Dewan Berdebat Status Agus Salim

* Sidang Paripurna Ditunda

MEMPAWAH, TRIBUN-Pasca pencabutan Pasal 58 huruf q UU No 12 Thn 2008 oleh Mahkamah Kostitusi (MK), menciptakan perbedaan pandangan antara wakil rakyat Kabupaten Pontianak, dalam menanggapi surat pengunduran diri Agus Salim sebagai Bupati.
Sidang Paripurna yang sejatinya membahas penerimaan dewan atas surat edaran pengunduran diri bupati terpaksa ditunda, sambil menunggu aturan hukum yang mengikat atas pencabutan oleh MK.

"Pencabutan tersebut tidak mutlak langsung berlaku, harus melalui mekanisme yang seharusnya," ujar Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, kepada Tribun usai menskors sidang paripurna, Senin (11/8).

Menurut dia, hasil konsultasi dua pimpinan DPRD bersama tujuh pimpinan fraksi, didampingi Plt Sekwan, Mochrizal, ke Departemen Dalam Negeri(Depdagri), membuahkan bahwa DPRD akan menunggu tindak lanjut dari Depdagri. "Keputusan MK harus masuk dalam Lembaran Negara, kemudian bisa saja akan dibuat UU baru oleh DPR RI ," jelas Rahmad.

Ia menegaskan pencabutan oleh MK tidak berlaku surut. "Yang jelas Saudara Agus Salim, telah menyatakan surat pengunduran dirinya dan itu telah direstui oleh Mendagri apa lagi dia sudah mendaftar di KPU. Keputusan MK itu tidak bisa membatalkan," tandas lelaki yang juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pontianak itu.
Ketua Fraksi PPP, H Amin H Aminin, menilai pencabutan berbeda dengan penetapan UU. "Pencabutan MK, berlaku sejak lembaga tersebut mengetuk palu pengesahan, saat pencabutan tersebut diucapkan," ujarnya.

Saat berkonsultasi ke Depdagri, ia bersama aggota DPRD lainnya menemui Kabid Otonomi Daerah, Herman Wira. "Pak Herman Menjelaskan sesuai dengan surat edaran Mendagri, Agus Salim resmi mundur, saat mendaftarkan diri di KPU," tutur pria berkacamata itu.
Dengan demikian, Agus Salim mengundurkan diri setelah MK mencabut Pasal 58 huruf q UU No 12 Thn 2008. "Pada tanggal 4 kemarin, Agus Salim mendaftar sekitar pukul 12:15 WIB, sedangkan MK mencabut pasal tersebut pada pukul 10:53. Jadi ini sangat berbeda dibandingkan kepala daerah lain, dan telah kita informasikan ke Depdagri," papar Amin dengan penuh semangat.

Dengan demikian, menurut dia, H Agus Salim layak menduduki sisa delapan bulan jabatannya. "Kita tunggu saja tapi saya yakin beliau akan menjabat, karena ini kasus berbeda," pungkas H Amin seraya berlalu.(dng)

Read More

Bangun Infrastruktur Dulu

PEMBENAHAN lokasi wisata, khususnya wisata laut jangan sampai salah sasaran. Seperti yang terjadi saat ini. Pemkab Pontianak mengeluarkan dana untuk membeli kapal ferri yang digunakan sebagai penyebrang ke Pulau Temajo.

Sementara saat ini infrastruktur seperti steigher tempat penyandarannya di Pantai Kijing sudah dua tahun belum selesai juga dan cenderung terkendala. Akhirnya kapal yang dibeli itu menjadi sia-sia, hanya menyandar saja di Pelabuhan Kuala dan menjadi besi tua.

Seharusnya, penggunaan dana diutamakan untuk membangun infrastruktur dulu, baru membeli kelengkapan wisata lain. Tanpa Steigher, Ferri itu tidak ada gunanya. Selain itu, pemkab harus dapat merangkul investor untuk membangun, fasilitas wisata seperti hotel dan arena hiburan, karena daerah juga memiliki keterbatasan anggaran.

Untuk promosi tempat wisata, pengelola pantai bersama pemkab, harus memanajemen dengan baik, agar terselenggara acara akbar di Pantai kijing secara rutin. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan even organizer yang profesional, sehingga mereka bisa mendatangkan artis terkenal, atau menyelenggarakan kegiatan bertaraf nasional di Pantai kijing, tentu lokasi itu akan rama kembali.

Tentunya, pemilik kantin serta masyarakat yang mencari nafkah dipantai tersebut harus ramah kepada wisatawan, menjaga keamanan, sehingga pengunjung betah berlama-lama di pantai serta mempunyai niat untuk kembali berkunjung.

Pemerintah daerah tidak boleh lupa untuk membantu para pemilik kantin mengenai permodalan, agar usaha kecil ini, dapat berkembang, maju, dengan menata lokasi usaha mereka seindah dan sebaik mungkin. Masyarakat Kabupaten Pontianak juga harus dibudayakan untuk memanfaatkan lokasi wisata lokal agar bangga dengan aset daerah bukannya malah menghabiskan uang, dengan membeli produk di mal-mal.(dng)

Read More

Dukungan SMS Ayu Berubah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


Banyaknya peserta Audisi KDI 5, membuat ada perubahan terhadap dukungan SMS kepada para kontestan KDI. Dimana satu-satunya wakil Kalbar asal Kabupaten Pontianak, Ayu Sonata, terpaksa mengubah dukungan SMS dengan ketik Sonata kirim ke 6288.


“Salah satu peserta dari Bali, juga bernama Ayu. Maka panitia audisi KDI 5 mengadakan undian siapa yang berhak menggunakan nama Ayu. Ternyata terpilih peserta dari Bali. Maka dukungan SMS pertama ketik Ayu kirim ke 6288 batal,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, via telepon, Selasa (16/4), kemarin.

Untuk itu, Rahmad Satria, mengharapkan, tim sukses pendukung, Ayu Sonata, untuk segera menginformasikan kepada masyarakat Kalbar, khususnya Kabupaten Pontianak, atas perubahan tersebut, agar tidak terjadi kesalahan memberikan dukungan.

“Informasi ini, harus segera disampaikan, apalagi audisinya hanya tinggal menunggu hari, karena 20 April, seluruh kontestan sudah mulai diseleksi. Dan menurut jadwal dari panitia, 30 April, Ayu Sonata, akan tampil di Gerbang KDI 5, dan akan disirkan Televisi Pendidikan Indonesia,” katanya.

Read More

SDM PPL Terus Ditingkatkan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah


Dalam upaya penataan lembaga penyuluh pertanian. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak berusaha memperdayaan Sumnber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian melalui pendidikan lanjutan bagi para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sehingga mampu memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ditahun 2008 ini, kita akan melakukan pertemuan dengan penyuluh mengenai program repitalisasi pertanian, dimana program ini sudah masuk tahap pemantapan dalam arti ada 5 program inti, pertama penataan kelembagaan penyuluh, peningkatan kwantitas dan kwalitas penyuluh, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluh, peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani, pengembangan terjalin kerjasama penyuluh dan organisasi,” kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak, Ir. H. M. Zakirin, ditemui beberapa waktu yang lalu.

Dilakukannya penataan kelembagaan penyuluh, terlebih dahulu disebabkan seluruh personil penyuluh dari propinsi, kabupaten, sampai ditingkat kecamatan dan desa itu difasilitasi, dengan adanya biaya operasional dan tunjangan-tunjangan lainnya termasuk juga kelembagaannya seperti wadah penyuluh pertanian.

“Jika tidak ada wadah, maka akan kita bangun. Dan jika memang sudah ada akan kita rehab. Kebutulan sumber dananya ada dari dekon dan dana dari bantuan dari luar negeri jadi intinya pemberdayaan penyuluh dan petani melalui teknologi dan informasi pertanian tentu saja sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Read More

DPRD Konsolidasi Ulang Anggota Pasca Pemekaran

Antara, Pontianak

DPRD Kabupaten Pontianak melakukan konsolidasi ulang anggotanya sebab mayoritas atau 31 dari 45 anggota pindah ke Kabupaten Kubu Raya akibat pemekaran wilayah sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok dan fungsi legislatif.
"Yang akan menggantikan orang-orang baru sehingga mereka perlu mendapat pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dan lembaga DPRD," kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria di Pontianak.

Ia menambahkan, sesuai UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD, dan DPRD, seluruh anggota yang pindah akan diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). "Hingga kini belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggantian anggota karena pemekaran wilayah. Mekanisme PAW yang paling memungkinkan," kata Rahmat Satria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak itu.

DPRD Kabupaten Pontianak masih menunggu keputusan KPUD mengenai pemindahan tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan para anggota DPRD yang baru di Kabupaten Pontianak, akan diberikan bimbingan teknis misalnya dalam pembuatan peraturan daerah (Perda). Setiap posisi yang ditinggalkan akan diisi anggota dewan dari partai yang sama. "Dewan tetap akan membuat Perda seperti yang dijadwalkan sebelumnya," kata Rahmat.

Ia mengakui, pemekaran wilayah itu mempengaruhi luas wilayah serta mengecilnya pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten induk. "Ini perlu terobosan termasuk melalui produk hukum daerah agar Kabupaten Pontianak tetap mampu tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan yang ada," katanya.

Sejumlah potensi yang tengah disiapkan di Kabupaten Pontianak di antaranya pembangunan pelabuhan perikanan nusantara, pengembangan wisata agro dan bahari, serta kawasan industri yang terpadu.

Kabupaten Kubu Raya disetujui pendiriannya oleh DPR RI pada 17 Juli 2007. Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk, terdiri atas 18 kecamatan, 168 desa dan 213 dusun dengan luas wilayah 8.262 kilometer persegi. Jumlah penduduk 709.933 jiwa.

Kabupaten Kubu Raya, terdiri atas 9 kecamatan, 101 desa dan 370 dusun dengan luas 6.985,20 kilometer per segi dan 480.938 jiwa. Rahmat Satria dalam situs pribadinya menyatakan, APBD Kabupaten Pontianak tahun 2008 dengan perincian pendapatan sebesar Rp709,576 miliar sedangkan belanja Rp760,251 miliar atau selisih (defisit) Rp50,6 miliar.■

Read More

Perkuat Konsulidasi Melalui Orientasi Fungsionaris Partai

Orientasi Fungsional Partai Golkar
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir. H. Zulfadli, didampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, serta H. Anwar, S,Pd, MH, saat menghadiri acara Orientasi Fungsionaris Partai Golkar dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dalam rangka pemilihan bupati, pemilu dan Pilpres Tahun 2009. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Guna memperkuat konsolidasi organisasi di Partai Golkar, khususnya di DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak. Senin (25/2), kemarin, DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, menyelenggarakan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar untuk menghadapi pemilihan bupati, Pemilu dan Pilpres tahun 2009.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Ir. H. Zulfadli, yang memberikan masukan, saran dalam menciptakan persatuan, serta memperkuat keberadaan Partai Golkar dalam menghadapi berbagai persoalan di tubuh Partai Golkar, sehingga Partai Golkar eksis dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan pada kegiatan tersebut juga hadir, tokoh-tokoh Partai Golkar dari provinsi, Drs. H. Daud Maountain, Andrianus Senen, H. Anwar, S.Pd, MH, yang memberikan materi menyangkut pengetahuan tentang organisasi dan menyatukan persepsi dalam mencapai tujuan bersama Partai Golkar.

“Pada kegiatan orientasi fungsionaris ini, kita akan membahas dan memberikan materi tentang karya kekaryaan para kader Golkar dalam rangka meningkatkan pengetahuan kader Partai Golkar yang ada di tingkat, DPD, kecamatan, maupun desa untuk bersama menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui di sela-sela kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, juga akan dikaji tentang hasil pelaksanaan Pilgub Kalbar, dimana calon yang diusung Partai Golkar mengalami kekalahan pada pesta demokrasi rakyat itu. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap kegagalan tersebut agar tidak terjadi baik pada Pilkada Bupati Pontianak maupun pada Pemilu Presiden tahun 2009 mendatang. Di samping itu juga dimaksudkan untuk pengayaan fungsionaris yang dalam hal ini berkaitan dengan pengkaderan dalam rangka menyikapi pelaksanaan setiap pemilihan yang diikuti Partai Golkar.

“Kegiatan ini, tidak lain untuk memperkuat konsolidasi Partai Golkar dalam rangka pemilihan bupati dan Pilres 2009. Apalagi fungsionaris ini sendiri merupakan amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dan petunjuk organisasi yang dilaksanakan berjenjang yang dimulai dari fungsionaris tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta selanjutnya, bahkan fungsionaris ini juga akan kita laksanakan di tingkat kecamatan dan desa,” ucapnya.■

Read More

Pertanian Sektor Unggulan Masyarakat Desa Bukit Batu

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Lahan pertanian terhampar di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Terlihat kiri kanan jalan di desa tersebut, padi masih menghijau serta para petani sibuk membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman pertanian mereka.

“Salah satu lumbung padi Kabupaten Pontianak adalah Desa bukit Batu ini, selain Anjongan. Untuk itu desa ini harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah apalagi daerah direncanakan menjadi metro agro bisnis terpadu,” kata Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd, MH, saat melaksanakan reses yang juga didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak. H. Rahmad Satria, SH, MH, di desa tersebut, serta menyampaikan Desa Bukit Batu telah menerima Dana APBD Provinsi Rp 600 juta, Jumat (15/2), kemarin.

Dia menilai Desa Bukit Batu merupakan desa yang memiliki berbagai banyak potensi lain, selain sektor pertanian terutama sumber daya alam (SDA) meliputi pertambangan dan perkebunan yang juga menjadi kehidupan masyarakat setempat. Seperi kebun kelapa, jeruk, dan karet. Dan di desa tersebut juga banyak bahan galian seprti batu dan tanah kuning untuk memperbaiki infrastruktur jalan.

“Saya lebih senang reses seperti daerah-daerah seperti ini, disini kita bisa mengetahui kondisi masyarakat di daerah pedalaman. Dan kita bisa mengetahui aspirasi dan keinginan masyarakat terutama untuk kemajuan daerah mereka. Karena saya berasal dari daerah ini, saya mengetahui potensi pertanian di sini sangat besar sekali,” ucapnya.

Sedangkan salah seorang tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Kepala Unit penyedia jasa pertanian Desa Bukit Batu, Ainaem , dikonfirmasi, mengatakan, kehidupan masyarakat setempat lebih banyak tergantung dari sektor pertanian. Maka dia berharap pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap pembinaan petani sehingga hasil produksi pertanian terus meningkat.

“Mayoritas masyarakat di sini hidup di sektor pertanian, apalagi ada bantuan normalisasi sungai dan irigasi tentu saja membantu petani terutama mengatasi masalah irigasi saat musim kemarau tiba. Selain itu kondisi jalan harus mendapat perhatian, sebenarnya jalan di sini telah diperbaiki, karena banyaknya keluar masuk truk membawa bahan galian C jalan menjadi rusak lagi,” katanya.■

Read More

Desa Bukit Batu Terima Dana APBD Provinsi Rp600 Juta

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



BERDIALOG
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, H. Anwar, S.Pd dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, melaksanakan berdialog bersama masyarakat saat reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit untuk menampung aspirasi masyarakat setempat. Foto: Johan Wahyudi



Guna menampung aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di satu daerah Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Partai Golkar, H. Anwar. S.Pd, dan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, Jumat (15/2), kemarin, melaksanakan reses di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Rombongan disambut masyarakat, kepala desa dan Camat Sungai Kunyit di lokasi SDN 15 Bukit Batu.

Desa Bukit Batu yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sehingga dalam meningkatkan produksi dari kedua sektor tersebut. Desa Bukit Batu menerima dana realisasi proyek dari APBD Provinsi sebesar Rp600 juta untuk normalisasi perairan dan sungai.

“Tujuan tidak lain untuk meningkatkan sektor pertanian di desa ini yang termasuk lumbung padi bagi Kabupaten Pontianak dan Provinsi. Saya menyampaikan hal ini karena anggaran tersebut sudah diketuk palu, jika tidak ada realisasi maka masyarakat berhak mengajukan protes,” kata Anwar, di depan para masyarakat Desa Bukit Batu yang menyambut baik atas normalisasi perairan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat juga menyampaikan aspirasi agar DPRD memberikan perhatian terhadap infrastruktur jalan yang rusak berat, serta bantuan kepada para masyarakat ekonomi lemah terutama bantuan untuk perbaikan rumah. ”Selain normalisasi sungai kami juga butuh perbaikan infrastruktur jalan, karena saat hujan jalan menjadi becek dan sulit dilewati, kalau musim panas pasti berdebu,” kata tokoh masyarakat Desa Bukit Batu, Jakarni, saat menyampaikan aspirasinya.

Aspirasi tersebut ditanggapi serius, Rahmad Satria. Dia menyarankan agar masyarakat memajukan permohonan perbaikan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak, serta ke DPRD Kabupaten Pontianak. Di mana permohonan tersebut nantinya akan dipertimbangkan untuk dimasukkan di APBD 2009. “Untuk saat ini APBD 2008, sudah ketuk palu. Maka saran menyarankan agar warga memasukkan permohonan perbaikan jalan ke Bupati dan DPRD agar nanti kita usahakan masuk ke APBD 2009,” katanya.

Selain itu kedua anggota dewan dari Partai Golkar tersebut, juga menyerahkan bantuan peralatan majelis taklim, peralatan olahraga dan bantuan di Masjid Desa Bukit Batu tersebut.■

Read More

Tujuh Proyek Pembangunan Belum Layak Diresmikan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Tujuh proyek pembangunan Bappeda Kabupaten Pontianak belum sepenuhnya usai dikerjakan. Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, telah meresmikannya bertepatan dengan memperingati hari pemerintahan daerah provinsi Kalbar ke 51 dan hari pemindahan ibukota Kabupaten Pontianak ke 45 tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Pontianak, Selasa (5/2), kemarin di Halaman Kantor Bupati Pontianak. Mengundang pertanyaan dari wakil rakyat.

Tujuh proyek pembangunan yang diresmikan bupati Pontianak, Drs H Agus Salim MM itu adalah Kantor Camat Anjongan, Kantor Bappeda, Gedung Wisma Daerah, Jembatan Sungai Mempawah II, Kantor Dinas Pertanian, Kantor Camat Segedong dan Kantor Lurah Pasir Wan Salim

“Secara fisik pembangunan proyek tersebut belum selesai dilaksanakan, maka belum layak diresmikan untuk itu ha lini harus diluruskan. Bagaimana bisa mengevaluasi hasil pembangunan, sedangkan pembangunan masih berjalan. Contohnya Wisma Daerah, bangunan belum sepenuhnya jadi tetapi sudah diresmikan,” kata legislator Partai Golkar ini.

Menurut, evaluasi dilakukan sangat penting karena dana yang digunakan merupakan uang rakyat untuk kepentingan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Maka dia menilai sudah sewajarnya masyarakat tahu hasil pembangunan tersebut. Apalagi peresmian yang dilakukan bila sebuah pekerjaan telah selesai, itu pun harus ditinjau dahulu kondisi fisiknya baru diresmikan.

“Selain fisik pembangunan belum selesai, secara administrasi juga beberapa proyek pembangunan yang baru diresmikan, masih tercatat beban APBD 2008. Maka tahun ini rakyat masih membiayai proyek-proyek tersebut. ”Logikanya, peresmian lazim dilakukan apabila sebuah pekerjaan telah selesai dikerjakan. Itu pun harus ditinjau dahulu kondisi fisiknya,” terang Ketua DPD Partai Golkar kabupaten Pontianak ini.■

Read More

Kabupaten Pontianak Berencana Dirikan Museum Rumah Melayu

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Dewan pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Pontianak masa bhakti 2008-2013 yang diketuai Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, dilantik di Aula Kantor Bupati Pontianak oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat MABM Provinsi Kalbar, H. Abang Amien Thaha, Senin (4/2).

Dalam pelantikan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, kepala dinas, badan, kantor, tokoh adat dan masyarakat adat Melayu dengan menggunakan pakaian telok belanga khas adat Melayu.

Dengan dilantiknya dewan pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Pontianak masa bhakti 2008-2013, Ketua Dewan Pengurus Pusat MABM Provinsi Kalbar, H. Abang Amien Thaha, mengharapkan dengan usia ke 11 tahun, serta dengan terbentuknya pengurus baru MBAM Kabupaten Pontianak terus berkembang dan maju dalam membina adat istiadat Melayu di Kalbar melalui MABM.

“Mengapa saya tekankan agar MABM terus berkembang, karena melihat krisis moral budaya sangat meresahkan, maka ini menjadi tantang MABM untuk memperbaiki krisis moral dan budaya,” katanya.

Sedangkan Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, yang terpilih menjadi Ketua Umum MABM Kabupaten Pontianak, akan berusaha sebaik-baiknya menjalankan program MABM dengan kemampuan yang dimilikinya, serta dukungan dan kerja sama semua masyarakat secara kolektif dan pernuh kebersamaan dalam memajukan organisasi.

“Program konsolidasi MABM akan kita laksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga sampai pada jajaran tingkat desa. Maka program umum yang dihasilkan di Musda satu akan kita jabarkan menjadi program tahunan melalui Raperda,” katanya.

Dia menginginkan program lima tahunan yang akan dilaksanakan di tahun kepengurusan pertama yaitu membuat desain museum rumah melayu di Kabupaten Pontianak yang representatif bagi upaya mengembangkan aktivitas dan seni budaya Melayu. Selain itu sanggar kesenian Melayu juga akan terus dibina sebagai wadah untuk melestarikan budaya Melayu.

“Pada tahun 2009, kita berharap museum rumah Melayu sudah mulai dibangun. Dimana dalam kawasan museum juga direncanakan akan dibangun rumah adat suku-suku yang lainnya sebagai bentuk kuatnya rasa persaudaraan, sehingga Kabupaten Pontianak dapat menjadi miniatur keberagaman budaya bangsa Indonesia,” katanya.■

Read More

MTQ Memacu dan Memicu Belajar Baca Tulis Al-Quran

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah



MTQ
Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, bersama Ketua DPRD, H. Rahmad Satria, SH, MH, bersama-sama menekan tombol sirene bertanda dimulainya MTQ ke 25 tingkat Kecamatan Mempawah Timur di Desa Bakau Kecil Laut. Foto: Johan Wahyudi/Borneo Tribune



Guna mencari qari dan qariah terbaik untuk mewakili Kecamatan Mempawah Timur di Musabaqah Tiwawatul Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Pontianak., Jumat malam, (1/2), digelar MTQ ke 25 tingkat kecamatan. Perhelatan yang dipusatkan di halaman Mts Muhammadiyah, Desa Sungai Bakau Kecil Laut, tersebut dibuka Bupati Pontianak, Drs. H. Agus Salim, MM, bersama Ketua DPRD, H. Rahmad Satria, SH MH
dengan menekan timbol sirene.

MTQ tersebut diikuti delapan desa dan kelurahan. Terdiri dari Desa Parit Banjar, Desa Bakau Kecil, Desa Pasir Panjang, Desa Sejegi, Desa Pasir Panjang, Desa Antibar, Desa Pasir Palembang, Desa Pedalaman da Desa Wan Salim dengan jumlah peserta 112 orang.

Dalam pembukaan yang dihadiri beberapa kepala dinas instansi, tokoh masyarakat dan agama tersebut, Agus Salim, dalam sambutannya mengatakan, melalui MTQ diharapkan mampu memacu dan memicu seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak untuk mempelajari baca tulis Al-Quran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, apalagi angka anak-anak dan masyarakat buta baca tulis Al-Quran terus meningkat

“Berdasarkan data Departemen Agama untuk Kalimantan Barat , tingkat anak-anak dan masyarakat yang buta membaca Al-Qur’an semakin tahun semakin bertambah dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kabupaten Pontianak,” katanya.

Maka MTQ ini, merupakan salah satu untuk menggalakkan dan memotivasi masyarakat untuk belajar membaca Al-Qur’an dan dapat mempelajari tafsirnya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian MTQ yang dilaksanakan mempunyai manfaat sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sebagai masyarakat Kabupaten Pontianak khususnya masyarakat Kecamatan Mempawah Timur patut untuk memacu dan mendukung kegiatan ini.

“Selaku Bupati Pontianak, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaan serta persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat kecamatan Mempawah Timur dan bergandengan tangan menciptakan kebersamaan sehingga dapat melaksanakan kegiatan MTQ pada malam ini yang merupakan MTQ terakhir tingkat kecamatan. Dan rangka menghadapi MTQ tingkat kabupaten di Kecamatan Kakap, saya berharap kepada pelaksana dan peserta MTQ agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik dari segi membaca maupun yang lainnya agar supaya perlombaan ini betul-betul menghasilkan kualitas yang tinggi dan mampu untuk berlaga di Kecamatan Kakap nanti,” katanya.

Dan dia juga berharap kepada dewan hakim, dalam rangka penilaian para peserta betul-betul memperhatikan kemampuan dan kualitas seluruh peserta MTQ dan memberikan penilaian yang objektif agar terpilih qari dan qariah terbaik yang nantinya akan mewakili Kabupaten Pontianak berlaga di MTQ tingkat propinsi di Kota Singkawang.

“Pertandingan ini merupakan salah satu ajang, selain mencari bibit-bibit terbaik, tentunya peserta perlu dilatih kembali untuk dipersiapkan di tingkat kabupaten, demikian juga di tingkat kabupaten nanti, apabila kita telah memperoleh nilai-nilai terbaik untuk anak-anak kita untuk dididik, dilatih untuk dapat pernilaian di tingkat propinsi. dan saya selaku Bupati Pontianak benar-benar berharap untuk tingkat propinsi yang akan datang Kabupaten Pontianak tetap punya nama dan meraih juara umum pada tingkat propinsi yang akan datang,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, dikonfirmasi mengenai MTQ tingkat kecamatan se-Kabupaten Pontianak, menyayangkan karena MTQ tingkat kecamatan belum masuk dalam APBD sehingga beban biaya ditanggung para panitia pelaksana, maka kedepannya dia berencana untuk MTQ tingkat kecamatan agar dianggarkan di APBD.

“MTQ tingkat kabupaten telah dianggarkan di APBD, tetapi di tingkat kecamatan belum ada anggaran, seharusnya untuk kegiatan MTQ tingkat kecamatan itu dananya dimuat dalam anggaran APBD, minimal satu kecamatan 10 juta. Dan untuk anggaran kedepannya saya akan upayakan MTQ di tingkat kecamatan dapat masuk dalam anggaran. Sehingga penyelenggara tidak merasa terbebani untuk melaksanakan acara, dengan demikian syiar Islam bisa ditingkatkan dengan memberikan motivasi kepada anak-anak berupa hadiah yang cukup besar sehingga mereka lebih rajin lagi belajar tentang agama terutama baca tulis Al-Quran,” katanya.■

Read More

Dewan Dukung Road Show Diskusi Jurnalisme Lingkungan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
DPRD Kabupaten Pontianak menyambut baik dengan mendukung pelaksanaan kegiatan Road Show Diskusi Jurnalisme Lingkungan yang diadakan oleh Borneo Tribune yang bekerja sama dengan Tribune Institute dan EC-Indonesia FLEG Support Project dengan pemateri, Yanti Mirdayanti, freelancer Borneo Tribune di Bonn, Jerman yang didampingi Pimpinan Redaksi Harian Borneo Tribune, H. Nur Iskandar, SP. Di mana pelaksanaan akan diselenggarakan, Jumat (18/1) di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak.

Diskusi tersebut juga akan hadir Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH. Dalam diskusi tersebut akan membahas tentang isu pemanasan global, deforestasi, social forestry dan disaster.

“Diskusi ini sangat efektif sekali karena akan mengkaji permasalahan kerusakan sumber daya alam di dunia, sehingga memberikan masukan sangat baik terutama bagi pelajar melatih kemampuan jurnalisnya dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Kalbar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH.

Dan dia sangat mendukung agar kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi, dalam arti dapat dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi, selain itu kegiatan tersebut juga bisa dilaksanakan di tingkat provinsi, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kelestarian dan menyelamatkan lingkungan hidup di Kalbar.

“Kegiatan ini sangat positif, maka kita sebagai wakil rakyat sangat mendukung apalagi untuk mensosialisasikan Road Show Diskusi Jurnalisme Lingkungan kepada masyarakat, di mana akan memberikan masukan berarti tentang bagaimana kita mengelola sumber daya alam dengan baik,” katanya.□

Read More

ABT Harus Dibahas Minimal Bulan Agustus

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, menilai diterbitkannya peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dihabiskan sebelum masuk anggaran baru, jika tidak harus dikembalikan di kas negara.

“Jika DAK tidak dapat direalisasikan keseluruhan setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Untuk itu saya berharap kepada eksekutif agar pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dilaksanakan Agustus 2008 ini,” katanya ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak.
Dia menilai, perlunya pembahasan ABT sedini mungkin dikarenakan pembahasan biasanya dilakukan akhir tahun. Maka dikhawatirkan merugikan daerah realisasi penggunaan DAK tidak mungkin selesai sehingga masuknya anggaran baru.

“Sebagaimana yang telah diatur pemerintah pusat, terhitung sejak tahun 2008 ini pemerintah pusat mewajibkan DAK yang diberikan harus dituntaskan, jika tidak maka dana harus dikembalikan ke kas negara, untuk itu kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin dana tersebut untuk kepentingan pembangunan daerah kita,” ucapnya.□

Read More

DPD Partai Golkar KKR Segera Dibentuk

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Pasca pemekaran Kabupaten Pontianak, Partai Golkar akan segera membentuk pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kubu Raya (KKR). Pembentukan pengurus dan penerimaan bakal calon (Balon) Ketua DPD Partai Golkar KKR, akan dibentuk melalui musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar yang direncanakan, 26 Januari 2008 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

“Musda pembentukan DPD Partai Golkar KKR akan dilaksanakan 26 Januari ini, dan sebelum Musda, terlebih dahulu kami akan melaksanakan rapat panitia yaitu pembentukan panitia Musda pembentukan DPD di KKR,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad satria, SH, MH, dikonfirmasi saat melaksanakan wisuda gabungan TPA di kediaman pribadinya, Wajok Hilir, Kamis (11/1), kemarin.

Untuk itu, para kader Partai Golkar yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar KKR, dapat mendaftarkan diri saat pelaksanaan Musda nanti. Dia mengharapkan Ketua DPD Partai Golkar KKR terpilih, harus berasal dari KKR, sehingga koordinasi, komunikasi dan roda organisasi dapat berjalan lancar.

“Musda akan dilaksanakan satu hari dan kita akan membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar KKR, dimana masa tugas lebih kurang lebih dua tahun lagi,” ucapnya. Tahun 2009 setelah pemilu, Golkar harus melaksanakan Musda kedua, untuk pemilihan pengurus baru lagi. Ia berharap Musda pertama ini dapat berjalan lancar.

Sedangkan kepengurusan dari DPD Kabupaten Pontianak yang pindah ke KKR, maka kekosongan kepengurusan akan diisi anggota baru. Begitu juga anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang daerah pemilihan berasal dari KKR, akan di PAW dan akan diganti sesuai dengan jumlah yang keluar.

Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang pindah ke KKR akan di PAW. Kemudian diganti sesuai dengan jumlah yang keluar. Misalnya, anggota DPRD dari Partai Golkar ada 8 orang keluar atau di PAW ke KKR. Maka yang masuk 8 orang juga.

Maka, untuk mengganti kedudukan 8 orang yang keluar di DPRD Kabupaten Pontianak dari partai-partai lain juga diberikan kesempatan menentukan siapa yang diajukan, untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

“Ketentuan tersebut ditentukan oleh partai masing-masing. Dan saya selaku Ketua DPRD hanya memerhatikan siapa yang diajukan untuk kita lantik dari hasil PAW tersebut,” jelasnya.□

Read More

Sambutan Tahun 2008 dengan Intropeksi Diri

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, bersama istri tercinta. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Berbagai peristiwa telah dilewati di tahun 2007. Banyak suka dan duka yang telah dirasakan sehingga manusia semakin dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Dengan penggantian tahun 2007 ke 2008, harus menjadi instropeksi diri untuk ke arah yang lebih baik dari hari sebelumnya.

“Tahun 2008 bukan ajang yang hura-hura dan melakukan hal yang tidak bermanfaat, untuk itu mari kita intropeksi diri dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria, SH, MH.

Lanjutnya lagi, di tahun baru ini adalah kesempatan memperbaiki kekurangan dan segala rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan yang sudah berhasil dicapai hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan.

“untuk itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini, sehingga hidup ini menjadi lebih bermanfaat dan berarti,” ucapnya

Selain itu juga, dia juga berharap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pontianak, maupun legislatif, selalu bekerja sama dalam membangun Kabupaten Pontianak. Karena dengan persatuan dan kebersamaan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Kabupaten Pontianak semakin berkembang dan maju dan menjadi kabupaten yang dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam kemajuan di segala bidang.

“Harapan saya semoga prestasi Kabupaten Pontianak lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu kerja sama harus lebih ditingkatkan seperti kerja sama antar legislatif, dan eksekutif, antar masyarakat, tokoh masyarakat, agama dan kerja sama dengan yang lainnya, sehingga pembangunan Kabupaten Pontianak yang kita cintai ini, kinerjanya lebih baik dan ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

Dan tidak lupa, dia mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani dan tahun baru 2008 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak dan jajaran instansi terkait, serta seluruh jama’ah haji Kabupaten Pontianak yang berjumlah 257 jama’ah yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sekarang masih berada di Mekah.

“Saya menyampaikan ucapan selamat kepada jamaah haji kita yang telah melaksanakan wukuf di Arafah, semoga selalu dalam kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah lebih lanjut dan pulang dalam keadaan selamat dan menjadi haji yang mabrur, Dan saya juga mengucapkan kepada umat Kristiani selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2008, semoga sukses selalu menyertai kita,” ucapnya.□

Read More

Segala Sesuatu Diawali Dengan Doa

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Jemaah haji Kabupaten Pontianak saat ini sudah berada di Batam. Rencannya, Sabtu (8/12) akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Katua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, berharap para calon jemaah haji Kabupaten Pontianak harus benar-benar mempersiapkan diri dan jangan lupa memanjatkan doa secara bersama-sama. Baik mau berangkat atau tiba ke tempat tujuan sehingga dengan kebersamaan semuanya dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita mendoakan semoga jemaah haji sehat dan lancar menjalankan segala urusan dari melaksanakan rukun wajib dan sunah haji. Sehingga semuanya berjalan lancar, tertib dan teratur,” kata Rahmad yang menunaikan rukun Islam kelima tersebut tahun lalu.

Ia berpesan jangan lupa berdoa kepada Allah khususnya di tempat-tempat yang mustajab untuk keselamatan dan kebahagiaan kita semua. Serta kesejahteraan dan kedamaian negara khususnya daerah Kabupaten Pontianak dicintai. ”Maka dari itu segala sesuatu harus diawali dengan doa,” katanya.

Rombongan haji harus tetap kompak. Bagi keluarga yang ditinggalkan juga jangan lupa mendoakan sanak keluarganya yang berangkat haji sehingga para calon jemaah haji selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT baik dari perjalanan di tanah suci serta kembali kepangkuan keluarga. Selamat dan memperoleh haji mabrur yang nantinya menjadi panutan masyarakat.

“Pihak keluarga yang ditinggalkan jangan bersedih, lebih baik mendoakan agar para jemaah haji kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, sehat dan pulang kembali ke tanah air,” katanya.

Sementara itu Asisten III Setda Kabupaten Pontianak, Drs. Rubijanto, yang termasuk rombongan calon jemaah haji saat dikonfirmasi sebelum keberangkatan, berharap masyarakat turut mendoakan. Supaya seluruh calon jamah haji diberikan perlindungan dan kesehatan dalam menjalankan ibadah haji.

“Kita berharap masyarakat mendoakan sehingga warga kita yang melaksanakan ibadah haji dilindungi Allah dan diberikan kekuatan dan jaminan keselamatan sampai pulang ke tanah air,” katanya.□

Read More

Listrik Lebih Baik Ditangani Swasta

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kurang baiknya manajemen PT PLN menangani masalah listrik di Kalbar yang mengakibatkan sering terjadi pemadaman dan menimbulkan kekesalan masyarakat, mengundang keprihatinan Ketua DPRD H Rahmad Satria SH MH.
Menurut Rahmad salah satu solusi untuk itu adalah membiarkan pihak swasta menangani PLN. Sebab, jika ditangani negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) tidak ada persaingan yang sehat.

“Selaku wakil rakyat saya memberikan solusi terhadap listrik yang sering byer pet. Lebih baik diswastanisasi saja sehingga ada persaingan yang kondusif. Jangan menjadi milik persero saja apalagi milik BUMN yang jelas tidak ada persaingan yang sehat,” kata Ketua Rahmad yang ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak, Senin (1/10), kemarin.

Rahmad menilai, listrik yang dikelola PT PLN bertindak seenaknya saja karena tidak ada persaingan. Sedangkan di negara lain ada listrik yang ditangani pihak swasta sehingga ada persaingan positif sehingga pemerintah hanya mengawasi dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik.

“Jika ditangani pihak swasta pasti ada persaingan positif misalnya Kabupaten Pontianak dikelola PT A sedangkan Kota Singkawang atau Sambas dikelola PT B, sehingga masing-masing perusahaan tentukan akan ada persaingan setiap perusahaan untuk menunjukkan hasil yang terbaik. Sekarang bagaimana pemerintah memberikan sanksi tegas sedangkan dia ikut dalam perseroan tersebut,” tegasnya.

Selain itu dia juga mengatakan, melihat bentuk republik ini kurang transparan dan tidak memberikan wewenang kepada pihak swasta khususnya untuk pelayanan publik termasuk PDAM dan dia yakin bila listrik diswastanisasikan pasti ada perbaikan.

“Saya yakin bila diswastanisasikan tentu ada perasaingan sehat sekarang tidak ada perasaingan sehat sama sekali baik dari pihak pegawai, direkturnya paling tidak diomeli saja dan diberi sangsi tetapi tidak diberhentikan sama sekali. Jangan ada alasan klasik soal minyak, harga naik sebenarnya semua itu sudah bisa diatasi dan dikendalikan,” ujarnya.□

Read More