Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Kondisi Kabupaten Pontianak yang semakin kecil setelah pemekaran sangat dirasakan, saat memperingati Hari Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pontianak ke 45 tahun 2008 di Halaman Kantor Bupati Pontianak. Di mana para tamu yang menghadiri terutama kepala dinas instansi dan bahkan Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, terlihat hanya sebagian yang hadir terkesan suasana sangat sepi sekali.
“Saya sedih karena ulang tahun hari ini, Kabupaten Pontianak sudah semakin kecil karena Kabupaten Kubu Raya sudah terbentuk dan wilayah Kabupaten Pontianak sudah kehilangan beberapa kecamatan. Saya melihat hari ini adanya perubahan besar, dahulu tamu yang datang dari Sungai Raya ramai datang. Maka saya mengingatkan untuk ke depannya ulang tahun ini harusnya kita harus lebih maju, khususnya Kabupaten Pontianak, apalagi PAD kita dengan dimekarkannya Kabupaten Pontianak menjadi KKR sekitar 75 persen PAD pindah ke KKR,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, yang merasa prihatin melihat kondisi Kabupaten Pontianak setelah pemekaran.
Karena semua yang menjadi rencana Kabupaten Pontianak untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sama sekali belum terealisasi, baru berupa wacana dan perencanaan. Mungkin untuk waktu lima tahun ke depan pun belum ada PAD yang cukup besar untuk membangun Kabupaten Pontianak. Sedangkan harapan dari Pelabuhan Terpadu Mempawah untuk meningkatkan PAD, belum tentu bisa digunakan untuk jangka waktu setahun atau dua tahun. Bahkan pembangunan pelabuhan itu bisa menyedot dana APBD yang besar lagi.
“Untuk income dari sana, sampai saat ini belum ada lagi. Jadi kita betul-betul harus bekerja keras lagi baik itu dari dinas, kantor maupun bupatinya. Apalagi sekitar 60 orang dari pegawai negeri yang ada baik itu eselon dua maupun eselon tiga dan empat sudah banyak pindah ke KKR. Apalagi mereka sudah berpengalaman di bidangnya, berarti membangun Kabupaten Pontianak harus dari nol lagi dan ini juga yang membuat saya sedikit terharu,” ungkap legislator Partai Golkar ini.■
Masyarakat Dorong R2 Maju Pilkada
6 tahun yang lalu
2 comments:
Gimana mau bangun duitnya semua udah disikat Golkar.
Menurut Anda...!!! Apakah Sistem Anggaran yang di"pos"kan pada tiapa tahun yang di"godok"(istilahnya) Oleh eksekutif dan legislatif telah memenuhi tuntutan reformasi..???!!! yaitu transparansi, akauntibel dan terarah pada kepentingan masyarakat yang lebih luas...
Nah..pada saat itu mencuat masalah kasus "Yayasan Bestari"...dimana eksekutif menganggarkan pada tiap kegiatan yang akan direncanakan 1(Satu) Tahun termasuk gaji pegawai negri, perjalanan dinas, ATK, dll sebagai pendukung programnya..termasuk pada anggaran DPRD...perjalanan dinas..ATK..sama.., dimana peran legislatif??!!!..pada pos anggarannya disalah gunakan...
yang saya lihat eksekutif hanya melaksanakan tugas hasil "penggodokan" bersama...yang sebenarnya benar bila dicairkan melalui rekening yayasan dan mekanisme pembelanjaanya jelas...lha ini langsung dibagi-bagi...bukan untuk peningkatan kualitas kinerja anggota dewan...trims
Posting Komentar