannya sebagai gubernur.

Hal serupa dilakukan Ketua DPRD Kalbar, Rahmad Satria. Ia menyapa para konstituenya lewat http://rahmadsatria.blogspot.com. "Tujuan saya agar lebih dekat dengan konstituen terutama mereka yang menjadikan internet sebagai bagian dari kebutuhan," kata dia. (man/end/kim)

Read More

Kabupaten Pontianak Siaga Satu

KABUPATEN Pontianak saat ini sangat mengkwatirkan, di satu sisi sekdanya sering sakit-sakitan, sedangkan dapat kita lihat pada pengukuhan tadi beberapa posisi asisten telah kosong.
Ditambah lagi, Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang akan mundur untuk mengikuti pilkada 2008. Surat pengunduran diri kedua pejabat negara tersebut telah sampai di meja saya selaku ketua DPRD.

Bupati yang akan mundur ini seharusnya telah menunjuk asisten-sisten yang defenitif demi kelangsungan pemerintahan yang lancar.
Dapat dikatakan, Kabupaten Pontianak ini dalam posisi siaga satu, dan saya melihat bupati yang sekarang sangat tidak bijak. Bahkan, ada pejabat yang dipindahkan, padahal pejabat tersebut sudah menjelang pensiun sementara posisi asisten tersebut kosong.

Yang mengherankan adalah, kenapa pengisian SOPD itu baru sekarang, tidak dilakukan jauh hari sebelumnya. Belum lagi, SK gubernur mengenai pengisian jabatan eselon II ini belum turun.

Sementara dewan, telah menyusun dan mensahkan SOPD beberapa bulan yang lalu, sedangkan pelaksanaannya baru sekarang bukannya dalam waktu singkat setelah resmi disahkan.

Saya bingung dengan tata cara dan aturan pengukuhan yang dilakukan bupati ini untuk pelantikan eselon tentunya harus ada persetujuan dari gubernur.
Dengan status beberapa pejabat eselon II yang belum defenitif, seperti Plt Sekretaris Dewan, maka masyarakat yang akan menjadi korban, pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menurun.

Sebagai lembaga legislatif, kami hanya dapat memberikan masukan dan pemikiran, serta pengawasan, namun untuk menentukan pejabat eselon II kami tidak memiliki wewenang.
Seperti ada tembok, yang membatasi kami untuk ikut campur, karena kebijakan itu adalah ranah eksekutif. Harapannya, semoga SK gubernur tentang pejabat eselon II segera turun, sehingga tidak adalagi pelaksana tugas atau pelaksana harian untuk kepala dinas, kepala kantor, dan kepala badan.(dng)

*Rahmad Satria: Ketua DPRD Kabupaten Pontianak

Read More

Formulir Bukan Ukuran

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pontianak, Munir Putra, mengatakan banyak formulir pendaftaran cabub dan cawabup yang diambil bukan cerminan dari jumlah Balon Bupati yang akan bertarung. "Sebagian balon bupati yang telah mengambil formulir belum memiliki balon wakil bupati," ujar Munir di sekertaraiat KPU , Jumat (25/7).

Menurut dia, hanya pasangan balon yang diusung PDIP yang jelas berpasangan, yaitu Suryansyah dan Marcellus.

Sementara, balon bupati dari Partai Golkar, H Ria Norsan, belum dapat dipastikan pasangan yang akan maju, meski Rubijanto, yang santer disebut sebagai wakilnya ikut mendaftar juga dengan membawa bendera PDK dan PAN. "Sepengetahuan saya, Golkar belum menentukan pasangan untuk Bapak Ria Norsan. Jika mereka koalisi, tentu ada mekanismenya," ungkapnya seraya tersenyum.

Apa lagi, lanjut Munir, Ketua DPD II Partai Golkar, Rahmad Satria, turut mengambil formulir pendaftaran juga sehingga belum jelas balon wakil bupati dari partai bergambar pohon beringin itu.

Sedangkan untuk koalisi partai-partai kecil yang telah mengambil formulir belum memberikan dokumen deklarasi koalisi kepada KPU. "Meski Koalisi Perak, yang mengusung H Husni Thamrin, menurut perhitungan koalisi telah memenuhi jumlah suara sah untuk mengikuti pilkada, namun satatus koalisi belum jelas," ungkapnya lagi.

Begitu juga dengan H Agus Salim yang diusung oleh PPP, ia belum memiliki pasangan, namun pada jurnal pengambilan formulir pendaftaran, terdapat dua pengambilan atas nama Bupati Kabupaten Pontianak tersebut. "Formulir yang diambil Agus Salim pada 22 Juli, memang untuk dirinya. Sementara yang diambil pada 24 Juli, meski atas namanya namun diperuntukkan bagi pasangannya yang sampai sekarang belum ditentukan," timpalnya seraya membolak-balik buku diatas meja.

Sampai Jumat, pukul 11:00 WIB, jumlah formulir pendaftaran yang telah diambil di KPU sebanyak sebelas lembar. Jumlah sebanyak ini, dikarenakan beberapa balon wakil bupati dari partai yang sama, turut mengambil formulir. "Untuk persiapanlah, karena penutupan pengambilan formulir pendaftaran adalah sampai tanggal 28 Juli," tutur pria bertubuh kurus itu.

Tapi menurut Munir, kepastian jumlah pasangan balon yang bertarung, dapat dipastikan setelah formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU.(dng)

*Munir Putra: Ketua KPU Kabupaten Pontianak

Read More

H Dudung Agus Suharto: Rahmat Kalah Populer

Rakerda Partai golkar 22 Juli, yang menetapkan H Ria Norsan sebagai calon Bupati Kabupaten Pontianak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Meskipun, hasil tersebut diputuskan tanpa kehadiran DPD II, perwakilan kecamatan, serta sayap organisasi Golkar, penetapan tersebut tidak melanggar AD/ART partai Golkar.

Mengenai terpilihnya Bang Norsan, karena merupakan pertimbangan dari hasil dari survey yang dilakukan oleh Partai Golkar. Pada Survey tersebut, popularitas Ria Norsan menduduki peringkat pertama, disusul H Agus Salim, dan Rahmad Satria.
Dengan berpegangan pada itu DPP Golkar lebih mengunggulkan H Ria Norsan, dibandingkan Bang Rahmad.

Terlepas dari valid tidaknya hasil dari lembaga survey tersebut, tapi itulah pegangan data yang digunakan DPP Golkar. Sebab itu wajar saja perwakilan DPD II Golkar Kabupaten Pontianak dan sebagian pengurus kecamatan, serta sayap organisasi, walk out dari Rakerda yang dilaksanakan 22 Juli. Bila hanya menetapkan calon bupati berdasarkan hasil survey, tidak perlu ada pembukaan pendaftaran Balon Bupati yang dilakukan oleh tim penjaringan partai.

Toh, nantinya DPP Golkar memutuskan calon berdasarkan hasil survey, bukan melalui aspirasi kader Golkar dari level bawah.

Walau timbul kekecewaan dan gejolak di pengurusan Partai Golkar Kabupaten Pontianak, atas keputusan Rakerda tersebut, Sudah selayaknya sebagai kader partai yang loyal, kepengurusan disemua tingkat mengawal hasil Rakerda agar sukses di pemilu bupati mendatang.

Hal ini demi kebaikan partai, untuk tetap menjaga agenda Pemilu Presiden 2008 dan Pemilu legislatif 2009.(dng)

*Ketua Tim Penjaringan Balon Bupati Golkar.

Read More

Rahmat Pendam Rasa Kecewa

* Rakerda Golkar Usung Ria Norsan
* DPC Golkar Kabupaten Pontianak Walk Out

MEMPAWAH, TRIBUN - Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria, mengatakan dirinya tetap loyal dengan keputusan Rakerda penetapan balon bupati partai Golkar, Selasa (22/7) kemarin. Meskipun putusan itu menetapkan H RiaNorsan sebagai calon bupati yang diusung pada pemilu bupati kabupaten Pontianak.

"Rasa kecewa memang ada, tapi saya tetap merapatkan barisan kepengurusan Golkar agar suara kader kami tidak pecah pada pilbup mendatang," ujar Rahmad Satria saat di temui di Gedung DPD II Golkar Mempawah, Rabu (23/7).

Menurut dia, hasil Rekerda yang dilaksanakan di Gedung Zamrud Pontianak, merupakan hasil final dan memenuhi AD/ART Partai Golkar, meski saat itu perwakilan DPD II dan beberapa pengurusan DPC Golkar Kabupaten Pontianak walk out dari acara tersebut. "Harus dimaklumi tindakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari kader Golkar ditingkat kabupaten dan kecamatan," timpal pria yang juga Ketua DPRD Kabupaten Pontianak itu.

"Rasa kecewa harus dipendam, loyalitas diperlukan demi menyatukan suara. Saya berharap teman-teman di DPD II berpendapat demikian," tambah Rahmad seraya tersenyum.
Kader yang walk out merupakan perwakilan yang mendukung pencalonan Rahmad Satria sebagai calon bupati. Aksi meninggalkan gedung, dilakukan karena Rakerda yang sejatinya dilaksanakan 21 Juli terpaksa diundur keesokan harinya karena anggota DPP Golkar yang belum hadir.

Seorang pengurus DPD II Kabupten Pontianak, yang tidak ingin namanya disebutkan, menjelaskan, terdapat indikasi lobi yang dilakukan kubu Ria Norsan pada DPP Golkar. "Pengunduran ini bukan kejadian pertama, pada Rakerda 11 Juli yang lalu juga diundur karena perwakilan DPP Golkar yang tidak hadir," tuturnya.

Ini bermakna, hasil Rakerda 22 juli praktis hanya diputuskan oleh perwakilan DPD I dan DPP Partai Golkar, tanpa dihadiri wakil partai Golkar dari Kabupaten Pontianak beserta perwakilan kecamatan, dan tanpa sayap organisasi Golkar kabupaten.
Sumber yang dapat dipercaya itu, juga mengatakan, Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar, Zulfadli, tidak dapat berbuat banyak untuk menyalurkan aspirasi kader Golkar Kabupaten Pontianak, karena mendapat tekanan dari DPP untuk mendukung pencalonan Ria Norsan sebagai calon kuat.

Walau demikian, kepengurusan DPD II, masih memperjuangkan agar Rahmad Satria, diusung menjadi calon wakil bupati dari Partai Golkar.
Sementara itu, seorang anggota tim Ria Norsan, H Tri Jayadi, mengatakan hasil Rakerda telah sesuai prosedur, dan keputusan Ria Norsan sebagai calon bupati yang diusung Partai Golkar adalah sah.

"Saya tidak mengetahui tentang lobi-lobi yang santer terdengar, yang pasti ini hal biasa dalam dunia politik," tutur Tri sambil menghisap sebatang rokok.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menyatukan suara kader Golkar yang ada di Kabupaten Pontianak, hingga akan membuka peluang kemenangan pada Pemilu Bupati yang akan diselenggarakan 25 Oktober mendatang.(dng)

Read More

Golkar Utamakan Kader Pertai

*Balon Bupati KKR Ditetapkan 28 Juli
PONTIANAK, TRIBUN - Partai Golongan Karya akan mengutamakan kadernya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota. Meskipun demikian, hasil survey dan kekuatan massa juga menjadi pertimbangan dalam mengusung bakal calon (balon).

"Kebijakan tersebut kita ambil karena selama ini Partai Golkar kalah di sejumlah pemilihan kepala daerah. Kita tentu saja tak menginginkan peristiwa tersebut terulang kembali," kata Daud Montain, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Selasa (22/7).

Daud mengatakan pertimbangan lain, partai juga akan melihat hasil survey LSI tentang popularitas calon. "Harap diingat, survey bukanlah satu-satunya sumber pertimbangan. Di kalangan internal partai, masih akan diuji apakah calon tersebut memiliki massa yang kuat serta kinerja dan loyalitas partai yang tinggi," ujarnya saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Kalbar kemarin.

Rapimda tersebut untuk menetapkan calon bupati Kabupaten Pontianak dan berjalan alot. Semula, Rapimda dijadwalkan Selasa (22/7) pukul 09.00 WIB di Gedung Zamrud Khatulistiwa. Namun, menjelang pukul 12.00, belum ada tanda-tanda rapat tersebut akan dimulai. Daud mengatakan, bakal calon (balon) yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Pontianak masih dibahas di lantai dua.

"Ada dua balon, yakni Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria dan Wakil Ketuanya, Ria Norsan. Keduanya ingin nomor satu, jadi rapat masih berlangsung cukup rumit untuk memutuskan satu dari keduanya," ujar Daud.

Dia masih belum bisa memastikan, apakah akan diadakan voting atau aklamasi dalam penentuan siapa di antara kedua balon tersebut yang dipercaya menggunakan perahu ini.
Daud menceritakan, rapat tertutup tersebut dihadiri dua Pimpinan DPD Partai Golkar Kabar, yakni Zulfadhli dan Ketua Bappilu Awang Sofian Razali. Dari DPP Partai Golkar ada Husni Thamrin dan Natsir Mansyur.

Sekitar pukul 12.30, Rahmad Satria terlihat keluar dari ruangan. Ketika Tribun mendekat hendak mewawancarainya, ia segera menolak. "Waduh wartawan, saya lagi pusing!" ujarnya singkat.
Gadung yang merupakan kantor DPD Partai Golkar tersebut memang terasa lengang. Tak banyak kader beringin yang hadir.

Daftar presensi pun sebagian besar kosong, hanya ada tiga tanda tangan yang terisi. Dalam daftar hadir itu, sudah tertulis nama-nama peserta yang memiliki hak suara dalam Rapimda. Sebanyak 10 orang dari Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Pontianak, lima dari DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, dan sepuluh dari DPD Partai Golkar Kalbar.

Sebelumnya, partai beringin sudah menetapkan Calon Bupati Kabupaten Sanggau Arsen Rickson pada 11 Juli. Di hari yang sama, ditetapkan Calon Wali Kota Pontianak Gusti Hersan Aslirosa.

Untuk Kabupaten Kubu Raya (KKR) penetapan calon bupati direncanakan 28 Juli. Belum diketahui secara pasti siapa saja kader Partai Golkar yang akan maju dalam pilkada kabupaten termuda itu.
"Memang sudah ada yang mengemuka, misalnya Masdar. Tetapi ternyata dia maju sebagai calon wakil," kata anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kalbar, Daud Montain.

KPU Kubu Raya akan membuka pendaftaran calon bupati mulai 29 Juli. Tetapi, Daud mengatakan, tidak masalah calon dari Partai Golkar baru ditetapkan sehari sebelumnya.
Masih ada batas waktu seminggu bagi calon yang nanti diputuskan untuk melakukan persiapan dan pendaftaran. Setelah penetapan itu, barulah calon tersebut bisa menentukan siapa wakilnya.

"Tentu pertimbangan tentang wakil berasal dari calon bupati. Kita akan pertimbangkan, siapa yang dia ajukan. Selanjutnya tetap akan ada proses penentuan, berdasarkan mekanisme internal partai," kata Daud. (end)

Read More

Siapkan Pidato Terakhir

*Agus Salim Daftar ke KPU 2 Agustus

MEMPAWAH TRIBUN - Agus Salim menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Pontianak pada Agustus mendatang, terkait rencananya mencalonkan diri kembali menjadi bupati priode 2008-2013.
Pernyataan tersebut disampaikannya di kantor bupati usai melepas Kontingen Mempawah mengikuti Festival Majelis Adat Budaya Melayu di Sanggau, Minggu (20/7) kemarin. "Kemungkinan awal Agustus saya telah mengundurkan diri," ujarnya.

Dipaparkannya bahwa telah menyiapkan pidato terakhir untuk para para pegawai di pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Pontianak. "Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa, oleh karena itu saya secara pribadi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak atas segala kesalahan yang saya perbuat selama menjabat sebagai bupati," ujarnya.

Dia berulang kali menekankan, roda pemerintahan dan proses pembangunan harus tetap berjalan, meski tidak ada bupati dan wakil bupati. Karena masih ada Sekda sebagai jabatan tertinggi bagi PNS.

Pidato perpisahan tersebut, menurut dia, telah siap disampaikannya tapi tergantung jadwal dari dewan. Karena perangkat dewan masih berbenah dan belum diagendakan. "Dalam surat pengunduran diri saya dijelaskan akan mendaftar ke KPU pada 2 Agustus mendatang," ujarnya.

Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembanunan (PPP) Muhammadiyah menuturkan, sudah sepatutnya Agus Salim mengundurkan diri
sebagai kepala daerah karena mencalonkan lagi.
"Jika dia mau maju harus mundur dulu dari jabatannya sebagai Bupati. Itu sudah merupakan aturan main. Dan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah diatur," paparnya.

Dia menjelaskan, sebaiknya pidato terakhir telah disampaikan jauh hari. Dengan demikian Agus Salim bisa lebih fokus pada tahapan Pilkada. "Sebelum mundur itulah pidato terkhir harus sudah disampaikan. Keluar tidaknya SK Mendagri ia harus mundur," jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, mengatakan memang sebaiknya demikian apalagi partai telah mengusung nama calon tersebut. "Dalam ketentuan dan tatacaranya sudah demikian. Selain itu dilarang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Makanya diharuskan mundur sebelum mendaftar ke KPU," katanya kepada Tribun melaui via seluler, Minggu (20/7). (din)

Read More

Bangun Infrastruktur Dulu

PEMBENAHAN lokasi wisata, khususnya wisata laut jangan sampai salah sasaran. Seperti yang terjadi saat ini. Pemkab Pontianak mengeluarkan dana untuk membeli kapal ferri yang digunakan sebagai penyebrang ke Pulau Temajo.

Sementara saat ini infrastruktur seperti steigher tempat penyandarannya di Pantai Kijing sudah dua tahun belum selesai juga dan cenderung terkendala. Akhirnya kapal yang dibeli itu menjadi sia-sia, hanya menyandar saja di Pelabuhan Kuala dan menjadi besi tua.

Seharusnya, penggunaan dana diutamakan untuk membangun infrastruktur dulu, baru membeli kelengkapan wisata lain. Tanpa Steigher, Ferri itu tidak ada gunanya. Selain itu, pemkab harus dapat merangkul investor untuk membangun, fasilitas wisata seperti hotel dan arena hiburan, karena daerah juga memiliki keterbatasan anggaran.

Untuk promosi tempat wisata, pengelola pantai bersama pemkab, harus memanajemen dengan baik, agar terselenggara acara akbar di Pantai kijing secara rutin. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan even organizer yang profesional, sehingga mereka bisa mendatangkan artis terkenal, atau menyelenggarakan kegiatan bertaraf nasional di Pantai kijing, tentu lokasi itu akan rama kembali.

Tentunya, pemilik kantin serta masyarakat yang mencari nafkah dipantai tersebut harus ramah kepada wisatawan, menjaga keamanan, sehingga pengunjung betah berlama-lama di pantai serta mempunyai niat untuk kembali berkunjung.

Pemerintah daerah tidak boleh lupa untuk membantu para pemilik kantin mengenai permodalan, agar usaha kecil ini, dapat berkembang, maju, dengan menata lokasi usaha mereka seindah dan sebaik mungkin. Masyarakat Kabupaten Pontianak juga harus dibudayakan untuk memanfaatkan lokasi wisata lokal agar bangga dengan aset daerah bukannya malah menghabiskan uang, dengan membeli produk di mal-mal.(dng)

Read More

Rahmad dan Norsan Sama Kuat

*Perebutan Perahu Golkar
Rahmad dan Norsan Sama Kuat

MEMPAWAH, TRIBUN-Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon (Balon) Bupati DPD II Golkar Kabupaten Pontianak, Dudung Agus Suharto, sangat berharap kemelut perebutan sampan Golkar untuk mengikuti pemilu bupati Kabupaten Pontianak, tidak menimbulkan bentrok antarkader Partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

"DPP Partai Golkar menilai, terdapat dua kandidat yang sama kuat, yaitu, Rahmad Satria dan H Ria Norsan. Jadi, pemilihan balon ditunda sampai 21 Juli mendatang," Jelas Dudung kepada Tribun saat ditemui di rumahnya, Senin (14/7) pagi. Ia menjelaskan, kedua kandidat tersebut memiliki pendukung setia di tubuh Golkar. Sehingga, perebutan dan penggalangan dukungan ditingkat kabupaten dan kecamatan tidak terelakkan.

"Apapun hasil pada Rapim Golkar yang akan diadakan 21 Juli, kedua kandidat harus menerima hasilnya dengan legawa. Diharapkan tidak terjadi bentrok," tegas pria berkulit putih tersebut.

Ditanyakan mengenai isu DPP Golkar yang lebih mengunggulkan H Ria Norsan, dan Golkar tingkat Kabupaten yang menjadi basis kekuatan Rahmad Satria, Dudung hanya tersenyum saja. "Nanti kita lihat hasilnya saja, Partai Golkarkan punya aturan main kok," ujarnya seraya menyandar kedinding rumah.

Dia menerangkan, proporsi penilaian balon bupati dari DPP (pusat) sebesar 20 persen, DPD I (provinsi) 20 persen, DPD II (kabupaten) 30 persen, untuk DPC (kecamatan) 20 persen, sedangkan sayap organisasi Golkar sebesar 10 persen.
Tetap ngotot

Di tempat terpisah, Rahmad satria yang juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pontianak, menuturkan, ia berharap tidak ada perpecahan di tubuh Golkar, karena hanya akan memperlemah dukungan yang akan diberikan konsituen pada pemilu bupati mendatang.

"Kita mengutamakan musyawarah, jika kita bisa bersatu dan tambah kuat, tidak ada salahnya menjadi satu pasangan," kata Rahmad, saat ditemui Tribun di rumahnya.
Namun yang menjadi problem, lanjutnya, kedua figur ini belum bersedia menjadi nomor dua atau balon wakil bupati. "Kalau masih sama-sama ngotot kita voting saja pada rapim 21 Juli," timpal Ketua DPRD Kabupaten pontianak itu dengan santai.

Sementara itu, H Tri Jayadi, dari kubu Norsan, menegaskan, bahwa tim suksesi H Ria Norsan tetap memperjuangkan Ketua BPD Gapensi Kalbar itu menjadi balon bupati. "Sejak awal Bang Norsan sudah menyatakan akan menjadi nomor satu dan mencari balon wakil bupati dari kaum birokrat. Jadi, peluang keduanya untuk bersanding sangat kecil," tutur Jayadi, Senin sore di posko Norsan, Mempawah. Namun, ia juga tidak menampik bisa saja terjadi lobi antara kedua tokoh Golkar itu.

"Walau demikian, kami pendukung di tingkat bawah, berharap Pak haji tetap dengan tujuan pertama, menjadi balon bupati," tambah Jayadi.
Disinggung mengenai kemungkinan perselisihan di antara kader Partai Golkar, ia meyakinkan, bahwa kubu Norsan akan selalu mengikuti aturan main partai dan mengutamakan perdamaian, dalam menyingkapi hasil apapun pada rapim 21 Juli nanti.(dng)

Read More

Status Rekening Tak Jelas

* Laporan Keuangan APBD 2007
* BPK Temukan Delapan Kejanggalan

MEMPAWAH, TRIBUN-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Pontianak, Mudjijono, menyatakan telah memberi batas waktu 60 hari bagi DPRD dan Pemkab menindaklanjuti laporan APBD 2007. "Laporan keuangan itu wajar, namun kita menemukan delapan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti DPRD," ujarnya pada Tribun usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD, Senin (14/7).

Menurut dia, terdapat beberapa kejanggalan yang perlu diperbaiki dan dipertanggungjawabkan, diantaranya, Realisasi belanja, penggunaan dana yang tidak dibukukan, rekening yang tidak jelas statusnya, aset tanah, serta penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar.

"Jika tenggang waktu itu tidak dipatuhi maka akan ada sanksi adminitratif," tegas Mudjijono. Lebih lanjut dikatakannya, jika DPRD mendapat kesulitan untuk menindaklanjuti laporan pemeriksaan itu, sebaiknya berkonsultasi dengan BPK RI .
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kabuaten Pontianak, Rahmad Satria, menyayangkan atas delapan temuan BPK tersebut. "Kita turun satu peringkat, pada laporan keuangan 2006, BPK menyatakan wajar tanpa pengecualian. Namun Laporan Keuangan 2007 menjadi wajar dengan beberapa temuan," kata Rahmad Satria di ruang kerjanya.

Delapan temuan BPK tersebut, Lanjut Rahmad, sangat signifikan sehingga harus segera dibahas oleh DPRD dan instansi-instansi terkait seperti kejaksaan negeri, dan pihak kepolisian. "Kita akan serahkan kepada aturan dan mekanisme yang sebagaimana mestinya," pungkas Ketua DPRD ini.

Mengenai tindaklajut yang akan dilakukan, DPRD akan membahasnya dalam laporan pertanggung jawaban oleh Bupati selaku pimpinan eksekutif. "Dari LPJ tersebut baru kita dapat membentuk Pansus dan itu merupakan hasil dari musyawarah anggota DPRD," tuturnya seraya tersenyum.

Politisi Golkar tersebut, mengatakan akan secepatnya menyelesaikan temuan BPK tersebut. "Waktu 60 hari itu adalah kewajiban, bila perlu kami akan bekerja pada malam hari untuk menyelesaikan tindak lanjutnya," tegas Rahmad dengan wajah serius.
Bupati Kabupaten Pontianak, H Agus Salim, ketika ditemui usai usai mengikuti acara penyerahan LHP, menyatakan lebih dulu akan melakukan pembahasan dengan pihak DPRD untuk menindak lanjuti laporan BPK tersebut.(dng)

Read More

Ditunggu Audit BPK

* Pelantikan 20 Anggota PAW DPRD
Ditunggu Audit BPK
MEMPAWAH, TRIBUN - Setelah sekian lama vakum dari berbagai sidang, karena anggota DPRD yang tidak memenuhi kuorum, akhirnya 20 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD, resmi dilantik. Prosesi pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria, dalam Rapat Paripurna Istimewa yang bertempat di rumah rakyat DPRD Kabupaten Pontianak, Selasa (8/7) pagi .

"Dengan demikian dewan sudah kuorum, secepatnya sampai minggu depan kita akan melaksanakan sidang paripurna istimewa, membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK," ujar Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, ditemui usai pelantikan.

Rahmad menambahkan, tugas dewan, masih bertumpuk, diantaranya, membahas anggaran perubahan APBD 2008, Penetapan APBD 2009, LKPJ bupati, serta pekerjaan rutin lainnya. Dia merasa lega karena dewan bisa kembali bekerja, sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya.

Di tempat terpisah, Plt Sekertaris DPRD, Mochrizal, membenarkan bahwa BPK sudah lama menunggu hasil pembahasan LHP. "BPK sudah lama meminta LHP itu agar dibahas, LHP itu merupakan audit keuangan tahun 2007," ujar Mochrizal, ditemui di ruang kerjanya. Ia menambahkan, sebelum melakukan kegiatan rutin, anggota dewan akan melaksanakan rapat kerja, menentukan agenda kerja DPRD.

Bupati Kabupaten Pontianak, H Agus Salim, yang turut hadir dalam acara pelantikan berharap, dengan terpenuhinya kuorum, dewan dapat segera membahas anggran perubahan APBD 2008.

"Anggaran perubahan ini penting, karena kita akan segera melaksanakan Pilkada. Dana yang tersedia di APBD 2008 tidak mencukupi untuk pelaksanaan," tutur H Agus Salim, kepada Tribun, di gedung DPRD. Dalam APBD 2008, kata dia, dana yang tersedia untuk pemilu Bupati hanya sebesar Rp 7,7 miliar, sedangkan setelah perhitungan kembali ternyata sebesar Rp 19,2 miliar.

"Kita berharap, pembahasan anggaran perubahan diprioritaskan karena menyangkut kesuksesan pesta demokrasi yang tidak lama lagi diselenggarakan," tambahnya sambil tersenyum.

Anggota PAW DPRD yang baru dilantik, Amon Amed, mengatakan ia siap melaksanakan tugas yang akan dijalankan selama 14 bulan masa baktinya. "Bagi saya ini adalah amanah, jadi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Meski hanya 14 bulan saja, saya akan berusaha berbuat untuk rakyat," kata Amon, saat ditemui di gedung PGRI Mempawah.

Menurut dia, dengan telah memenuhinya kuorum di DPRD, maka tugas dewan dapat kembali berfungsi. "Jadi masyarakat, tidak lagi menunggu dewan untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dilaksanakan," tambah pri asal toho ini sambil menghisap sebatang rokok.(dng)

Read More

Bisa Kembali Bertugas

Rahmad Satria
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak.Tribun/Dasa Novi Gultom.

DPRD bisa kembali bertugas, karena sekarang anggota dewan telah memenuhi kuorum. Dengan bertambahnya 20 anggota baru, dewan yang ada sudah lebih dari dua pertiga, yaitu 34 anggota dari jumlah dewan yang seharusnya 45 orang.
Untuk sisa 11 orang yang belum dilantik, masih dalam proses verifikasi KPU dan administrasi SK dari Gubernur. Proses ini paling lama Januari 2009, karena setelah delapan bulan tidak melakukan tugas kedewanan, tidak diperbolehkan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) lagi.

Sebelumnya, kita akan melakukan rapat kerja untuk menetapkan agenda yang dilakukan oleh anggota dewan. Mungkin minggu depan, tugas pertama kita mengadakan sidang paripurna istimewa untuk menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK, yang selanjutnya kita akan membahas lembar pertanggungjawabannya. Dewan masih memiliki kerja yang banyak, yaitu, pembahasan anggran tambahan 2008, LPJ Bupati, dan pembahasan APBD 2009.(dng)

Read More

Tidak Dialiri Listrik

* Pembangunan 1000 Ruko Tertunda
* PLN Belum Terima Pengajuan

PINYUH, TRIBUN - Pimpinan PT Patoka, Terdy Mengko, mengungkapkan gara-gara tidak tersedianya pasokan listrik dari PLN, pembangunan 1000 ruko Permata Indah Sui Pinyuh terpaksa tertunda. "Bagai mana saya mau meneruskan pembangunan untuk 40 ruko yang telah dibangun saja tidak bisa dialiri listrik," ujar Terdy Mengko saat ditemui di kantornya, Rabu (9/7).

Pria yang biasa dipanggil Ameng ini menjelaskan, ruko tersebut dibangun diatas lahan 29 hektar dan telah dilengkapi dengan fasilitas jalan dua jalur. Jalan tersebut menghubungkan jalan ke Pontianak dan Jalan ke Anjungan, dengan panjang jalan sekitar 1 km. "Sayangnya jalan tersebut tidak ada penerangan karena tidak ada aliran listrik, hanya tiang-tiangnya saja berdiri sia-sia," jelasnya.

Dari PT Patoka sendiri, lanjut Ameng, telah mengajukan permohonan ke PLN sejak tahun 2007. Namun hingga sekarang listrik belum juga terpasang dengan alasan kurangnya daya dan tidak ada meteran. Akibatnya, dari 40 ruko yang baru selesai dibangun hanya tiga ruko yang terjual dan telah ditempati.

"Saya serius membangun master plan 1000 ruko ini. Bahkan saya telah membangun akses jalan dua jalur dahulu sebelum mendirikan ruko," terang Ameng. Menurut dia jalan tersebut telah memakan biaya sekitar Rp 2 miliar. Dia menyayangkan hanya karena persoalan litrik membuat pasaran ruko seharga Rp 300 juta per unit itu jadi terhambat.

Distribusi PLN Ranting Mempawah, Razi, mengatakan bahwa hingga saat ini PT Patoka belum pernah mengajukan permohonan resmi dari pemasangan listrik. "Kalau sudah mengajukan, diajukan kemana? Selama ini, saya belum pernah menerima permohonan pemasangan listrik dari PT Patoka," ujar Razi pada Tribun di ruang kerjanya.
Dia memperkirakan, PT Patoka telah salah mengajukan permohonan karena yang ada di Sui Pinyuh hanya pos jaga PLN. "Permohonan tidak bisa hanya dengan lisan, harus ada permohonan resmi," tambah pria berkulit gelap itu.

Menurut Razi, jika permohonan pemasangan daya listrik telah masuk, tentu PLN akan memproses sesuai aturan yang berlaku. "Kami siap untuk pemasangan komplek Permata Indah, apa lagi ini rencananya akan menjadi kompleks besar," tuturnya sambil mengangguk-angguk.

Bila permohonan telah sampai di PLN Ranting Mempawah, maka kemudian akan ditujukan ke PLN Cabang Pontianak untuk di proses. "Pada prinsipnya, kita tidak pernah menghambat pengajuan pemasangan aliran listrik," timpal Razi.

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, ketika dihubungi Tribun mengatakan tidak dapat memberi komentar, karena belum mempelajari masterplan Kompleks 1000 ruko Permata Indah. "Saya tidak bisa berkomentar sekarang, karena nanti salah bicara, materi masterplan 1000 ruko harus saya pelajari dahulu," katanya.(dng)

Read More

Dukungan SMS Ayu Berubah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


Banyaknya peserta Audisi KDI 5, membuat ada perubahan terhadap dukungan SMS kepada para kontestan KDI. Dimana satu-satunya wakil Kalbar asal Kabupaten Pontianak, Ayu Sonata, terpaksa mengubah dukungan SMS dengan ketik Sonata kirim ke 6288.


“Salah satu peserta dari Bali, juga bernama Ayu. Maka panitia audisi KDI 5 mengadakan undian siapa yang berhak menggunakan nama Ayu. Ternyata terpilih peserta dari Bali. Maka dukungan SMS pertama ketik Ayu kirim ke 6288 batal,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, via telepon, Selasa (16/4), kemarin.

Untuk itu, Rahmad Satria, mengharapkan, tim sukses pendukung, Ayu Sonata, untuk segera menginformasikan kepada masyarakat Kalbar, khususnya Kabupaten Pontianak, atas perubahan tersebut, agar tidak terjadi kesalahan memberikan dukungan.

“Informasi ini, harus segera disampaikan, apalagi audisinya hanya tinggal menunggu hari, karena 20 April, seluruh kontestan sudah mulai diseleksi. Dan menurut jadwal dari panitia, 30 April, Ayu Sonata, akan tampil di Gerbang KDI 5, dan akan disirkan Televisi Pendidikan Indonesia,” katanya.

Read More

SDM PPL Terus Ditingkatkan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


Dalam upaya penataan lembaga penyuluh pertanian. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak berusaha memperdayaan Sumnber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian melalui pendidikan lanjutan bagi para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sehingga mampu memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ditahun 2008 ini, kita akan melakukan pertemuan dengan penyuluh mengenai program repitalisasi pertanian, dimana program ini sudah masuk tahap pemantapan dalam arti ada 5 program inti, pertama penataan kelembagaan penyuluh, peningkatan kwantitas dan kwalitas penyuluh, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluh, peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, pengembangan terjalin kerjasama penyuluh dan organisasi,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak, Ir. H. M. Zakirin, ditemui beberapa waktu yang lalu.

Dilakukannya penataan kelembagaan penyuluh, terlebih dahulu disebabkan seluruh personil penyuluh dari propinsi, kabupaten, sampai ditingkat kecamatan dan desa itu difasilitasi, dengan adanya biaya operasional dan tunjangan-tunjangan lainnya termasuk juga kelembagaannya seperti wadah penyuluh pertanian.

“Jika tidak ada wadah, maka akan kita bangun. Dan jika memang sudah ada akan kita rehab. Kebutulan sumber dananya ada dari dekon dan dana dari bantuan dari luar negeri jadi intinya pemberdayaan penyuluh dan petani melalui teknologi dan informasi pertanian tentu saja sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Read More

Rencanakan Nonton Bareng Ayu Sonata

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Demi memberikan dukungan kontestan KDI 5 asal Kabupaten Popntianak, Kalbar, Ayu Sonata. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, berencana mengadakan nonton bareng menyaksikan aksi panggung, Ayu Sonata, sekaligus memberikan dukungan SMS.

“Kita harus bangga, memiliki putri daerah yang memiliki potensi dan bakat yang perlu dikembangkan, apalagi keberhasilan, Ayu, menuju gerbang KDI 5 membawa nama baik daerah,” kata Legislator Partai Golkar tersebut.

Maka dari itu dia akan merencanakan melaksanakan nonton bareng, sekaligus memberikan dukungan untuk keberhasilan, Ayu Sonata, agar bisa berhasil sampai partai puncak kontestan KDI 5.

“Kita lihat situasi dan kondisi dulu, melaksanakan nonton bareng bisa saja dilaksanakan di Rumah Dinas DPRD atau di terminal Mempawah. Untuk itu masyarakat jangan lupa memberikan dukungan dengan ketik KDI spasi Ayu kirim ke 6288,” tegasnya.

Read More

Majukan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pontianak

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Prestasi olahraga di kabupaten Pontianak, setelah pemengkaran harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak. Dimana akibat pemengkaran mengakibatkan banyak atlet berprestasi yang membela Kabupaten Pontianak, harus pindah ke Kabupaten Kubu Raya (KKR).


“Setelah pemengkaran tentunya, pemerintah daerah harus meperhatian kemajuan olahraga di Kabupaten Pontianak. Karena setelah pemekaran banyak atlet-atlet berprestasi harus pidah ke Kubu Raya. Untuk itu perlu pembinaan dan pencarian bakat-bakat yang berprestasi di seluruh bidang olah raga di kabupaten Pontianak,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, dikonfirmasi saat menghadiri Partai Final Open Tournament Sepak Bola Rahmad Satria Cup, Sabtu (5/4), kemarin di Lapangan Persikas Kuala Secapah.

Maka pertandingan sepak bola merupakan satu cara mencari pemain berbakat dan bibit-bibit berprestasi di cabang sepak bola agar prestasi sepak bola Kabupaten Pontiaak semakin maju. Bukan hanya sepak bola saja, tetapi cabang olahraga lain juga harus sering dilaksanakan pertandingan melalui event-event yang didukung pemerintah Kabupaten Pontianak, agar melahirkan pemain-pemain handal di seluruh cabang olahraga.

“Melalui event-event seperti ini, tentunya akan melahirkan seorang pemain yang bebakat, yang nantinya kita bina untuk menjadi atlet yang bisa mewakili Kabupaten Pontianak baik ditingkat daerah maupun nasional. Selain itu cabang olahraga lain juga harus sering digalakkan seperti boila voli, tinju, silat, dayung maupun cabang yang lainnya. Karena melalui olahraga, tentunya bisa mengharumkan nama daerah,” katanya.

Dan dia sendiri, merasa bangga melihat pertandingan Partai Final Open Tournament Sepak Bola Rahmad Satria Cup, yang berjalan aman dan tertib, yang menandakan bahwa kesadaran masyarakat maupun pemain untuk memajukan olahraga daerah sangat besar sekali.

“Biasanya setiap pertandingan-pertandingan olahraga sering terjadi adu otot, tetapi saya merasa bangga melihat para sporter maupun pemain bisa menerima keputusan wasit dengan baik, apalagi kedua tim tetap menjaga sportifitas permainan, hal seperti inilah yang kita harapkan agar prestasi olahraga kita terus berkembang dan maju,” katanya.

Read More

Dukung Penuh Ayu Sonata

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Dukungan terus mengalir untuk penyanyi dangdut berbakat Kabupaten Pontianak, Ayu Sonata, yang berhasil menuju ke Gerbang Kontes Dangdut TPI (TPI) 5. Dimana dukungan tersebut juga hadir dari Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH.

“DPRD mewakili Pemda Kabupaten Pontianak, melepas keberangkatan, Ayu Sonata masuk dalam Gerbang KDI 5. Dimana audisinya akan dimulai 20 April sampai 3 Mei di Jakarta. Sedangkan masuk ke asrama KDI sudah mulai hari ini (Minggu kemarin) dan di karantina selama 7 hari. Dimana tanggal 30 April nanti Ayu Sonata akan tampil di TPI. Dan semoga saja seluruh masyarakat kita yaitu Kalbar mendukung Ayu Sonata dengan cara mengetik KDI spasi Ayu kirim ke 6288,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui di kediaman pribadinya saat melepas keberangkatan, Ayu Sonata, dengan dirangkai kegiatan syukuran, Minggu (13/4), kemarin.

Selain itu, Rahmad, juga mengharapkan masyarakat bisa memberikan dukungan untuk keberhasilan, Ayu Sonata, yang dinilai memiliki potensi yang perlu didukung, apalagi membawa nama baik Kabupaten Pontianak dan Kalbar.

“Semoga saja banyak dukungan yang akan diraih, sehingga Ayu dapat meraih 20 besar, kemudian 8 besar dan sampai ke 5 besar, Untuk itu diharapkan masyarakat Kabupaten Pontianak dan Kalbar secara umum untuk mendoakan keberhasilan Ayu. Dan kita akan lakukan nonton bareng bersama masyarakat dan mahasiswa asal dari Kalbar untuk memberikan dukungan baik itu berupa SMS, maupun dukung suporter dan kita upayakan mereka bisa datang di TPI, maka dari itu juga sudah siapkan pakaian, spanduk, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk mendukungnya,” katanya

Sedangkan, Ayu Sonata, sendiri saat dikonfirmasi, keberhasilan menuju ke gerbang KDI 5 tidak terlepas dari dukungan orang tua dan keluarganya yang selalu memberikan motivasi agar bisa tampil dengan baik.

“Persaingan menuju Gerbang KDI 5, cukup berat karena harus mebnyisihkan sekitar 500 peserta Se-Kalbar. Apalagi selama ini saya hanya menyanyi di rumah melalui karokean dan tampil diacara kawinan, panggung rakyat. Dan tidak pernah melakukan latihan khusus seperti menggunakan pelatih vokal. Untuk itu saya mohon doa restu seluruh masyarakat Kalbar, khususnya Kabupaten Pontianak untuk keberhasilan Ayu,” harapnya.

Read More

JMC Juara Open Tournament Rahmad Satria Cup

Taklukan Persiwi Wajok Lewat Drama Adu Finalti

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


Partai final Open Tournament Sepak Bola Rahmad Satria Cup di Lapangan Persikas Kuala Mempawah, Sabtu (5/4), kemarin, yang mempertemukan Junior Muda Club (JMC) Sungai Pinyuh dengan Persiwi Wajok, akhirnya dimenangkan JMC Sungai Pinyuh berhasil meraih juara setelah menaklukkan lawannya Persiwi Wajok dengan drama adu finalti dengan skor 6-5.


Dimana pertandingan babak pertama dan kedua, kedua kesebelasan bermain saling serang dan berusaha menceploskan bola di gawang lawannya masing-masing. Karena kedua tim bermain sangat hati- hati sehingga permainan sedikit menonton dan berjalan sedikit lambat, namuan dimenit-menit akhir barua kedua tim berusaha melakukan serangan-serangan yang berbahaya dijantung pertahanan lawannya. Namun usaha kedua pemain tetap gagal menjaringkan bola di gawang lawannya sampai peluit terakhir ditiup wasit yang memimpin pertandingan, Syawaluddin.

“Kejuaran ini merupakan pertama kali dilaksanakan disini, maka untuk kedepannya kita ka berusaha lebig ditingkatkan lagi kualitas lapangan dan jumlah club yang mendaftar. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, sehingga kejuaraan ini bisa terlaksana, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada 32 klub yang telah bermain sportif sehingga pertandingan ini tidak menimbulkan keributan. Dan tidak lupa kepada masyarakat Kuala Secapah yang saling bahu membahu menyuksekan pertandingan ini,” kata Ketua Panitia, Jumadi, dikonfirmasi, usai pertandingan.

Sedangkan untuk posisi ketiga dipegangi Tigana Semudun setelah mengalahkan AMPP Kuala Secapah, Jumat (4/4), kemarin. Dimana dalam pembagian piala dan bonus untutk para juara yang langsung diserahkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, yang juga menonton pertandingan sampai usai.

Read More

Olahraga Cermin Persatuan dan Kesatuan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Pontianak

Dunia olahraga buka merupakan hal asing bagi seluruh masyarakat di dunia, berbagai macam event olahraga merupakan memiliki visi dan misi mewujudkan persatuan dan kesatuan, baik antar bangsa maupun perorangan. Maka salah satu cabang olahraga yang sangat merakyat yaitu sepak bola yang tersimpan falsafah hidup kemasyarakatan.

“Olahraga merupakan alat pemersatu, contohnya sepakbola di mana satu tim yang terdiri dari sebelas orang, harus menciptakan strategi dan kerja sama tin yang tangguh. Baik dari pertahanan, pemain tengah dan penyerang untuk menciptakan gol-gol yang indah yang merupakan tugas bersama. Maka hal tersebut juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, pemerintahan, keamanan, ketahanan, ekonomi, politik, pertanian dan lain sebagainya,” kata Ketua Pengda PSSI Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui saat menghadiri Open Turnamen Persikas Mempawah.

Apalagi sepak bola yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, di mana para pemain harus bermain dengan Fair Play selama kompetisi berjalan yang bisa menjadi contoh baik dalam pelaksanaan Pilkada Bupati Pontianak, maka selaku bakal calon (Balon) Bupati Pontianak, siap berkompetisi dengan balon-balon lainnya dengan fair.

“Saya siap mencalonkan diri menjadi bakal calon karena merupakan panggilan jiwa untuk membangun Kabupaten Pontianak ke arah yang lebih baik dan siap berkompetisi dengan adil. Karena yang memilih rakyat, maka rakyat yang menentukan kemenangan, dan siapapun yang terpilih di Pilkada harus di dukung, untuk itu kita jangan saling bermusuhan disebabkan yang didukung tidak berhasil menjadi pemenang,” katanya.

Maka dari itu, dia juga berpesan, agar masyarakat menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, tanpa ada unsur tekanan. Dan pilihlah calon yang memiliki potensi di segala bidang untuk membangun masyarakat yang makmur, bermartabat dan menciptakan masa depan yang baik, bukan hanya mengandalkan ambisi untuk menduduki jabatan. Bahkan dia menilai Kabupaten Pontianak saat ini membutuhkan figure pemimpin muda yang berbakat dan profesional, namun hal tersebut bukan berarti menghilangkan pemimpin tua, tetapi pemimpin tua sangat diperlukan dalam memberi masukan dan saran demi pembangunan.

“Masyarakat tentu sudah bisa menentukan pilihannya masing-masing, mana yang memiliki potensi atau tidak. Begitu juga sepak bola jika pemain hanya mengandalkan ambisi, tanpa memiliki skill dan kerja sama tim yang baik niscaya tim tersebut juga tidak bisa menang,” katanya.■

Read More

Rahmad Satria Tetap Pantau Perkembangan Daerah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Meskipun masih mengikuti pendidikan Lemhanas di Jakarta, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, tetap tidak meninggalkan informasi-informasi yang berkembang mengenai pemerintahan Kabupaten Pontianak. Terutama hasil pembahasan SOPD dan 12 Raperda Kabupaten Pontianak yang dibahas secara cermat dan teliti pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Pontianak.

“Selain melalui kontak person melalui HP dengan rekan-rekan legislatif yang membahas 12 Raperda dan SOPD Kabupaten Pontianak, saya juga selalu mengikuti perkembangan informasi melalui internet tentang berita-berita di Kalbar, terutama Kabupaten Pontianak,” kata legislator Partai Golkar ini, via handphone, kemarin.

Mengenai banyaknya perubahan nomenklatur APBD 2008, yang menimbulkan pro dan kontrak antara pihak eksekutif dan legislatif itu juga menjadi perhatian serius. Di mana perubahan nomenklaturAPBD oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak merupakan suatu tindakan pemalsuan dokumen APBD.

“Seperti masalah perbaikan jalan dan jembatan Parit Bilal sudah ditetapkan dengan dana Rp850 juta. Namun di nomenklatur APBD 2008 dana tersebut tidak ada tentu saja ini harus diklasifikasi mengapa tidak ada. Walaupun dana tersebut ada, dengan alasan disatukan dengan anggaran lainnya, tentunya pihak pemerintah harus menyampaikan ke DPRD Kabupaten Pontianak,” pungkasnya.■

Read More

*Open Turnamen Sepak Bola Persikas

32 Club Memperebutkan Piala Bergilir “Rahmad Satria Cup”

PEMBUKAAN
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menendang bola bertanda dimulainya Open Turnamen Sepak Bola Persikas merebutkan piala bergilir Rahmad Satria Cup. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Open Turnamen Sepak Bola Persatuan Sepak Bola Kuala Secapah (Persikas) merebutkan piala bergilir Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, dimulai Minggu (9/3), kemarin di Lapangan Persikas, Kecamatan Mempawah Hilir, dengan diikuti 32 klub Se-Kabupaten Pontianak.

Di mana Rahmad Satria, yang membuka langsung pertandingan dengan menendang bola pertama tanda dimulainya pertandingan antara Mnetos Kuala Secapah Vs Klub Kelurahan Tengah, Mempawah Hilir. Open turnamen ini memiliki nilai untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan sportivitas, kedisiplinan yang tinggi, sehingga adanya rasa persaudaraan bagi pemuda, khususnya di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, selain itu juga mencari bibit-bibit andal pesepak bola Kabupaten Pontianak.

“Melalui open tournament ini, kita berharap muncul pemain-pemain sepak bola berbakat Kabupaten Pontianak, sehingga persepakbolaan Kabupaten Pontianak terus maju dan berkembang,” kata Rahmad, yang juga selaku Ketua PSSI Kabupaten Pontianak.

Sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan turnamen tersebut, Legislator Partai Golkar tersebut, telah menyediakan hadiah dan bonus bagi setiap klub dan pemain. Sehingga para pemain dan pengurus klub, bisa bermain dalam arti tetap meningkatkan dan menjaga sportivitas. Selain itu, melalui olahraga banyak tindakan-tindakan negatif dapat terhindar seperti minum-minuman, keras, bahkan menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang

“Persikas sebagai tuan rumah dan melakukan open turnamen Persikas ini tentu akan menjaga keamanan, Persikas juga merupakan klub yang sering menjuarai open-open turnamen yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak, maka saat Persikas melaksanakan open ini, saya selaku Ketua PSSI Kabupaten Pontianak sangat mendukung sekali. Dan dari lapangan ini kita juga berharap bersama kinerja dan kesatuan dan persatuan bagi masyarakat di Kabupaten Pontianak bisa terwujud,” katanya.

Sedangkan Ketua Panitia, Jumiadi, dikonfirmasi open turnamen tersebut, akan menggunakan sistem setengah kompetisi, di mana untuk juara pertama memperoleh piala bergilir dan tetap, serta uang pembinaan Rp2 juta, juara dua memperoleh piala tetap dan uang Rp1,5 juta, juara ketiga meraih piala tetap dan uang pembinaan Rp1 juta, sedangkan juara empat meraih piala tetap dan uang pembinaan Rp500 ribu.

“32 klub yang mengikuti kompetisi ini, akan menggunakan sistem setengah kompetisi, dengan dibagi beberapa grub, sehingga satu tim bisa bermain sampai tiga kali dan diperkirakan turnamen ini berakhir sebulan lamanya. Dan untuk uang pembinaan kemungkinan bisa bertambah jika ada donator atau sponsor yang siap memberikan uang pembinaan bagi para juara,” katanya.■

Read More

Lemhanas ’Darah Segar’ Dalam Bertugas

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Mengingat penduduk Indonesia yang heterogen dan multietnis. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menilai pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) yang diikutinya di Jakarta, dari 3 Maret- 8 April, memiliki arti penting dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dan khususnya di Kabupaten Pontianak.

“Keberagaman yang kita miliki tentunya butuh kebersamaan, maka melalui Lemhanas kita wujudkan kebersamaan agar bangsa Indonesia yang besar ini tidak terpecah belah baik pengaruh dari dalam maupun dari luar,” katanya.

Dan pendidikan Lemhanas sendiri sangat, di nilai sangat membantu kinerjanya sebagai wakil rakyat dalam memberikan masukan berarti dalam melaksanakan tugas kedewannya untuk mewujudkan Kabupaten Pontianak yang maju dalam menciptakan persatuan dan kesatuan, serta menjaga ketertiban dan keamanan bangsa dan negara.

“Apalagi materi di Lemhanas banyak memberikan pendalaman dan pengalaman tentang kepemimpinan. Serta meliputi masalah aktual yang sering terjadi di masyarakat saat ini, seperti pendidikan, kesehatan dan kehidupan perekonomian masyarakat, Untuk itu Lemhanas sangat penting sekali bagi saya,” akunya.

Selaku Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, selama satu bulan mengikuti Lemhanas, dia akan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga segala program legislatif dapat berjalan dengan baik.

“Walaupun selama sebulan mengikuti Lemhanas, komunikasi dengan teman-teman di dewan tetap berjalan terus. Sehingga program yang telah direncanakan tetap berjalan dan kalau ada waktu. Setiap Sabtu atau Minggu saya akan pulang untuk memantau dan mengetahui kondisi di DPRD dan Kabupaten Pontianak,” katanya.


Pendidikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) bagi kepala daerah sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Karena apa pun namanya, pelatihan ini penting agar berbagai persoalan soliditas birokrasi bisa dikelola dengan baik terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah yang dipimpin. Untuk itu Bupati Pontianak , Drs. H. Agus Salim, MM, dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, mengikuti pendidikan Lemhanas di Jakarta, dari 3 Maret-8 April.■

Read More

Perbaikan Jalan dan Jembatan Parit Bilal Tak Tercantum di APBD

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Anggaran perbaikan jalan dan jembatan Parit Bilal, Desa Jungkat sudah masuk dalam RAPBD. Pun, dalam pembahasan, panitia anggaran eksekutif dan legislatif tak pernah mencoret hingga ketuk palu. Namun dalam dokumen APBD 2008, anggaran sebesar Rp800 juta itu tak tercantum. Ada apa gerangan, sebuah dokumen negara bisa berubah?

Ketua DPRD, H. Rahmad Satria, SH, MH yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, faktanya perbaikan jalan dan jembatan Parit Bilal masuk di RAPBD dan dalam pembahasan RAPBD juga sudah disahkan di APBD. ”Sama sekali tidak ada perubahan, pencoretan dan tidak pernah dihilangkan. Namun di dokumen APBD yang diterbitkan Pemkab, perbaikan jalan tersebut dihilangkan tentu saja kami merasa kecewa terutama masyarakat Parit Bilal merasa sangat dikecewakan sebelum masyarakat datang lebih baik terlebih dahulu saya menyampaikan aspirasi ini,” kata Rahmad yang juga merupakan Dapil Siantan, Senin (3/3).

Menurut mantan advokat ini, jika sebuah RAPBD dan APBD yang telah disahkan DPRD tidak boleh diubah tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD. Karena perubahan di APBD dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan perubahan tanpa persetujuan DPRD.

“Pengertian DPRD di sini bukan saya pribadi melainkan kelembagaan dan saya lihat masih banyak beberapa hal yang terjadi perubahan tanpa persetujuan DPRD di dalam dokumen APBD,” kata Rahmad.

Ternyata anggaran yang berkurang atau bertambah setelah penetapan sudah sering sekali terjadi. Dikatakan, para anggota DPRD lainnya, juga melakukan pengecekan disebabkan banyak perubahan di APBD yang disahkan. Bahkan ada angka yang berkurang misalnya di APBD sudah menganggarkan Rp350 juta, kemudian dalam buku dokumen APBD menjadi Rp300 juta berarti hilang Rp50 juta. Rahmad menilai hal ini merupakan kesalahan yang sangat fundamental, kesalahan yang sangat fatal karena merubah sebuah dokumen yang disetujui oleh dewan.

Sementara itu Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, dikonfirmasi usai mengikuti, rapat gabungan panitia khusus legislatif dan eksekutif mengenai 12 Raperda Kabupaten Pontianak di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak, mengatakan, APBD ditetapkan melalui Perda. Jika Perda sudah diketuk palu oleh DPRD, maka peraturan tersebut yang dilaksanakan dan jika di lapangan perlu ada perbaikan dan sebagainya dalam artian APBD tidak dilaksanakan dan harus disesuaikan kembali desainnya dan dimasukkan ke dalam perubahan anggaran.

“Jika sudah ada di APBD tetapi tidak dilaksanakan itu tidak mungkin, karena RAPBD itu dari eksekutif. Kalau jadi APBD rancangan disampaikan oleh eksekutif kemudian dibahas oleh dewan bersama-sama dengan eksekutif dan legislatif jika telah sepakat dibuatlah Perda nya. Sehingga tidak menutup kemungkinan dirancangan ada, tetapi di APBD nya tidak ada atau sebaliknya,” ucap Agus Salim.

Tetapi yang menjadi masalah jika sudah menjadi APBD dengan Perda, maka tidak boleh diubah lagi. Kemungkinan pada menentukan anggaran tersebut dengan dewan dan dari dewan sendiri memandang skala prioritasnya rendah dan ada yang lebih tinggi skala prioritasnya. Dan RAPBD tersebut merupakan rancangan berbentuk konsep yang dibuat oleh eksekutif, yang sifatnya belum final.

“Kemungkinan tidak masuknya di APBD karena pada saat menyusun dengan DPRD, lokasinya tidak ada padahal itu sangat organ, karena proyek tersebut dibangun memiliki dampak positif dan manfaatnya bagi masyarakat sangat besar. Kedua pada waktu kita menyampaikan rancangan tersebut, biasanya kita belum mengetahui pasti dana DAU dan DAK dari pusat, begitu dalam rangka pelaksanaan, terjadi informasi bahwa dana DAK atau DAU itu lebih besar dari pada rancangan. Misalnya kita buat rancangan sebesar Rp1 miliar dari pusat informasi Rp1,5 miliar, berarti ada sekitar Rp500 juta yang belum masuk dalam rancangan, Maka Rp500 juta inilah yang kita masukan lagi dalam pembahasan Perda itu,” pungkasnya.■

Read More

*Konser Matta Band Berjalan Sukses

Ribuan Kawula Muda Terhibur

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Konser Matta Band, di GOR Daeng Manambon, Jumat malam (29/2), kemarin, yang didukung Ketua DPRD Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH berlangsung sukses. Konser berjalan aman dan tertib, tanpa ada keributan dan keonaran oleh ulah penonton. Ribuan penonton yang memadati GOR sangat antusias menyaksikan aksi vokalis Matta Band, Sunu, dengan aksi panggungnya yang sangat memukau. Bahkan penonton bukan hanya dari Kota Mempawah dari luar juga berdatangan.

Rahmad Satria, yang hadir di panggung, sebelum konser dimulai, mengimbau kepada penonton terutama kawula muda untuk menjaga ketertiban selama konser berlangsung, karena dia tidak menginginkan konser ini menjadi kenangan buruk dengan adanya perkelahian dan desakan-desakan penonton yang dapat menimbulkan korban jiwa. “Selama konser ini, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan agar konser ini berjalan sukses,” katanya.

Konser Matta Band, yang ditutup dengan lagu hitsnya “Ketahuan”, di mana sepanjang aksi selama konser tidak membuat berhenti para penonton untuk berjingrak-jingrak dan mengikuti alunan lagu yang dibawakan vokalis Matta Band.

“Dalam konser ini masalah keamanan tentu saja menjadi prioritas utama, karena kita sering menyaksikan banyak konser-konser musik di Indonesia menelan puluhan jiwa karena berdesak-desakan akibat kelebihan kapasitas yang seharusnya ini tentu saja menjadi antisipasi oleh panitia jangan sampai masalah seperti itu terjadi, dan Alhamdulillah baik dari segi keamanan , maupun ketertiban penonton terkendali dengan baik sehingga tidak terjadi hal yang dikhawatirkan,” kata legislator Partai Golkar ini, dikonfirmasi usai konser yang berjalan sukses tersebut.■

Read More

*Matta Band Diarak Keliling Kota Mempawah

Live Concert di Stadion Opu Daeng Menambon

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Dalam rangka memeriahkan perayaan Robok-Robok, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menggelar Live Concert Out Door Matta Band, hari ini, Jumat (29/2), mulai pukul 20.30, di Stadion Opu Daeng Manambon. Mata Band yang merupakan salah satu band terbaik di belantika musik Indonesia akan hadir dengan 14 crewnya yaitu Sunu Hermaen, Hendra Koswara, Yogi, Dicky Yudha, Mulyadi Hidayat, Yudi Permana, Setia Permana, Doni, Heri Suherman, Peri, Wahyudi, Dadang, Ucup dan Yoni Dores. Mereka siap menunjukkan aksi terbaik untuk para kawula muda Kota Mempawah dengan lagu hits mereka “Ketahuan”,

Diperkirakan seluruh kru Matta Band akan tiba di Kota Mempawah sekitar pukul 15.00. Dari Pukul 15.00-17.00, Matta Band langsung melaksanakan konvoi komunitas kendaraan dari Pelabuhan Mempawah terpadu langsung mengelilingi Kota Mempawah.
“Setelah konvoi dengan komunitas kendaraan, para personel Matta Band akan melaksanakan ramah tamah di Rumah Dina Ketua DPRD Kabupaten Pontianak sebelum ke Stadion Opu Daeng Manambon,” Kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, yang mendukung penuh terlaksananya konser tersebut.

Lanjutnya lagi, panitia dalam konser ini telah memperiapkan sistem penjualan tiket yang terbuka untuk umum sebesr Rp 10 ribu. Dan dengan melihat tingginya minat masyarakat Kota Mempawah terhadap dunia musik, terlebih kaum muda-mudi, dia yakin konser ini akan berjalan sukses.

“Dan saya tidak lupa mengimbau kepada penonton, hendaknya tetap menjaga ketertiban selama konser, sehingga konser ini bisa berjalan lancar dan terlaksana dengan baik tanpa ada sesuatu dan lain hal yang dapat merusak kemeriahan sehingga konser ini benar-benar menghibur seluruh masyarakat Kota Mempawah terlebih bagi mereka yang memang mengidolakan grup band ini,” kata legislator Partai Golkar ini.■

Read More

DPRD Konsolidasi Ulang Anggota Pasca Pemekaran

Antara, Pontianak

DPRD Kabupaten Pontianak melakukan konsolidasi ulang anggotanya sebab mayoritas atau 31 dari 45 anggota pindah ke Kabupaten Kubu Raya akibat pemekaran wilayah sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok dan fungsi legislatif.
"Yang akan menggantikan orang-orang baru sehingga mereka perlu mendapat pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dan lembaga DPRD," kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria di Pontianak.

Ia menambahkan, sesuai UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD, seluruh anggota yang pindah akan diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). "Hingga kini belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggantian anggota karena pemekaran wilayah. Mekanisme PAW yang paling memungkinkan," kata Rahmat Satria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak itu.

DPRD Kabupaten Pontianak masih menunggu keputusan KPUD mengenai pemindahan tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan para anggota DPRD yang baru di Kabupaten Pontianak, akan diberikan bimbingan teknis misalnya dalam pembuatan peraturan daerah (Perda). Setiap posisi yang ditinggalkan akan diisi anggota dewan dari partai yang sama. "Dewan tetap akan membuat Perda seperti yang dijadwalkan sebelumnya," kata Rahmat.

Ia mengakui, pemekaran wilayah itu mempengaruhi luas wilayah serta mengecilnya pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten induk. "Ini perlu terobosan termasuk melalui produk hukum daerah agar Kabupaten Pontianak tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan yang ada," katanya.

Sejumlah potensi yang tengah disiapkan di Kabupaten Pontianak di antaranya pembangunan pelabuhan perikanan nusantara, pengembangan wisata agro dan bahari, serta kawasan industri yang terpadu.

Kabupaten Kubu Raya disetujui pendiriannya oleh DPR RI pada 17 Juli 2007. Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk, terdiri atas 18 kecamatan, 168 desa dan 213 dusun dengan luas wilayah 8.262 kilometer persegi. Jumlah penduduk 709.933 jiwa.

Kabupaten Kubu Raya, terdiri atas 9 kecamatan, 101 desa dan 370 dusun dengan luas 6.985,20 kilometer per segi dan 480.938 jiwa. Rahmat Satria dalam situs pribadinya menyatakan, APBD Kabupaten Pontianak tahun 2008 dengan perincian pendapatan sebesar Rp709,576 miliar sedangkan belanja Rp760,251 miliar atau selisih (defisit) Rp50,6 miliar.■

Read More

Perkuat Konsulidasi Melalui Orientasi Fungsionaris Partai

Orientasi Fungsional Partai Golkar
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir. H. Zulfadli, didampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, serta H. Anwar, S,Pd, MH, saat menghadiri acara Orientasi Fungsionaris Partai Golkar dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dalam rangka pemilihan bupati, pemilu dan Pilpres Tahun 2009. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Guna memperkuat konsolidasi organisasi di Partai Golkar, khususnya di DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak. Senin (25/2), kemarin, DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, menyelenggarakan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar untuk menghadapi pemilihan bupati, Pemilu dan Pilpres tahun 2009.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir. H. Zulfadli, yang memberikan masukan, saran dalam menciptakan persatuan, serta memperkuat keberadaan Partai Golkar dalam menghadapi berbagai persoalan di tubuh Partai Golkar, sehingga Partai Golkar eksis dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan pada kegiatan tersebut juga hadir, tokoh-tokoh Partai Golkar dari provinsi, Drs. H. Daud Maountain, Andrianus Senen, H. Anwar, S.Pd, MH, yang memberikan materi menyangkut pengetahuan tentang organisasi dan menyatukan persepsi dalam mencapai tujuan bersama Partai Golkar.

“Pada kegiatan orientasi fungsionaris ini, kita akan membahas dan memberikan materi tentang karya kekaryaan para kader Golkar dalam rangka meningkatkan pengetahuan kader Partai Golkar yang ada di tingkat, DPD, kecamatan, maupun desa untuk bersama menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui di sela-sela kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, juga akan dikaji tentang hasil pelaksanaan Pilgub Kalbar, dimana calon yang diusung Partai Golkar mengalami kekalahan pada pesta demokrasi rakyat itu. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap kegagalan tersebut agar tidak terjadi baik pada Pilkada Bupati Pontianak maupun pada Pemilu Presiden tahun 2009 mendatang. Di samping itu juga dimaksudkan untuk pengayaan fungsionaris yang dalam hal ini berkaitan dengan pengkaderan dalam rangka menyikapi pelaksanaan setiap pemilihan yang diikuti Partai Golkar.

“Kegiatan ini, tidak lain untuk memperkuat konsolidasi Partai Golkar dalam rangka pemilihan bupati dan Pilres 2009. Apalagi fungsionaris ini sendiri merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dan petunjuk organisasi yang dilaksanakan berjenjang yang dimulai dari fungsionaris tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta selanjutnya, bahkan fungsionaris ini juga akan kita laksanakan di tingkat kecamatan dan desa,” ucapnya.■

Read More

Matta Band Akan Guncang Kota Mempawah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria, SH, MH berencana mendatangkan grup Mata Band yang merupakan salah satu pentolan band ternama di belantika musik Indonesia. Band yang terkenal lewat hits “Ketahuan” itu, akan mengguncang bumi Galaherang pada Jumat malam (29/2) di Lapangan Opu Daeng Menambon Mempawah.

“Melihat tingginya minat masyarakat Kota Mempawah akan kecintaanya terhadap dunia musik terlebih pada kaum muda-mudi di Kota Mempawah. Untuk itulah, mudah-mudahan dengan kedatangan grup Matta Band ini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Mempawah akan musik dalam negeri,” kata Rahmad Satria yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dalam susunan kegiatan yang dipersiapkan panitia penyelenggara, ungkap Legislator Partai Golkar, sebelum pelaksanaan konser Matta Band akan dilakukan konvoi bersama komunitas motor yang mengelilingi Kota Mempawah yang dimulai dari Jalan Gusti Muhamad Taufik untuk selanjutnya menuju Jalan Benteng. Kemudian, konvoi Mata Band akan dilanjutkan menuju jalan Al-Fallah untuk menuju kediaman Rumah Dinas (Rumdin) Ketua DPRD Kabupaten Pontianak.

“Setelah melakukan konvoi, pada malam harinya barulah Matta Band menghibur masyarakat Kota Mempawah yang akan dilaksanakan di GOR Opu Daeng Menambon,” tutur Rahmad Satria.

Untuk itu, harap salah satu kandidat kuat Balon Bupati Pontianak itu, konser musik tersebut hendaknya dapat berjalan berjalan lancar dan terlaksana dengan baik tanpa ada sesuatu dan lain hal yang dapat merusak kemeriahan konser Matta Band di Kota Mempawah yang diperkirakan akan berlangsung selama satu setengah jam itu.

“Mudah-mudahan dengan konser Matta Band ini dapat menghibur seluruh masyarakat Kota Mempawah terlebih bagi mereka yang memang mengidolakan grup band ini. dan saya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Mempawah untuk bersama menjaga keamanan dan ketenteraman selama kegiatan konser berlangsung,” pungkasnya.■

Read More

Ciptakan Kader Militan Melalui Orientasi Fungsional Pengurus Partai

*DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pontianak dalam mengembangkan dan memajukan Partai Golkar. DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak akan menggelar Orientasi Fungsional DPD Partai Golkar yang dilaksanakan, 26 Februari, di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, yang rencananya akan dibuka langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar. Ir. H. Zulfadli


“Orientasi ini merupakan Diklat bagi fungsionaris Partai Golkar, dalam rangka meningkatkan konsolidasi partai dari tingkat bawah sampai ke atas. Diharapkan mampu meningkatkan rasa persaudaraan sesama anggota Partai Golkar dan kinerja Partai Golkar ke depannya semakin solid,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, di temui usai mengikuti sosialisasi peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 Tentang penggantian dan pengisian anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan KPUD Kabupaten Pontianak, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut akan dihadiri seluruh Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pontianak dengan didampingi tiga orang pengurus DPC. Serta empat anggota DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar juga akan menghadiri tersebut. Pembicara dalam pertemuan tersebut selain dari provinsi, juga akan menghadirkan Anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar dari Jakarta, Samsul Muarif.

“Melalui ini Orientasi ini, diharapkan akan muncul kader-kader partai yang militan bukan kader yang karbitan, sehingga ada regenerasi ke pemimpin yang muncul dari setiap desa, kecamatan dan kabupaten dari Partai Golkar. Sehingga apa yang menjadi tujuan Partai Golkar dalam membangun bangsa ini dari segala bidang kehidupan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” ucapnya.■

Read More

Pertanian Sektor Unggulan Masyarakat Desa Bukit Batu

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Lahan pertanian terhampar di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Terlihat kiri kanan jalan di desa tersebut, padi masih menghijau serta para petani sibuk membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman pertanian mereka.

“Salah satu lumbung padi Kabupaten Pontianak adalah Desa bukit Batu ini, selain Anjongan. Untuk itu desa ini harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah apalagi daerah direncanakan menjadi metro agro bisnis terpadu,” kata Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd, MH, saat melaksanakan reses yang juga didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak. H. Rahmad Satria, SH, MH, di desa tersebut, serta menyampaikan Desa Bukit Batu telah menerima Dana APBD Provinsi Rp 600 juta, Jumat (15/2), kemarin.

Dia menilai Desa Bukit Batu merupakan desa yang memiliki berbagai banyak potensi lain, selain sektor pertanian terutama sumber daya alam (SDA) meliputi pertambangan dan perkebunan yang juga menjadi kehidupan masyarakat setempat. Seperi kebun kelapa, jeruk, dan karet. Dan di desa tersebut juga banyak bahan galian seprti batu dan tanah kuning untuk memperbaiki infrastruktur jalan.

“Saya lebih senang reses seperti daerah-daerah seperti ini, disini kita bisa mengetahui kondisi masyarakat di daerah pedalaman. Dan kita bisa mengetahui aspirasi dan keinginan masyarakat terutama untuk kemajuan daerah mereka. Karena saya berasal dari daerah ini, saya mengetahui potensi pertanian di sini sangat besar sekali,” ucapnya.

Sedangkan salah seorang tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Kepala Unit penyedia jasa pertanian Desa Bukit Batu, Ainaem , dikonfirmasi, mengatakan, kehidupan masyarakat setempat lebih banyak tergantung dari sektor pertanian. Maka dia berharap pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap pembinaan petani sehingga hasil produksi pertanian terus meningkat.

“Mayoritas masyarakat di sini hidup di sektor pertanian, apalagi ada bantuan normalisasi sungai dan irigasi tentu saja membantu petani terutama mengatasi masalah irigasi saat musim kemarau tiba. Selain itu kondisi jalan harus mendapat perhatian, sebenarnya jalan di sini telah diperbaiki, karena banyaknya keluar masuk truk membawa bahan galian C jalan menjadi rusak lagi,” katanya.■

Read More

Desa Bukit Batu Terima Dana APBD Provinsi Rp600 Juta

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



BERDIALOG
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, melaksanakan berdialog bersama masyarakat saat reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit untuk menampung aspirasi masyarakat setempat. Foto: Johan Wahyudi



Guna menampung aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di satu daerah Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Golkar, H. Anwar. S.Pd, dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, Jumat (15/2), kemarin, melaksanakan reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Rombongan disambut masyarakat, kepala desa dan Camat Sungai Kunyit di lokasi SDN 15 Bukit Batu.

Desa Bukit Batu yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga dalam meningkatkan produksi dari kedua sektor tersebut. Desa Bukit Batu menerima dana realisasi proyek dari APBD Provinsi sebesar Rp600 juta untuk normalisasi perairan dan sungai.

“Tujuan tidak lain untuk meningkatkan sektor pertanian di desa ini yang termasuk lumbung padi bagi Kabupaten Pontianak dan Provinsi. Saya menyampaikan hal ini karena anggaran tersebut sudah diketuk palu, jika tidak ada realisasi maka masyarakat berhak mengajukan protes,” kata Anwar, di depan para masyarakat Desa Bukit Batu yang menyambut baik atas normalisasi perairan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat juga menyampaikan aspirasi agar DPRD memberikan perhatian terhadap infrastruktur jalan yang rusak berat, serta bantuan kepada para masyarakat ekonomi lemah terutama bantuan untuk perbaikan rumah. ”Selain normalisasi sungai kami juga butuh perbaikan infrastruktur jalan, karena saat hujan jalan menjadi becek dan sulit dilewati, kalau musim panas pasti berdebu,” kata tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Jakarni, saat menyampaikan aspirasinya.

Aspirasi tersebut ditanggapi serius, Rahmad Satria. Dia menyarankan agar masyarakat memajukan permohonan perbaikan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak, serta ke DPRD Kabupaten Pontianak. Di mana permohonan tersebut nantinya akan dipertimbangkan untuk dimasukkan di APBD 2009. “Untuk saat ini APBD 2008, sudah ketuk palu. Maka saran menyarankan agar warga memasukkan permohonan perbaikan jalan ke Bupati dan DPRD agar nanti kita usahakan masuk ke APBD 2009,” katanya.

Selain itu kedua anggota dewan dari Partai Golkar tersebut, juga menyerahkan bantuan peralatan majelis taklim, peralatan olahraga dan bantuan di Masjid Desa Bukit Batu tersebut.■

Read More

Tahun 2008, Segedong Dapat Kucuran Proyek Rp4,8 Miliar

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


MUSRENBANG
Dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat desa, Kecamatan Segedong Kecamatan Segedong melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.
_____________________________________________________



Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk memperoleh masukan-masukan yang merupakan kegiatan prioritas dari desa dan kelurahan. Serta menyepakati kegiatan lintas desa dan kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) di Kecamatan.

Maka untuk mensikronisasikan hasil perencanaan tersebut, Kamis (14/2), kemarin, Kecamatan Segedong yang mendapatkan dana realisasi proyek Rp4.872.463 miliar untuk tahun 2008, melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Segedong. Dalam pertemuan tersebut hadir Camat Segedong, Drs. Herman, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Drs. H. Rahmad Satria, SH, MH, serta dari Bappeda, Yusri, SE, M.Si, Kapolsek Segedong, dan seluruh stakeholder kecamatan.

“Diharapkan dari Musrenbang kecamatan ini, dapat menghasilkan usulan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang dibiayai dari dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang betul-betul berdasarkan pertimbangan dan pengkajian yang mendalam. Juga membuat usulan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana dan kegiatan yang bersumber dana swadaya desa,” kata Yusri, yang mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Pontianak, Drs. H. Suhardi Syakim, M.Si.

Usulan kegiatan tersebut merupakan hasil kesepakatan serta memaduserasikan antara usulan SKPD Kabupaten Pontianak yang akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten yang direncanakan dilaksanakan Maret 2008 ini. Selanjutnya usulan tersebut juga akan disosialisasikan kepada masing-masing desa dan kelurahan oleh para wakilnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan agar tidak menjadi tumpang tindih pengusulan rencana pembangunan yang dikhawatirkan mekanisme perencanaan yang telah disusun menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, dia berharap seluruh stakeholder kecamatan dapat membuat usulan program pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing yang diperkirakan dapat menimbulkan efek membangkitkan ekonomi yang lebih besar.

“Disadari bahwa setiap daerah sangat memerlukan sentuhan pembangunan, namun perlu untuk diketahui pula bahwa dana untuk pembangunan sangatlah terbatas. Untuk tahun 2008 dari dana Rp761.251 miliar dana APBD Kabupaten Pontianak, sekitar 56,9 persen untuk belanja operasional pegawai berjumlah 9 ribu lebih orang sehingga dana pembangunan hanya 43,1 persen,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menjelaskan, Musrenbang terlebih dahulu dilaksanakan di desa dan luar baru tingkat kecamatan, setelah itu baru naik ke Musrenbang Kabupaten. Musrenbang tingkat kecamatan perlu dilaksanakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Sebenarnya Musrenbang dari desa dan kecamatan peran DPRD belum begitu nampak artinya dalam kapasitasnya belum bisa campur terlalu banyak sampai ke RKPD dan Musrenbang Kabupaten, kemudian sampai membuat RKPD juga belum campur. DPRD boleh campur ketika membahas kebijakan umum anggaran (KUA). KUA inilah yang naik ke DPRD kemudian DPRD yang mengesahkan,” katanya.

Jalur Musrenbang ada melalui eksekutif, sedangkan jalur legislatif melalui rises, sehingga dua-duanya dapat menjaring aspirasi masyarakat. Musrenbang itu melewati struktural yakni melalui pemerintahan sedangkan rises yaitu melalui anggota dewan, di mana anggota dewan dijadwalkan untuk melakukan rises menjaring aspirasi masyarakat sampai ke desa-desa yang mana menjadi pusat pembangunan, kemudian dimasukkanlah di dalam KUA.

“Di KUA, anggota DPRD atau panitia anggaran mempunyai hak untuk mengajukan aspirasinya, kemudian pemerintah daerah juga eksekutif memberikan masukan sehingga pertemuan di sanalah menjadi kebijakan umum APBD dari kebijakan umum KUA maka dibuatlah nama prioritas pembangunan anggaran sementara (PPAS) KUA itu cukup banyak, mungkin yang diusulkan melalui Musrenbang dan masuk yang tertuang melalui RKPD kemudian dimasukkan dalam KUA, sedangkan dananya terbatas sehingga dibuatlah PPAS dan dibuat panitia anggaran DPRD,” katanya.

Lanjutnya lagi melalui Musrenbang, aspirasi-aspirasi masyarakat yang memiliki alasan-alasan jelas dan mendasar dalam hal membuat suatu APBD atau anggaran yang mana harus diprioritaskan, maka dari PPAS nanti menjadi Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (RABPD).

“RABPD kita sekarang sudah jadi APBD. Sejak 6 Desember lalu. Dan sudah disahkan APBD anggaran 2008 dan telah ditandatangani oleh DPRD. Apabila APBD itu belum ditandatangani dan belum disahkan oleh DPRD maka APBD itu belum bisa cair dan belum bisa dilaksanakan dan belum bisa dilakukan semua perundang-undangan atau dibuat menjadi Perda,” katanya.■

Read More

Bappeda Diminta Segera Laksanakan Musrenbang

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Pontianak segera melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2009 dalam rangka menentukan kebijakan umum anggaran (KUA) Kabupaten Pontianak.

“Pemkab harus segera melakukan Musrenbang yaitu musyawarah rencana pembangunan untuk anggaran tahun 2009. Di mana Musrenbang ini melalui jalur eksekutif. Sedangkan saat reses, dari hasil legislatif, hasilnya akan dimasukkan dalam KUA,” katanya ditemui di rumah dinas DPRD Kabupaten Pontianak, Rabu (23/2), kemarin.

Maka dari itu hasil Musrenbang itu, legislatif akan masukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), setelah itu baru dimasukkan di dalam KUA, kemudian baru disusun prioritas pembangunan sementara (PPS).

“Di sini kita akan bertemu antara eksekutif dan legislatif, pada saat pembahasan KUA dan penyampaian aspirasi dari DPRD juga harus dimasukkan di dalam KUA dan di situlah mekanisme APBD dilaksanakan. Oleh karena itu Muserenbang jangan sampai terlambat lagi dan saya berharap kepada pihak eksekutif khususnya Bappeda segera melakukan Musrenbang di wilayah kecamatan-kecamatan, apalagi kecamatan di Kabupaten Pontianak wilayahnya semakin kecil,” ucapnya.

Sedangkan para anggota DPRD dalam rangka menetapkan KUA, dipersilakan melakukan reses untuk menampung semua aspirasi masyarakat, sehingga eksekutif dan legislatif berjalan untuk pembangunan daerah.

“Paling lambat, Februari sudah harus selesai musrenbang. Sebab akan dibahas lagi di LPJ Bupati Pontianak. Konsekuensinya jika Musrenbang telat maka akan menghambat agenda-agenda lainnya karena Musrenbang itu harus dilalui setelah Musrenbang kecamatan, kemudian Musrenbang kabupaten dan barulah dibuat LPJ,” katanya.■

Read More

14 Club Bersaing di Open Tournament Volley Ball FKPPI

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

PEMBUKAAN
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, memukul bola pertama bertanda dimulainya Open Tournament Volley Ball FKPPI CUP II Se-Kalbar di lapangan Bola Voli Ivom Mempawah. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

________________________________________________

14 Club bola volley, siap bersaing menjadi yang terbaik di Open Tournament Volley Ball FKPPI II Se-Kalbar, dimulai 9- 16 Februari di lapangan IVOM Mempawah. Pada acara pembukaan, Sabtu sore (9/2), kemarin, langsung berhadapan club Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak melawan Club Kapuas.

Pada acara pembukaan, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, diminta melakukan servis pertama, bertanda dimulainya Open Tournament Volley Ball FKPPI CUP II Se-Kalbar. Dalam acara tersebut juga hadir Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, Dandim Mempawah, dan Ketua FKPPI Kalbar, serta pejabat lainnya.

Ketua Panitia, Taufikurohman, dalam sambutannya, mengatakan, Open Tournament Volley Ball FKPPI II Se-Kalbar dilaksanakan dalam rangka memperingati Hut Pemda Kabupaten Pontianak, serta memotivasi para pemain bola volley untuk menampilkan permainan terbaiknya dan mencari generasi baru bola volley Kabupaten Pontianak yang mulai menurun.

“Melalui event ini, kita berupaya mencari pemain-pemain terbaik terutama di kabupaten Pontianak, karena kita melihat prestasi bola volley di daerah kita ini sudah mulai menurun, selain. Dan dalam pertandingan ini kita akan merebutkan total hadiah Rp18 juta” katanya. Dan dalam pertandingan pertama kemarin, Club BPN berhasil menaklukkan Club Kapuas dengan skor 31.
Sedangkan, Bupati sangat mendukung atas digelarnya kegiatan tersebut yang juga diikuti peserta dari luar yaitu dari Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Sebab melalui bola volley ini bisa menjaring atlet berbakat tetapi juga sebagai mempererat tali silaturahmi.

“Kita berharap tahun depan pesertanya semakin meningkat, serta kegiatan sepantasnya didukung seluruh komponen masyarakat karena melalui olahraga akan mampu membendung hal-hal negatif yang dapat merusak para pemuda,” katanya.■

Read More