*Pembangunan Pelabuhan Mempawah Terpadu

Jangan Sampai Daerah Lain Dianaktirikan

Oleh: Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Pelabuhan Mempawah Terpadu (PMT) yang direncanakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Pontianak diharapkan tidak menanaktirikan pembangunan daerah lain.
Apalagi pembangunan tersebut telah menelan dana miliaran rupiah baik terdiri dari dana APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN. Pada Raperda tentang perubahan anggaran 2007 di DPRD Kabupaten Pontianak dana anggaran tidak difokuskan pada PMT.

"Pelabuhan Mempawah Terpadu merupakan pelabuhan gotong- royong yang pembangunannya berasal dari dana APBD Kabupaten, provinsi dan APBN dari kemarin sudah ada pengucurannya. Dan pengerukan tanah menggunakan dana terbesar APBD Kabupaten Pontianak dan sekarang bisa saja menggunakan APBD tetapi pembahasan anggaran dari pantai selatan berharap kebijakan uang anggaran (KUA) tidak hanya diarahkan ke pelabuhan," kata Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H. Rahmad Satria, SH, MH, ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/9), kemarin.

Bertolak dari pemikiran itulah, Rahmad, berharap agar pembangunan PMT jangan menggunakan dana APBD terlalu besar. Sebab daerah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Pontianak juga butuh dana pembangunan.

"Saya berharap jangan sampai daerah lain dianaktirikan sehingga tidak ada keseimbangan pembangunan karena wilayah Selatan seperti Sungai Kakap, Jeruju, Sungai Rengas, Telok Pakedai, Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B yang juga banyak membutuhkan uluran tangan untuk pembangunan," ujarnya.

Mengenai manfaat kedepan PMT, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak ini menilai belum mengetahui jelas apakah PMT mampu mengembalikan dana pembangunan PMT dalam waktu berapa tahun untuk PAD.

Apalagi PMT dibangun dari nol karena tidak ada pelabuhan perintis tidak seprti pelabuhan Sang Hie Pontianak dari dulunya memang sudah menjadi pelabuhan sehingga sudah ada ketertarikan oleh masyarakat untuk menyinggahi pelabuhan tersebut.

"Jika saya lihat pembangunan PMT ini hampir sama dengan jembatan antibar dua yang menggunakan rangka besi yang sampai saat ini pembangunannya belum selesai. Apalgi pelabuhan ini dibangun dari nol tidak ada pelabuhan perintis tentu masih banyak yang harus dilakukan untuk mempromosikan PMT melalui marketing yang besar untuk menjual PMT dan itu merupakan pekerjaan berat untuk menginformasikannya," ucapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Kalbar, H. Zulfadli, saat mendampingi Ketua Umum DPR RI. H.R. Agung Laksono, menilai PMT memiliki potensi besar untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar apalgi kebiutuhan pelabuhan smakin waktu semkain meningkat sehingga PMT menjadi pelabuhan yang terbaik di Indonesia.

"PMT memang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan pelabuhan yang semakin meningkat dan letaknya sangat strategis sehingga menjadi suatu kawasan yang menjadi contoh pelabuhan terbaik di Indonesia dan melalui DPRD nanti kita berharap ada dorongan dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan sehingga pembanguan PMT cepat terselesaikan," ujarnya.□

*Diterbitkan Borneo Tribune 19 September 2007