DPD Partai Golkar KKR Segera Dibentuk

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Pasca pemekaran Kabupaten Pontianak, Partai Golkar akan segera membentuk pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kubu Raya (KKR). Pembentukan pengurus dan penerimaan bakal calon (Balon) Ketua DPD Partai Golkar KKR, akan dibentuk melalui musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar yang direncanakan, 26 Januari 2008 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

“Musda pembentukan DPD Partai Golkar KKR akan dilaksanakan 26 Januari ini, dan sebelum Musda, terlebih dahulu kami akan melaksanakan rapat panitia yaitu pembentukan panitia Musda pembentukan DPD di KKR,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, H. Rahmad satria, SH, MH, dikonfirmasi saat melaksanakan wisuda gabungan TPA di kediaman pribadinya, Wajok Hilir, Kamis (11/1), kemarin.

Untuk itu, para kader Partai Golkar yang ingin mencalonkan diri menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar KKR, dapat mendaftarkan diri saat pelaksanaan Musda nanti. Dia mengharapkan Ketua DPD Partai Golkar KKR terpilih, harus berasal dari KKR, sehingga koordinasi, komunikasi dan roda organisasi dapat berjalan lancar.

“Musda akan dilaksanakan satu hari dan kita akan membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar KKR, dimana masa tugas lebih kurang lebih dua tahun lagi,” ucapnya. Tahun 2009 setelah pemilu, Golkar harus melaksanakan Musda kedua, untuk pemilihan pengurus baru lagi. Ia berharap Musda pertama ini dapat berjalan lancar.

Sedangkan kepengurusan dari DPD Kabupaten Pontianak yang pindah ke KKR, maka kekosongan kepengurusan akan diisi anggota baru. Begitu juga anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang daerah pemilihan berasal dari KKR, akan di PAW dan akan diganti sesuai dengan jumlah yang keluar.

Anggota DPRD Kabupaten Pontianak yang pindah ke KKR akan di PAW. Kemudian diganti sesuai dengan jumlah yang keluar. Misalnya, anggota DPRD dari Partai Golkar ada 8 orang keluar atau di PAW ke KKR. Maka yang masuk 8 orang juga.

Maka, untuk mengganti kedudukan 8 orang yang keluar di DPRD Kabupaten Pontianak dari partai-partai lain juga diberikan kesempatan menentukan siapa yang diajukan, untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pontianak.

“Ketentuan tersebut ditentukan oleh partai masing-masing. Dan saya selaku Ketua DPRD hanya memerhatikan siapa yang diajukan untuk kita lantik dari hasil PAW tersebut,” jelasnya.□