Golkar Dukung Pemilu Damai

Partai Golkar mengikuti kirab karnaval dan deklarasi damai yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pontianak

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria, SH MH, menegaskan Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu Damai yang telah dideklarasi seluruh Parpol peserta Pemilu Legislatif  2014. Bahkan Ia menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan caleg Partai Golkar di Kabupaten Pontianak mentaati semua aturan, selama berlangsungnya masa kampanye.
“Partai Golkar mendukung pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berlangsung dengan damai dan bebas dari intimidasi. Partai Golkar berharap proses pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pontianak berjalan tertib, aman dan lancar,” kata Rahmad, ditemui saat menghadiri Kirab Karnaval dan Deklarasi Damai di Kantor KPU Kabupaten Pontianak, Sabtu (15/3).
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak ini, juga menilai pelaksanaan pemilu damai telah menjadi ikrar bersama semua Parpol peserta pemilu. Oleh karena itu, seluruh parpol memiliki kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan pemilu yang tertib, aman dan damai.
“Ikrar pemilu damai telah disepakati semua Parpol. Maka harus benar-benar dilaksanakan oleh seluruh partai politik peserta Pemilu Legislatif  2014. Ikrar pemilu damai jangan hanya diucapkan di mulut tetapi harus dalam hati dan dilaksanakan sesuai undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Untuk itu, Rahmad menegaskan Partai Golkar Kabupaten Pontianak berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan umum secara damai sehingga hasil yang akan diperoleh juga akan berkualitas.
“Semua calon anggota legislatif yang maju merupakan orang-orang yang akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Pontianak yang lebih bermartabat. Maka sudah menjadi kewajiban menciptakan pemilu yang damai dan bersih,” ucap dia.

Read More

Pesona Kecantikan Bersama Lula Kamal, Rahmad Satria Tampil Bak Pakar Perempuan

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, menyampaikan materi pada seminar Pesona Kecantikan Wanita

Rahmad Satria didampingi Lula Kamal dan Ketua GOW Kabupaten Pontianak, Erni Suherni

Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria, SH MH, sempat membuat kaum perempuan sempat terkagum, saat menyampaikan materi pada Seminar Pesona Kecantikan Wanita bersma seorang artis, Lula Kamal juga dikenal sebagai dokter, di Gedung Kartini Mempawah, Jumat (13/4), kemarin, yang dilaksanakan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pontianak.
Sebelum kehadiran Lula Kamal, menyampaikan seminar kepada remaja putri dan kaum ibu yang memadati Gedung Kartini. Rahmad Satria, dipercaya panitia untuk menyampaikan materi pada kesempatan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar ini, menilai wanita adalah mahkluk Allah yang diciptakan dengan segala daya tarik bagi yang memandangnya. Namun kecantilkan memiliki makna yang luas, tak hanya sebatas keindahan fisik semata, namun keindahan non fisik memiliki nilai yang jauh lebih besar ketimbang fisik yaitu inner beauty (kecantikan dari dalam).
“Kencantikan dari dalam yang terpancar dari diri seorang wanita atau dikenal istilah inner beauty, tidak dapat dipandang remeh bagi seorang wanita. Idealnya seorang wanita yang baik adalah wanita yang pandai merawat kecantikan fisik, pintar pula merawat kecantikan dari dalam dalam,” katanya.
Bagaikan seorang pakar perempuan, Rahmad, menitik beratkan isi materinya tentang peran perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan dalam rumah tangga.
“Bagaimana menimbulkan kecantikan dari dalam, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Kaum perempuan harus memiliki keluruhan akhlak budi pekerti. Seperti mentaati perintah suami, tidak membuka aib keluarga atau suami, cemburu buta dan lainnya sebagainya,” kata Rahmad.
Sedangkan Lula Kamal, pada kesempatan tersebut mengajak kaum perempuan dalam menjaga kesehatan dan kecantikan. Harus berprilaku hidup sehat dengan olah raga teratur dan  serta mengkonsumsi makanan yang sehat.
“Kiat cantik dan sehat harus olahraga teratur, menjaga kesehatan, serta memakan makanan yang sehat bukan asal enak saja. Tapi pilih makanan yang bagus untuk tubuh,” katanya.
Sedangkan Ketua GOW Kabupaten Pontianak, Erni Suherni, mengatakan dilaksanakan seminar kecantikan pesona wanita bersama Lula Kamal, mengajak kaum perempuan di Kabupaten Pontianak, untuk terbiasa merawat diri, khususnya masalah kecantikan wajah.
“Semoga seminar ini, memberikan manfaat bagi para peserta yang hadir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” katanya.

Read More

Umat Muslim Diwajibkan Perhatikan Nasib Anak Yatim

BERSAMA ANAK YATIM
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH bersalaman akrab dan menjadi ’bapak’ para anak yatim piatu. FOTO: Johan Wahyudi/Borneo Tribune.

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Sekitar 25 anak panti asuhan yatim piatu Desa Singkubang yang menghadiri acara berbuka puasa bersama di DPRD Kabupaten Pontianak mendapat santunan. Ketua DPRD H. Rahmad Satria, SH, MH, Wakil Ketua, Ahmadi Usman, S.Ag dan anggota DPRD Pontianak yang hadir berkesempatan menyantuni para anak yatim itu.

"Sebagai umat Muslim kita diwajibkan memperhatikan nasib anak-anak yatim piatu. Dan bulan puasa ini adalah bulan yang tepat untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan banyak bersedekah baik kepada anak yatim, janda-janda, pakir miskin maupun para duafa,” kata Rahmad.

Menurut dia, mereka itu butuh bantuan karena di bulan ini kita juga diberikan cobaan bagi Allah SWT untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Atas bantuan yang diberikan Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Pontianak, pengurus Panti Asuhan Yatim Piatu Singkubang, M. Dani, mengucapkan banyak terima kasih. Terutama atas perhatian yang diberikan para anggota DPRD Kabupaten Pontianak terhadap anak-anak yatim piatu tersebut.

"Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang mau mengundang kami mengikuti acara berbuka puasa bersama di sini,” kata Dani.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas santunan yang diberikan kepada para anak-anak sehingga sedikit meringkan untuk biaya hidup para anak-anak yang kami asuh.

*Borneo Tribune, 22 September 2007

Read More

Berbuka Puasa Bersama DPRD

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Meningkatkan rasa persaudaraan dan ukhuwah Islamiah, DPRD Kabupaten Pontianak, mengadakan buka puasa bersama, Jumat (21/9). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pontianak, Drs. H. Abang Rasmansyah MM, Sekda Drs H Sunarto, Dandim, unsur muspida dan kepala dinas serta instansi vertikal termasuk juga para anak panti asuhan yatim piatu Singkubang dan warga masyarakat.

Ketua DPRD H. Rahmad Satria SH MH menuturkan, momen ini merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan berharap di bulan puasa ini diberi keridhoan oleh Allah SWT. Sehingga dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rezeki. Selain itu melalui bulan puasa ini diharap bisa mencapai derajat ketakwaan dan momen ini harus tetap dilestarikan.

Acara berbuka puasa yang dihadiri hampir seluruh anggota dewan serta kepala dinas instansi dan undangan dari panti asuhan yatim piatu serta warga masyarakat tersebut dirangkaikan dengan hikmah menyambut berbuka puasa yang disampaikan, Guru SMAN 2 Mempawah, Sunarto, S.Pd. Sebelum menyambut acara berbuka puasa yang bertemakan Allah SWT memberikan pendidikan dan latihan untuk mencapai sebuah ketakwaan di bulan suci Ramadan, setelah itu dilanjutkan salat maghrib berjamaah.

"Allah SWT melalui bulan suci Ramadan ini memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap umatnya untuk mencapai sebuah ketakwaan," kata Sunarto, saat menyampaikan uraian hikmah bulan suci Ramadan yang didengar antusias para undangan yang hadir.□

*Borneo Tribune 22 September 2007

Read More

*Pembangunan Pelabuhan Mempawah Terpadu

Jangan Sampai Daerah Lain Dianaktirikan

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Pelabuhan Mempawah Terpadu (PMT) yang direncanakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Pontianak diharapkan tidak menanaktirikan pembangunan daerah lain.
Apalagi pembangunan tersebut telah menelan dana miliaran rupiah baik terdiri dari dana APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN. Pada Raperda tentang perubahan anggaran 2007 di DPRD Kabupaten Pontianak dana anggaran tidak difokuskan pada PMT.

"Pelabuhan Mempawah Terpadu merupakan pelabuhan gotong- royong yang pembangunannya berasal dari dana APBD Kabupaten, provinsi dan APBN dari kemarin sudah ada pengucurannya. Dan pengerukan tanah menggunakan dana terbesar APBD Kabupaten Pontianak dan sekarang bisa saja menggunakan APBD tetapi pembahasan anggaran dari pantai selatan berharap kebijakan uang anggaran (KUA) tidak hanya diarahkan ke pelabuhan," kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/9), kemarin.

Bertolak dari pemikiran itulah, Rahmad, berharap agar pembangunan PMT jangan menggunakan dana APBD terlalu besar. Sebab daerah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Pontianak juga butuh dana pembangunan.

"Saya berharap jangan sampai daerah lain dianaktirikan sehingga tidak ada keseimbangan pembangunan karena wilayah Selatan seperti Sungai Kakap, Jeruju, Sungai Rengas, Telok Pakedai, Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B yang juga banyak membutuhkan uluran tangan untuk pembangunan," ujarnya.

Mengenai manfaat kedepan PMT, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak ini menilai belum mengetahui jelas apakah PMT mampu mengembalikan dana pembangunan PMT dalam waktu berapa tahun untuk PAD.

Apalagi PMT dibangun dari nol karena tidak ada pelabuhan perintis tidak seprti pelabuhan Sang Hie Pontianak dari dulunya memang sudah menjadi pelabuhan sehingga sudah ada ketertarikan oleh masyarakat untuk menyinggahi pelabuhan tersebut.

"Jika saya lihat pembangunan PMT ini hampir sama dengan jembatan antibar dua yang menggunakan rangka besi yang sampai saat ini pembangunannya belum selesai. Apalgi pelabuhan ini dibangun dari nol tidak ada pelabuhan perintis tentu masih banyak yang harus dilakukan untuk mempromosikan PMT melalui marketing yang besar untuk menjual PMT dan itu merupakan pekerjaan berat untuk menginformasikannya," ucapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Kalbar, H. Zulfadli, saat mendampingi Ketua Umum DPR RI. H.R. Agung Laksono, menilai PMT memiliki potensi besar untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar apalgi kebiutuhan pelabuhan smakin waktu semkain meningkat sehingga PMT menjadi pelabuhan yang terbaik di Indonesia.

"PMT memang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan pelabuhan yang semakin meningkat dan letaknya sangat strategis sehingga menjadi suatu kawasan yang menjadi contoh pelabuhan terbaik di Indonesia dan melalui DPRD nanti kita berharap ada dorongan dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan sehingga pembanguan PMT cepat terselesaikan," ujarnya.□

*Diterbitkan Borneo Tribune 19 September 2007

Read More

Awang Ishak Harus Berani Melapor

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Sebagai praktisi hukum, H. Rahmad Satria, SH, MH, menilai penyerahan VCD Awang Ishak kepada Ketua DPR RI, H.R. Agung Laksono sah-sah saja. Tetapi dilihat dari aspek hukum masyarakat harus mengerti setiap tindakan pidana harus ada pelapornya. Jika tidak ada pelapor ke pihak berwajib berarti semua itu fitnah dan mencemarkan nama baik, sehingga Awang Ishak berhak membuat laporan balik kepada pembuat isu, membuat VCD atau kepada pempropagandanya.

Sekarang, lanjut dia, VCD beredar korbannya siapa? “Ini harus ada pelapor. Jika tidak ada pelapor dan tidak ada korban, artinya semua itu tidak benar. Di dalam KUHP VCD bukan menjadi barang bukti dan bukan juga menjadikan alat bukti, mungkin itu hanya sebagai petunjuk. Dalam KUHP harus ada saksi, saksi dari korban kemudian diterjemahkan oleh dua orang saksi kemudian harus ada barang bukti barulah ada petunjuk.”

Dikatakan Rahmad apabila DPRD Kota Singkawang sudah memutuskan kemudian diuji secara hukum oleh Mahkamah Agung (MA) dan MA memutuskan tidak ada delik pidana di dalamanya dan kemudian diputuskan bebas dan tidak ditanggapi MA berarti apa yang disampaikan ini sebuah fitnah dan pencemaran nama baik.
"Orang tersebut harus bisa membuktikan tuduhannya sesuai prosedur hukum karena negara kita negara hukum,” papar dia.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan, setidaknya Awang Ishak harus mengambil tindakan dengan melaporkan pencemaran nama baik sehingga Awang bisa aman di mana orang yang melaporkan atau yang mempropagandakan harus bisa membuktikannya sesuai hukum, jika tidak mampu maka bisa dituntut sesuai jalur hukum pula.

"Awang Ishak bisa membuat laporan atas pencemaran nama baiknya sehingga orang tersebut harus bisa membuktikan pembuktiannya dan itu dinamakan pembuktian terbalik,” kata dia. □

*Diterbitkan Borneo Tribune 18 September 2007

Read More

Pentingnya RTRW Kabupaten Pontianak

Oleh: Stefanus Akim
Borneo Tribune, Mempawah

Keberadaan Tata Ruang yang dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi sebuah daerah. Sebab salah satu pertimbangan investor yang akan menanamkan modalnya memerhatikan Tata Ruang..

Ketua DPRD, H Rahmad Satria SH, MH, mengungkapkan hingga kini Kabupaten Pontianak belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Bupati Pontianak Drs H Agus Salim MM diminta segera menyampaikan untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ia mengatakan RTRW Kabupaten Pontianak ini sangat penting untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang optimal, rapi dan berkualitas sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan, kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya hutan.

Ditegaskan, RTRW Kabupaten Pontianak, juga sangat diperlukan untuk peningkatan produktivitas dan kelestarian lingkungan dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak ini, tak hanya kabupaten, kecamatan pun harus memiliki rencana tata ruang wilayah yang menunjang RTRW kabupaten. Untuk itu maka harus diperdakan dengan dasar kebersamaan, bukan kemauan sepihak eksekutif saja.
“Diperdakannya RTRWK bukan tanpa dasar hukum. Semua itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi yang menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW kabupaten. Dengan tidak adanya RTRWK, daerah ini akan sulit untuk maju dan menjual potensi daerah ke para investor. Dan ini menjadi keprihatinan jajaran DPRD sejak lama,” tutur politisi yang memulai kariernya sebagai advokat.

RTRW itu begitu penting, sebab menyangkut kelangsungan pembangunan. Pemkab Pontianak jangan lamban menyampaikannya ke DPRD. RTRW ini tak boleh ditunda lagi. Kalau bisa, dianggarkan dalam perubahan anggaran atau ABT tahun ini.

“Jika ditunda terus maka kesempatan untuk mendapatkan investasi baru juga tertunda. Malah, investor yang sudah berniat masuk, bisa saja kabur karena tak mendapat kepastian hukum tentang tata ruang wilayah. Justru, dengan RTRWK, investor akan mudah mengenali atau memahami potensi wilayah yang ada di Kabupaten Pontianak. Di mana wilayah peruntukan pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan,” tutur Rahmad.

Mempawah sendiri adalah Ibu Kota Kabupaten Pontianak yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Saat ini memiliki 16 Kecamatan, masing-masing Mempawah Hilir, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, Siantan, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Sungai Raya, Sungai Kakap, Kubu, Terentang, Batu Ampar Kubu, Rasu Jaya. Terakhir dimekarkan empat kecamatan lagi, Segedong dan Anjongan bersamaan serta Sadaniang dan Mempawah Timur.
Jarak antara Kota Pontianak dan Mempawah sekitar 67 KM. berdasarkan data BPS jumlah penduduk kabupaten dengan Bupati Drs H Agus Salim MM dan Wakil Drs H Abang Rasmansyah MM ini tahun 2000 berjumlah 624.866 jiwa.

Umumnya penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Bagi mereka yang tinggal di daerah agraris mengusahakan pertanian padi dan palawija serta perkebunan karet dan kelapa. Sementara daerah pesisir bekerja sebagai nelayan, baik memiliki alat tangkap sendiri maupun sebagai buruh tangkap.

Pemkab juga berusaha mengembangkan perkebunan monokultur berupa kelapa sawit. Saat ini yang sudah produksi adalah PT Bumi Pratama Khatulistiwa yang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B. juga direncanakan akan dikembangkan di Terentang, Kubu dan Batu Ampar serta Rasau Jaya. Upaya ini untuk terkait dengan program Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebuah pola baru transmigrasi.

Sebagian masyarakat setuju rencana tersebut, namun sebagian lain tak setuju. Alasan yang tidak setuju pola monokultur membahayakan lingkungan. Belum lagi kelapa sawit dinilai bisa merusak kesuburan tanah.□

*Edisi Cetak Borneo Tribune 18 September 2007

Read More