Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Meskipun masih mengikuti pendidikan Lemhanas di Jakarta, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, tetap tidak meninggalkan informasi-informasi yang berkembang mengenai pemerintahan Kabupaten Pontianak. Terutama hasil pembahasan SOPD dan 12 Raperda Kabupaten Pontianak yang dibahas secara cermat dan teliti pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Pontianak.
“Selain melalui kontak person melalui HP dengan rekan-rekan legislatif yang membahas 12 Raperda dan SOPD Kabupaten Pontianak, saya juga selalu mengikuti perkembangan informasi melalui internet tentang berita-berita di Kalbar, terutama Kabupaten Pontianak,” kata legislator Partai Golkar ini, via handphone, kemarin.
Mengenai banyaknya perubahan nomenklatur APBD 2008, yang menimbulkan pro dan kontrak antara pihak eksekutif dan legislatif itu juga menjadi perhatian serius. Di mana perubahan nomenklaturAPBD oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak merupakan suatu tindakan pemalsuan dokumen APBD.
“Seperti masalah perbaikan jalan dan jembatan Parit Bilal sudah ditetapkan dengan dana Rp850 juta. Namun di nomenklatur APBD 2008 dana tersebut tidak ada tentu saja ini harus diklasifikasi mengapa tidak ada. Walaupun dana tersebut ada, dengan alasan disatukan dengan anggaran lainnya, tentunya pihak pemerintah harus menyampaikan ke DPRD Kabupaten Pontianak,” pungkasnya.■
Masyarakat Dorong R2 Maju Pilkada
6 tahun yang lalu
2 comments:
iyalah, siapa tak kenal didikan Goljar kan disuruh nyetor hasil sopoi. Jadi incer terus calon korban kayak yang dilakukan zulkarnaeb siregar ama zulfadli. Caro kasus yang menghasilkan
PEMUDA PANCASILA KELOMPOK PREMAN YG SUKA PENGEMIS. fIRDAUS SIREGAR TAK TAU DIRI, MAU JADI WALIKOTA. ANAK BUAHNYA MACAM ZULKARNAEN SIREGAR, UTI ZULKIFLI ORANG YG TAK KARUAN. BERESIN DULU PP KALAU PERLU DIBUBARKAN. DI PTK WARGA TAK PERLU PP. DARI ;A.YANI, MANTAN ANGGOTA DPRD PONTIANAK
Posting Komentar