Ramadan Bersama Keluarga

Nikmat bulan Ramadan, memang sangat terasa bagi setiap insan, baik sepiritual dan materi. Bagi Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, momen mulia ini merupakan kesempatan baginya untuk bersama dengan keluarga.
"Sangat terasa, kalau bulan biasa, saya jarang sekali bersama dengan istri dan anak, namun selama Ramadan, kuantitas dan kualitas pertemuan begitu terasa," ujar Rahmad, kepada Tribun, Kamis (18/9).

Kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, mendekatkan diri pada Yang Ilahi dan keluarga, memang tak disia-siakannya. Untuk sahur dan berbuka, Rahmad sangat mendambakan kebersamaan dengan orang yang dikasihinya.

Apa lagi, pria kelahiran Wajok Hilir, 26 Oktober 1970 ini, baru saja mendapat momongan, maka genaplah kebahagiannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Rejeki itu dari Tuhan, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, sangat tidak layak untuk melupakan Sang Pencipta," tukasnya sembari tertawa.

Bulan yang penuh makna, juga dimanfaatkan Rahmad untuk bersilaturahmi, saling menanyakan kabar dengan kolega. "Saat ini mudah, mengucapkan selamat puasa, karena telah ada fasilitas SMS," timpal lelaki dengan tinggi 166 cm itu.

Selain simpel dan irit, ia menilai, dengan SMS makna ucapan selamat berpuasa, akan lebih terasa. Fasilitas tersebut, dapat digunakan dimana dan kapan pun. "Meski ditengah kesibukan, atau ada tamu yang mengajak bicara, kita masih bisa membalas ucapan selamat," tambahnya lagi.

Menurutnya, yang terpenting adalah nilai dan makna dari SMS, jika dilandasi dengan niat yang baik maka akan mendapat rahmat dan berkat dari Ilahi. "Ini saat yang tepat, untuk melupakan dan memaafkan perselisihan, yang terjadi selama ini akibat perbedaan yang terjadi," pungkas Rahmad Satria.(dng)

Read More

Gagal Panen Jadi Komuditas Politik

*Pemkab Lanjutkan Program Supertoy HL-2

MEMPAWAH, TRIBUN-Gagalnya panen kedua bibit padi Supertoy HL-2, di Purworejo, Jateng, ternyata tidak mempengaruhi Pemkab Pontianak untuk terus membudidayakan varietas baru tersebut di lahan seluas 2000 hektare.
"Gagalnya sekitar 103 Ha lahan di Desa Grabag, Purwerejo, telah dipolitisir menjadi komoditas politik jelang Pilpres 2008, " ujar Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak, HM Zakirin, saat ditemui Tribun, di ruang kerjanya, Senin (8/9). Menurut dia, kosongnya bulir padi penyebab gagal panen harus diteliti secara ilmiah, penyebab dan akar permasalahannya.

Namun ia melihat, dengan pembakaran padi oleh petani, telah terciptakan opini bahwa bibit tersebut telah gagal. "Padahal, Presiden sebelumnya sudah meminta agar jangan dibakar. SHI akan mengganti kerugian akibat gagal panen," tuturnya dengan suara tegas.

Kunci suksesnya penanaman Supertoy HL-2, katanya, terletak pada manajemen nutrisi yang baik. "Jadi penyebabnya bisa saja lahan yang tidak sesuai, atau penyebab teknis lainnya yang dapat diperbaiki," tukas Zakirin lagi.

Walau masih tetap meneruskan penanaman, pemkab akan membuat demonstrasi plot (Deplot) terlebih dahulu. Karena, beberapa petani telah menyatakan kebimbangannya kepada pemerintah daerah dan P4S Alam Cemerlang, yang bertanggung jawab sebagai penyedia nutrisi.

Lahan percontohan tersebut terdapat di Sungai Bundung, Kecamatan Sui Kunyit. "Luasnya hanya beberapa hektar, namun layak sebagai percobaan," timpalnya, sambil mengangguk.

Bagi Zakirin, Supertoy HL-2 merupakan karya anak bangsa, patut untuk dicoba. ôKita seharusnya bangga, untuk berhasil di bidang teknologi, memang terkadang menghadapi kendala,ö ujar pria bertubuh tegap tersebut.
Rencananya, budidaya supertoy HL-2, akan dikembangkan di sentra produksi yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti di Toho, Anjungan, Nusa Pati, Sungai Batang, dan Segedong.

Langsung Dibeli
Sumber Harapan Indopangan (SHI), perusahaan yang bermarkas di Jakarta itu akan menyediakan bantuan berupa bibit, pupuk, dan modal pengolahan lahan sawah. "Agar mendapatkan hasil maksimal, dinas pertanian dan peternakan juga menerjunkan para penyuluh, untuk membimbing para petani.

Bukan itu saja, perusahaan tersebut akan menampung semua hasil panen petani dengan harga Rp 2.500. Padi yang dibeli ini langsung dari hasil panen, tidak perlu dijemur dahulu," jelas Zakirin.

Petani akan sangat diuntungkan, karena setiap kali panen, gabah bisa mencapai 10-15 ton per hektare. Sehingga dihasilkan gabah sekitar 35 ton per hektare dalam satu kali penanaman.

Zakirin optimis, bibit padi Supertoy HL-2, akan berhasil dibudidayakan di Kabupaten Pontianak. Karena, padi yang mampu mencapai tinggi 1,6 meter itu, menggunakan pupuk organik.

"Di tempat kita terdapat pengolahan pupuk organik, tepatnya, oleh P4S Alam Cemerlang, di Sui Bundung," jelasnya dengan wajah serius. Zakirin berkeyakinan, dengan menggunakan bibit yang dikembangkan oleh peneliti GIB, produksi gabah dapat meningkat sekitar 40 persen.

Walau demikian, ia mengingatkan, bibit padi unggul tersebut tidak tepat digunakan di lahan yang terkontaminasi air asin.

TanggungJawab Pemkab
Ketua DPRD Kabupaten, Rahmad Satria, menegaskan, Jika kelak budidaya varietas baru tersebut tidak berhasil, maka pemerintah daerah harus bertanggungjawab. Menurut dia, kegagalan penanaman di Pulau Jawa tersebut, harus dikaji secara ilmiah, untuk mengetahui segala kekurangannya, karena ini adalah teknologi baru.

"Kita harus berani mencoba, jika memang bibit ini dapat meningkatkan jumlah produksi padi di Kabupaten Pontianak," ujarnya pada Tribun di sekertariat DPRD, Senin (9/9) siang.

Namun terlebih dahulu harus ada lahan percobaan untuk menilai tingkat keberhasilan Supertoy HL-2. Setidaknya, lanjut dia, kita harus bangga karena produk ini merupakan hasil karya putra Bangsa Indonesia demi kebaikan masyarakat. "Kita harus melepaskan unsur politis yang melekat akibat kegagalan panen di Purworejo, tidak boleh ada kepentingan golongan atau pribadi," bebernya. (dng)

Read More

Dewan Berdebat Status Agus Salim

* Sidang Paripurna Ditunda

MEMPAWAH, TRIBUN-Pasca pencabutan Pasal 58 huruf q UU No 12 Thn 2008 oleh Mahkamah Kostitusi (MK), menciptakan perbedaan pandangan antara wakil rakyat Kabupaten Pontianak, dalam menanggapi surat pengunduran diri Agus Salim sebagai Bupati.
Sidang Paripurna yang sejatinya membahas penerimaan dewan atas surat edaran pengunduran diri bupati terpaksa ditunda, sambil menunggu aturan hukum yang mengikat atas pencabutan oleh MK.

"Pencabutan tersebut tidak mutlak langsung berlaku, harus melalui mekanisme yang seharusnya," ujar Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, kepada Tribun usai menskors sidang paripurna, Senin (11/8).

Menurut dia, hasil konsultasi dua pimpinan DPRD bersama tujuh pimpinan fraksi, didampingi Plt Sekwan, Mochrizal, ke Departemen Dalam Negeri(Depdagri), membuahkan bahwa DPRD akan menunggu tindak lanjut dari Depdagri. "Keputusan MK harus masuk dalam Lembaran Negara, kemudian bisa saja akan dibuat UU baru oleh DPR RI ," jelas Rahmad.

Ia menegaskan pencabutan oleh MK tidak berlaku surut. "Yang jelas Saudara Agus Salim, telah menyatakan surat pengunduran dirinya dan itu telah direstui oleh Mendagri apa lagi dia sudah mendaftar di KPU. Keputusan MK itu tidak bisa membatalkan," tandas lelaki yang juga Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pontianak itu.
Ketua Fraksi PPP, H Amin H Aminin, menilai pencabutan berbeda dengan penetapan UU. "Pencabutan MK, berlaku sejak lembaga tersebut mengetuk palu pengesahan, saat pencabutan tersebut diucapkan," ujarnya.

Saat berkonsultasi ke Depdagri, ia bersama aggota DPRD lainnya menemui Kabid Otonomi Daerah, Herman Wira. "Pak Herman Menjelaskan sesuai dengan surat edaran Mendagri, Agus Salim resmi mundur, saat mendaftarkan diri di KPU," tutur pria berkacamata itu.
Dengan demikian, Agus Salim mengundurkan diri setelah MK mencabut Pasal 58 huruf q UU No 12 Thn 2008. "Pada tanggal 4 kemarin, Agus Salim mendaftar sekitar pukul 12:15 WIB, sedangkan MK mencabut pasal tersebut pada pukul 10:53. Jadi ini sangat berbeda dibandingkan kepala daerah lain, dan telah kita informasikan ke Depdagri," papar Amin dengan penuh semangat.

Dengan demikian, menurut dia, H Agus Salim layak menduduki sisa delapan bulan jabatannya. "Kita tunggu saja tapi saya yakin beliau akan menjabat, karena ini kasus berbeda," pungkas H Amin seraya berlalu.(dng)

Read More

Calon Wali Kota Sosialisasi Lewat Blog

Pontianak, Tribun - Bakal calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Pontianak memanfaatkan teknologi internet untuk sosialisasi ke masyarakat. Calon pemimpin Kota Katulistiwa ini memanfaatkan blog gratis untuk meraih simpati 400 ribu lebih wajib pilih di daerha ini.


Pasangan Abduh A Rahim- Muhammad Thaha melalui www.bang-abduh.blogspot.com menampilkan kegiatan sehari-hari pasangan ini. Selain itu, kegiatan parpol pengusung maupun tim pemenangan keduanya juga ditampilkan. Selain lewat blog, aktivitas keduanya juga ditampilkan regular di www.pks-kalbar.or.id, website resmi milik DPW PKS Kalbar.

"Blog ini termasuk kreativitas tim. Dengan teknologi ini, masyarakat bisa menyampaikan langsung komentar berupa saran maupun kritikan yang konstruktif," kata Abduh, Jumat (1/8). Blog yang dikelola Sabaruddin ini diluncurkan sejak 10 Juni 2008 silam.
Hingga kemarin, blog ini telah dikunjungi 621 pengunjung yang tersebar di 24 negara. Mayoritasnya, 536 pengunjung berasal dari Indonesia.

Sementara pasangan yang diusung Golkar, Hersan-Setiawan, menyapa pendukung dan masyarakat Kota Pontianak lewat www.setiawanlim.blogspot.com. Jika melihat content (isi) kedua blog ini, blog milik Abduh tampil 'lumayan' dibanding milik Setiawan.

Postingan artikel maupun berita milik Direktur Politeknik Negeri Kota Pontianak ini di- updating setiap saat. Blog Abduh dilengkapi dengan nama-nama pengelola. Sementara blog milik Setiawan menampilkan tiga foto kegiatan dirinya dengan semboyan Selalu Bersatu. "Kita akan memaksimalkan semua media yang ada untuk menyapa masyarakat," kata Setiawan saat mendaftar di KPU Kota Pontianak lalu.

Untuk tahun 2007, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 25 juta pengguna internet di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan meningkat 40 persen atau sekitar sepuluh juta lebih pada tahun 2008.

Khusus Kota Pontianak, belum ada data resmi pengguna internet. Namun aktivitas sosialisasi kandidat lewat internet termasuk salah satu cara untuk meraih simpati pemilih dari kalangan intelektua yang tinggal di perkotaan.

"Sasaran sosialisasi lewat website khusus berbayar maupun yang gratisan adalah para pemilih dari kalangan akademik. Paling tidak calon yang menggunakan metode sosialisasi ini mendapat kesan menguasai teknologi," kata pengamat teknologi, Ahmad Jazuli.

Saat dimintai tanggapan soal tampilan blog milik Setiawan Lim, Jazuli hanya tersenyum. "Tidak etis mengomentari karya orang lain. Apalagi ini wilayah politis," ujarnya. Menurut dosen Universitas Tanjung Pura ini, meski jumlah pemilih intelektual jumlahnya sedikit, namun mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemilih lain untuk mencoblos pasangan tertentu.

Sementara bakal calon Wakil Wali Kota yang diusung koalisi perahu Demokrat-PKB, Hartono Azas, menyebut pihaknya masih merencanakan sosialisasi lewat dunia maya.Hartono akan mengandalkan strategi sosialisasi lewat pertemuan dengan konstituennya.

"Kami sementara merancang sosialisasi lewat internet. Tapi, untuk sementara, cara yang lebih efektif sosialisasi dengan berbaur langsung dengan masyarakat," kata legislator Partai Demokrat Kota Pontianak ini.

Tidak hanya kedua pasang calon ini, balon wakil wali kota dari PPP dan PKP Indonesia, Paryadi, juga intensif menuangkan pemikirannya lewat blog. Dari penelusuran di internet, legislator PKB ini memiliki dua blog di blogspot dan mutliply. Politisi muda Pontianak ini aktif jadi blogger di www.paryadi.blogspot.com sejak April 2007 silam. Dari postingan artikel maupun penggalan berita yang tampak, tak satu pun yang menyinggung sosialisasi Paryadi bersama pasangannya Sutarmidji menghadapi pilwako.

Sebelumnya pada pemilihan gubernur tahun 1997, Cornelis, juga membuat blog di http://corneliscenter.blogspot.com. Blog tersebut berisi semua berita kegiatan kampanye dan kesehariannya. Kini, blog Cornelis masih terus di-update, terutama seputar kegiatannya sebagai gubernur.

Hal serupa dilakukan Ketua DPRD Kalbar, Rahmad Satria. Ia menyapa para konstituenya lewat http://rahmadsatria.blogspot.com. "Tujuan saya agar lebih dekat dengan konstituen terutama mereka yang menjadikan internet sebagai bagian dari kebutuhan," kata dia. (man/end/kim)

Read More

Kabupaten Pontianak Siaga Satu

KABUPATEN Pontianak saat ini sangat mengkwatirkan, di satu sisi sekdanya sering sakit-sakitan, sedangkan dapat kita lihat pada pengukuhan tadi beberapa posisi asisten telah kosong.
Ditambah lagi, Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang akan mundur untuk mengikuti pilkada 2008. Surat pengunduran diri kedua pejabat negara tersebut telah sampai di meja saya selaku ketua DPRD.

Bupati yang akan mundur ini seharusnya telah menunjuk asisten-sisten yang defenitif demi kelangsungan pemerintahan yang lancar.
Dapat dikatakan, Kabupaten Pontianak ini dalam posisi siaga satu, dan saya melihat bupati yang sekarang sangat tidak bijak. Bahkan, ada pejabat yang dipindahkan, padahal pejabat tersebut sudah menjelang pensiun sementara posisi asisten tersebut kosong.

Yang mengherankan adalah, kenapa pengisian SOPD itu baru sekarang, tidak dilakukan jauh hari sebelumnya. Belum lagi, SK gubernur mengenai pengisian jabatan eselon II ini belum turun.

Sementara dewan, telah menyusun dan mensahkan SOPD beberapa bulan yang lalu, sedangkan pelaksanaannya baru sekarang bukannya dalam waktu singkat setelah resmi disahkan.

Saya bingung dengan tata cara dan aturan pengukuhan yang dilakukan bupati ini untuk pelantikan eselon tentunya harus ada persetujuan dari gubernur.
Dengan status beberapa pejabat eselon II yang belum defenitif, seperti Plt Sekretaris Dewan, maka masyarakat yang akan menjadi korban, pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan menurun.

Sebagai lembaga legislatif, kami hanya dapat memberikan masukan dan pemikiran, serta pengawasan, namun untuk menentukan pejabat eselon II kami tidak memiliki wewenang.
Seperti ada tembok, yang membatasi kami untuk ikut campur, karena kebijakan itu adalah ranah eksekutif. Harapannya, semoga SK gubernur tentang pejabat eselon II segera turun, sehingga tidak adalagi pelaksana tugas atau pelaksana harian untuk kepala dinas, kepala kantor, dan kepala badan.(dng)

*Rahmad Satria: Ketua DPRD Kabupaten Pontianak

Read More

Formulir Bukan Ukuran

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pontianak, Munir Putra, mengatakan banyak formulir pendaftaran cabub dan cawabup yang diambil bukan cerminan dari jumlah Balon Bupati yang akan bertarung. "Sebagian balon bupati yang telah mengambil formulir belum memiliki balon wakil bupati," ujar Munir di sekertaraiat KPU , Jumat (25/7).

Menurut dia, hanya pasangan balon yang diusung PDIP yang jelas berpasangan, yaitu Suryansyah dan Marcellus.

Sementara, balon bupati dari Partai Golkar, H Ria Norsan, belum dapat dipastikan pasangan yang akan maju, meski Rubijanto, yang santer disebut sebagai wakilnya ikut mendaftar juga dengan membawa bendera PDK dan PAN. "Sepengetahuan saya, Golkar belum menentukan pasangan untuk Bapak Ria Norsan. Jika mereka koalisi, tentu ada mekanismenya," ungkapnya seraya tersenyum.

Apa lagi, lanjut Munir, Ketua DPD II Partai Golkar, Rahmad Satria, turut mengambil formulir pendaftaran juga sehingga belum jelas balon wakil bupati dari partai bergambar pohon beringin itu.

Sedangkan untuk koalisi partai-partai kecil yang telah mengambil formulir belum memberikan dokumen deklarasi koalisi kepada KPU. "Meski Koalisi Perak, yang mengusung H Husni Thamrin, menurut perhitungan koalisi telah memenuhi jumlah suara sah untuk mengikuti pilkada, namun satatus koalisi belum jelas," ungkapnya lagi.

Begitu juga dengan H Agus Salim yang diusung oleh PPP, ia belum memiliki pasangan, namun pada jurnal pengambilan formulir pendaftaran, terdapat dua pengambilan atas nama Bupati Kabupaten Pontianak tersebut. "Formulir yang diambil Agus Salim pada 22 Juli, memang untuk dirinya. Sementara yang diambil pada 24 Juli, meski atas namanya namun diperuntukkan bagi pasangannya yang sampai sekarang belum ditentukan," timpalnya seraya membolak-balik buku diatas meja.

Sampai Jumat, pukul 11:00 WIB, jumlah formulir pendaftaran yang telah diambil di KPU sebanyak sebelas lembar. Jumlah sebanyak ini, dikarenakan beberapa balon wakil bupati dari partai yang sama, turut mengambil formulir. "Untuk persiapanlah, karena penutupan pengambilan formulir pendaftaran adalah sampai tanggal 28 Juli," tutur pria bertubuh kurus itu.

Tapi menurut Munir, kepastian jumlah pasangan balon yang bertarung, dapat dipastikan setelah formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU.(dng)

*Munir Putra: Ketua KPU Kabupaten Pontianak

Read More

H Dudung Agus Suharto: Rahmat Kalah Populer

Rakerda Partai golkar 22 Juli, yang menetapkan H Ria Norsan sebagai calon Bupati Kabupaten Pontianak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Meskipun, hasil tersebut diputuskan tanpa kehadiran DPD II, perwakilan kecamatan, serta sayap organisasi Golkar, penetapan tersebut tidak melanggar AD/ART partai Golkar.

Mengenai terpilihnya Bang Norsan, karena merupakan pertimbangan dari hasil dari survey yang dilakukan oleh Partai Golkar. Pada Survey tersebut, popularitas Ria Norsan menduduki peringkat pertama, disusul H Agus Salim, dan Rahmad Satria.
Dengan berpegangan pada itu DPP Golkar lebih mengunggulkan H Ria Norsan, dibandingkan Bang Rahmad.

Terlepas dari valid tidaknya hasil dari lembaga survey tersebut, tapi itulah pegangan data yang digunakan DPP Golkar. Sebab itu wajar saja perwakilan DPD II Golkar Kabupaten Pontianak dan sebagian pengurus kecamatan, serta sayap organisasi, walk out dari Rakerda yang dilaksanakan 22 Juli. Bila hanya menetapkan calon bupati berdasarkan hasil survey, tidak perlu ada pembukaan pendaftaran Balon Bupati yang dilakukan oleh tim penjaringan partai.

Toh, nantinya DPP Golkar memutuskan calon berdasarkan hasil survey, bukan melalui aspirasi kader Golkar dari level bawah.

Walau timbul kekecewaan dan gejolak di pengurusan Partai Golkar Kabupaten Pontianak, atas keputusan Rakerda tersebut, Sudah selayaknya sebagai kader partai yang loyal, kepengurusan disemua tingkat mengawal hasil Rakerda agar sukses di pemilu bupati mendatang.

Hal ini demi kebaikan partai, untuk tetap menjaga agenda Pemilu Presiden 2008 dan Pemilu legislatif 2009.(dng)

*Ketua Tim Penjaringan Balon Bupati Golkar.

Read More

Rahmat Pendam Rasa Kecewa

* Rakerda Golkar Usung Ria Norsan
* DPC Golkar Kabupaten Pontianak Walk Out

MEMPAWAH, TRIBUN - Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmat Satria, mengatakan dirinya tetap loyal dengan keputusan Rakerda penetapan balon bupati partai Golkar, Selasa (22/7) kemarin. Meskipun putusan itu menetapkan H RiaNorsan sebagai calon bupati yang diusung pada pemilu bupati kabupaten Pontianak.

"Rasa kecewa memang ada, tapi saya tetap merapatkan barisan kepengurusan Golkar agar suara kader kami tidak pecah pada pilbup mendatang," ujar Rahmad Satria saat di temui di Gedung DPD II Golkar Mempawah, Rabu (23/7).

Menurut dia, hasil Rekerda yang dilaksanakan di Gedung Zamrud Pontianak, merupakan hasil final dan memenuhi AD/ART Partai Golkar, meski saat itu perwakilan DPD II dan beberapa pengurusan DPC Golkar Kabupaten Pontianak walk out dari acara tersebut. "Harus dimaklumi tindakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari kader Golkar ditingkat kabupaten dan kecamatan," timpal pria yang juga Ketua DPRD Kabupaten Pontianak itu.

"Rasa kecewa harus dipendam, loyalitas diperlukan demi menyatukan suara. Saya berharap teman-teman di DPD II berpendapat demikian," tambah Rahmad seraya tersenyum.
Kader yang walk out merupakan perwakilan yang mendukung pencalonan Rahmad Satria sebagai calon bupati. Aksi meninggalkan gedung, dilakukan karena Rakerda yang sejatinya dilaksanakan 21 Juli terpaksa diundur keesokan harinya karena anggota DPP Golkar yang belum hadir.

Seorang pengurus DPD II Kabupten Pontianak, yang tidak ingin namanya disebutkan, menjelaskan, terdapat indikasi lobi yang dilakukan kubu Ria Norsan pada DPP Golkar. "Pengunduran ini bukan kejadian pertama, pada Rakerda 11 Juli yang lalu juga diundur karena perwakilan DPP Golkar yang tidak hadir," tuturnya.

Ini bermakna, hasil Rakerda 22 juli praktis hanya diputuskan oleh perwakilan DPD I dan DPP Partai Golkar, tanpa dihadiri wakil partai Golkar dari Kabupaten Pontianak beserta perwakilan kecamatan, dan tanpa sayap organisasi Golkar kabupaten.
Sumber yang dapat dipercaya itu, juga mengatakan, Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar, Zulfadli, tidak dapat berbuat banyak untuk menyalurkan aspirasi kader Golkar Kabupaten Pontianak, karena mendapat tekanan dari DPP untuk mendukung pencalonan Ria Norsan sebagai calon kuat.

Walau demikian, kepengurusan DPD II, masih memperjuangkan agar Rahmad Satria, diusung menjadi calon wakil bupati dari Partai Golkar.
Sementara itu, seorang anggota tim Ria Norsan, H Tri Jayadi, mengatakan hasil Rakerda telah sesuai prosedur, dan keputusan Ria Norsan sebagai calon bupati yang diusung Partai Golkar adalah sah.

"Saya tidak mengetahui tentang lobi-lobi yang santer terdengar, yang pasti ini hal biasa dalam dunia politik," tutur Tri sambil menghisap sebatang rokok.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menyatukan suara kader Golkar yang ada di Kabupaten Pontianak, hingga akan membuka peluang kemenangan pada Pemilu Bupati yang akan diselenggarakan 25 Oktober mendatang.(dng)

Read More

Golkar Utamakan Kader Pertai

*Balon Bupati KKR Ditetapkan 28 Juli
PONTIANAK, TRIBUN - Partai Golongan Karya akan mengutamakan kadernya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota. Meskipun demikian, hasil survey dan kekuatan massa juga menjadi pertimbangan dalam mengusung bakal calon (balon).

"Kebijakan tersebut kita ambil karena selama ini Partai Golkar kalah di sejumlah pemilihan kepala daerah. Kita tentu saja tak menginginkan peristiwa tersebut terulang kembali," kata Daud Montain, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Selasa (22/7).

Daud mengatakan pertimbangan lain, partai juga akan melihat hasil survey LSI tentang popularitas calon. "Harap diingat, survey bukanlah satu-satunya sumber pertimbangan. Di kalangan internal partai, masih akan diuji apakah calon tersebut memiliki massa yang kuat serta kinerja dan loyalitas partai yang tinggi," ujarnya saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Kalbar kemarin.

Rapimda tersebut untuk menetapkan calon bupati Kabupaten Pontianak dan berjalan alot. Semula, Rapimda dijadwalkan Selasa (22/7) pukul 09.00 WIB di Gedung Zamrud Khatulistiwa. Namun, menjelang pukul 12.00, belum ada tanda-tanda rapat tersebut akan dimulai. Daud mengatakan, bakal calon (balon) yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Pontianak masih dibahas di lantai dua.

"Ada dua balon, yakni Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria dan Wakil Ketuanya, Ria Norsan. Keduanya ingin nomor satu, jadi rapat masih berlangsung cukup rumit untuk memutuskan satu dari keduanya," ujar Daud.

Dia masih belum bisa memastikan, apakah akan diadakan voting atau aklamasi dalam penentuan siapa di antara kedua balon tersebut yang dipercaya menggunakan perahu ini.
Daud menceritakan, rapat tertutup tersebut dihadiri dua Pimpinan DPD Partai Golkar Kabar, yakni Zulfadhli dan Ketua Bappilu Awang Sofian Razali. Dari DPP Partai Golkar ada Husni Thamrin dan Natsir Mansyur.

Sekitar pukul 12.30, Rahmad Satria terlihat keluar dari ruangan. Ketika Tribun mendekat hendak mewawancarainya, ia segera menolak. "Waduh wartawan, saya lagi pusing!" ujarnya singkat.
Gadung yang merupakan kantor DPD Partai Golkar tersebut memang terasa lengang. Tak banyak kader beringin yang hadir.

Daftar presensi pun sebagian besar kosong, hanya ada tiga tanda tangan yang terisi. Dalam daftar hadir itu, sudah tertulis nama-nama peserta yang memiliki hak suara dalam Rapimda. Sebanyak 10 orang dari Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Pontianak, lima dari DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, dan sepuluh dari DPD Partai Golkar Kalbar.

Sebelumnya, partai beringin sudah menetapkan Calon Bupati Kabupaten Sanggau Arsen Rickson pada 11 Juli. Di hari yang sama, ditetapkan Calon Wali Kota Pontianak Gusti Hersan Aslirosa.

Untuk Kabupaten Kubu Raya (KKR) penetapan calon bupati direncanakan 28 Juli. Belum diketahui secara pasti siapa saja kader Partai Golkar yang akan maju dalam pilkada kabupaten termuda itu.
"Memang sudah ada yang mengemuka, misalnya Masdar. Tetapi ternyata dia maju sebagai calon wakil," kata anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kalbar, Daud Montain.

KPU Kubu Raya akan membuka pendaftaran calon bupati mulai 29 Juli. Tetapi, Daud mengatakan, tidak masalah calon dari Partai Golkar baru ditetapkan sehari sebelumnya.
Masih ada batas waktu seminggu bagi calon yang nanti diputuskan untuk melakukan persiapan dan pendaftaran. Setelah penetapan itu, barulah calon tersebut bisa menentukan siapa wakilnya.

"Tentu pertimbangan tentang wakil berasal dari calon bupati. Kita akan pertimbangkan, siapa yang dia ajukan. Selanjutnya tetap akan ada proses penentuan, berdasarkan mekanisme internal partai," kata Daud. (end)

Read More